KNPB Sebut Polri Rampas Tanah Rakyat Papua

Pendudukan kantor Komite Nasional Papua Barat, KNPB dan penangkapan aktivis Papua oleh kepolisian Mimika berbuntut panjang. Kini simpati terhadap KNPB mulai mengalir dari luar negeri.

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menilai kepolisian  telah melakukan sejumlah aksi pelanggaran. Di lain  pihak, polisi menyebut KNPB melakukan aksi  makar. Sekretaris Jenderal Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat, Ones Nesta Suhuniap mengungkapkan pihaknya telah mengajukan somasi kepada kepolisian. Dipaparkan Suhuniap: "Kami akan menempuh jalur hukum. Kami sudah keluarkan surat somasi pada kepolisian, kami memberi waktu tiga hari pada kepolisian jika tidak meninggalkan kantor KNPB , maka kami akan melanjutkan kasus lewat jalur hukum dan pra peradilan"

Dalam keterangan persnya, KNPB menulis perampasan tanah dan kantor KNPB yang berlokasi di komplek sosial Timika, Kabupaten Mimika, Papua, tanggal 31 Desember  sama saja dengan perampasan, "Karena kantor KNPB di Timika itu dibangun oleh rakyat Papua wilayah Timika di atas tanah milik rakyat Papua."

Menurut KNPB saat penggerebekan kantor KNPB tanggal 31 Desember lalu, kepolisian tidak menunjukkan surat penggerebekan maupun penangkapan. "Padahal itu acara ulang tahun kantor wilayah KNPB Timika." Ones Suhuniap menjelaskan, "Setiap tanggal 31 Desember, KNPB selalu mengadakan ibadah untuk mensyukuri hari jadinya kantor KNPB Timika sekaligus beribadah untuk melepas tahun yang berlalu dan menyambut tahun yang baru, namun kami malah dituduh melanggar keutuhan negara."

Suhuniap memaparkan aktivitas  KNPB selalu dikontrol polisi, sebelumnya penangkapan aktivis KNPB juga kerap terjadi. KNPB adalah organisasi gerakan sipil yang menuntut penentuan nasib sendiri lewat mekanisme referendum untuk mengakhiri konflik di Papua. Menurut Suhuniap, selama ini polisi menganggap KNPB sebagai organisasi ilegal: "Tapi menurut kami, kami berorganisasi itu dijamin oleh undang-undang Indonesia, hak berkumpul, berserikat."

Sekjen KNPB, Ones Suhuniap mengatakan status integrasi Papua ke Indonesia belum final. "Pepera pada tahun 1969 itu cacat hukum. Hal itu yang mengakibatkan rakyat Papua menuntut penentuan nasib sendiri, diberikan ruang untuk rakyat Papua memilih tetap bersama Indonesia atau memerdekakan diri, akibat status politik dari NKRI yang belum final."

Pepera adalah referendum yang diadakan pada tahun 1969 di Papua Barat yang untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia. Pemilihan suara ini menanyakan apakah sisa populasi mau bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka.  Para wakil yang dipilih dari populasi dengan suara bulat memilih persatuan dengan Indonesia dan hasilnya diterima oleh PBB.

Namun dari beberapa sumber termasuk  buku ‘ Jurnal sejarah: pemikiran, rekonstruksi, persepsi' yang diterbitkan Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia  tercatat ada laporan tentang intimidasi, dalam pelaksanaan Pepera, terutama yang dilakukan oleh tentara.

Dua Wajah Tentara - NKRI di Bawah Bayang Militer

Ancaman Terhadap NKRI?

Presiden Joko Widodo menjadi kepala negara pertama yang memahami perlunya perubahan di tubuh TNI. Ia memerintahkan pergeseran paradigma di Papua, "bukan lagi pendekatan keamanan represif, tetapi diganti pendekatan pembangunan dengan pendekatan kesejahteraan." Diyakini, kiprah TNI menjaga kesatuan RI justru banyak melahirkan gerakan separatisme.

