Khamenei: Agama Kami Melarang Senjata Nuklir

Pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan "tidak ada yang salah dengan” perjanjian yang dibuat dengan enam negara adidaya nuklir dunia pada 2015 silam. 

Pernyataan tersebut dibuat beberapa hari setelah Iran dan Amerika Serikat menepis kabar bahwa kedua pihak hampir mencapai kesepakatan sementara untuk menghentikan program pengayaan uranium di Iran.

"Tidak ada yang salah dengan perjanjian itu, tapi infrastruktur industri nuklir kami tidak seharusnya diganggu gugat,” kata dia kepada media-media pemerintah. 

"Tuduhan bahwa Teheran ingin membangun senjata nuklir adalah kebohongan dan mereka (Barat) tahu itu. Kami tidak menginginkan senjata nuklir karena alasan agama. Jika kami mau, mereka tidak akan bisa menghentikan pembangunannya,” imbuhnya.

Kementerian Luar Negeri AS menolak mengomentari pernyataan pemimpin spiritual Iran. Kepada Reuters, seorang juru bicara menegaskan, pihaknya "berkomitmen untuk tidak membiarkan Iran memiliki senjata nuklir.”

Namun begitu, "kami meyakini diplomasi adalah jalan terbaik untuk mencapai sasaran tersebut dengan pondasi yang stabil. Tapi Presiden Joe Biden sudah menegaskan, dirinya tetap mempertimbangkan semua opsi,” lanjutnya, merujuk pada serangan militer terhadap fasilitas nuklir Iran.

Kisruh seputar inspeksi IAEA

Perjanjian Nuklir 2015 dibatalkan oleh bekas Presiden AS, Donald Trump. Dia menuntut agar naskah kesepakatan digodok ulang demi membatasi pengaruh milisi bentukan Garda Revolusi Iran di Timur Tengah.

Iran menggiatkan pengayaan Uranium awal 2021 silam untuk menekan Presiden Joe Biden yang baru terpilih. Namun upaya menghidupkan kembali Perjanjian Nuklir 2015 sejauh ini menemui jalan buntu.

Khamanei kini mengimbau otoritas nuklir Iran agar melanjutkan kerja sama dengan Badan Energi Nuklir Internasional (IAEA) "dalam kerangka pemantauan dan pengamanan.” Meski demikian, dia menolak "tuntutan yang berlebihan dan tidak berdasar,” oleh IAEA terhadap Iran.

Dia merujuk pada kritik terhadap legislasi terbaru di parlemen Iran, yang mengancam pencabutan izin bagi inspeksi IAEA terhadap semua fasilitas pengayaan uranium, jika sanksi dan embargo tidak dicabut.

"UU tersebut adalah sebuah legislasi yang baik, dan harus dihormati dan tidak boleh dilanggar dalam menyediakan informasi kepada IAEA,” kata dia.

Pembatasan aktivitas inspeksi oleh otoritas Iran dikeluhkan IAEA pada bulan lalu. Hal itu ditandai dengan lambatnya pengerjaan pemasangan kamera pengawas yang dipasang sejak 2015, tapi dicabut oleh Iran tahun lalu.

rzn/yf (rtr,ap)