Dua Wajah Tentara - NKRI di Bawah Bayang Militer

Api di Tanah Bara

Sejak Penentuan Pendapat Rakyat 1969 yang banyak memicu keraguan, Papua berada dalam dekapan militer Indonesia. Sejak itu pula Jakarta menerapkan pendekatan keamanan buat memastikan provinsi di ufuk timur itu tetap menjadi bagian NKRI. Tapi keterlibatan TNI bukan tanpa dosa. Puluhan hingga ratusan kasus pelanggaran HAM dicatat hingga kini.

Dua Wajah Tentara - NKRI di Bawah Bayang Militer

Rasionalisasi Pembunuhan

Tudingan terberat ke arah mabes TNI di Cilangkap adalah rasionalisasi pembunuhan warga sipil di Papua. Theys Hiyo Eluay yang ditemukan mati tahun 2001 silam adalah salah satu korban. Pelakunya, anggota Komando Pasukan Khusus, mendapat hukuman ringan berkat campur tangan bekas Kepala Staf TNI, Ryamizad Ryacudu yang kini jadi Menteri Pertahanan. "Pembunuh Theys adalah pahlawan," katanya saat itu

Dua Wajah Tentara - NKRI di Bawah Bayang Militer

Merawat Konflik, Menjaga Kepentingan

Berulangkali aksi TNI memprovokasi konflik dan kerusuhan. Desember 2014 silam aparat keamanan menembak mati empat orang ketika warga Paniai mengamuk lantaran salah satu rekannya dipukuli hingga mati oleh TNI. Provokasi berupa pembunuhan juga dilakukan di beberapa daerah lain di Papua. Faktanya nasionalisme Papua berkembang pesat akibat tindakan represif TNI, seperti juga di Aceh dan Timor Leste

Dua Wajah Tentara - NKRI di Bawah Bayang Militer

Seroja Dipetik Paksa

Diperkirakan hingga 200.000 orang meninggal dunia dan hilang selama 24 tahun pendudukan Indonesia di Timor Leste. Sejak operasi Seroja 1975, Timor Leste secara praktis berada di bawah kekuasaan TNI, meski ada upaya kuat Suharto buat membangun pemerintahan sipil.

Dua Wajah Tentara - NKRI di Bawah Bayang Militer

Petaka di Santa Cruz

Kegagalan pemerintahan sipil Indonesia di Timor Leste berakibat fatal. Pada 12 November 1991, aksi demonstrasi mahasiswa menuntut referendum dan kemerdekaan dijawab dengan aksi brutal oleh aparat keamanan. Sebanyak 271 orang tewas, 382 terluka, dan 250 lainnya menghilang.

Dua Wajah Tentara - NKRI di Bawah Bayang Militer

Akhir Kegelapan

Sejak pembantaian tersebut Indonesia mulai dihujani tekanan internasional buat membebaskan Timor Leste. Australia yang tadinya mendukung pendudukan, berbalik mendesak kemerdekaan bekas koloni Portugal itu. PBB pun mulai menggodok opsi misi perdamaian. Akhirnya menyusul arus balik reformasi 1998, penduduk Timor Leste menggelar referendum kemerdekaan tahun 1999 yang didukung lebih dari 70% pemilih.

Dua Wajah Tentara - NKRI di Bawah Bayang Militer

Serambi Berdarah

Pendekatan serupa dianut TNI menyikapi kebangkitan nasionalisme Aceh, meski dengan akhir yang berbeda. Perang yang dilancarkan oleh Gerakan Aceh Merdeka, dijawab dengan teror terhadap pendukung dan simpatisan organisasi pimpinan Hasan Tiro itu. Namun berbagai aksi keji TNI justru memperkuat kebencian masyarakat Aceh terhadap pemerintah Indonesia.

Dua Wajah Tentara - NKRI di Bawah Bayang Militer

Daerah Operasi Militer

Dua kali Jakarta mendeklarasikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer, antara 1990-1998 dan 2003-2004. Amnesty International mencatat, perang di Aceh sedikitnya menelan 15.000 korban jiwa, kebanyakan warga sipil. TNI dituding bertanggungjawab dalam banyak kasus pelanggaran HAM, antara lain penyiksaan dan pemerkosaan, tapi hingga kini tidak ada konsekuensi hukum.

Dua Wajah Tentara - NKRI di Bawah Bayang Militer

Alam Berbicara

Perang di Aceh berakhir dramatis. Di tengah eskalasi kekerasan pada masa darurat militer, bencana alam berupa gempa bumi dan Tsunami menghantam provinsi di ujung barat Indonesia itu. Lebih dari 100.000 penduduk tewas. Tidak lama kemudian semua pihak yang bertikai sepakat berdamai dengan menandatangani perjanjian di Helsinki, 2005.

KNPB keluhkan diskriminasi dan pelanggaran HAM

Dalam wawancara dengan Deutsche Welle, Ones Suhuniap mengungkapkan, selama ini terjadi pelanggaran HAM dan diskriminasiserta teror di Papua: "Penegakan hukum juga didiskriminasi. Dalam berdemokrasi, orang Papua  juga tidak diberikan ruang. Demokrasi bagi rakyat Papua ditutup mati. Di semua aspek," tandasnya. Oleh sebab itu ia dan organisanya menuntut agar Indonesia membuka ruang bagi demokrasi, agar Papua bisa menentukan nasibnya sendiri. "Selama hal itu belum terjadi maka kami akan terus melakukan perjuangan secara damai, dan mendukung solidaritas negara-negara Pasifik," tegasnya.

Suhuniap juga menyayangkan,  bagaimana tindakan kepolisian dalam berhadapan dengan KNPB, "Mereka  seakan berhadapan dengan teroris. Tindakan aparat bagai preman pasar. Contoh dalam upacara syukuran, tapi polisi langsung menggrebek, menangkap, memukul dan menghancurkan kantor, tanpa menunjukan surat penggrebekan maupun penangkapan."

Dalam aksi penggerebekan tanggal 31 Desember silam, delapan aktivis KNPB Timika dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi atas dugaan tindakan makar.

Dikutip dari situs KBR.id,  juru bicara Komando Daerah Militer Papua, Muhammad Aidi mengatakan, KNPB bukanlah organisasi yang memiliki legalitas, karena itu KNPB seharusnya tidak memiliki sekretariat. Bahkan TNI menilai seharusnya tak ada tempat di Papua untuk KNPB. "Kalau namanya KNPB ya tidak ada legalitasnya. KNPB sendiri tidak legal, apalagi kalau ada sekretariat. KNPB itu kan ingin membebaskan Papua dari NKRI, berarti ke arah separatis. Tidak ada legalitasnya," demikian disebutkan Aidi kepada KBR. Kantor KNPB di Timika kemudian diubah menjadi markas gabungan Polri dan TNI.

Srmentara pihak istana kepresidenan  menilai sikap Polri-TNI yang mengambil alih markas KNPB wilayah Timika, sebagai tindakan yang sah. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko beralasan, keberadaan KNPB bisa membahayakan eksistensi pemerintah Indonesia di Papua. Dikutip dari KBR, ia   menuding KNPB sebagai organisasi yang menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat. Namun Moeldoko tidak berkomentar soal tudingan penganiayaan yang dilakukan Polri-TNI kepada anggota KNPB saat pengambilalihan markas tersebut.

Polemik Emas Ilegal dari Limbah Freeport

Tambang Ilegal di Aikwa

Penambang emas mendulang emas di sungai Aikwa di Timika, Papua. Meski banyak penduduk suku Kamoro yang masih berusaha mencari uang sebagai nelayan, kegiatan penambangan emas merusak dasar sungai yang kemudian memangkas populasi ikan di sungai Aikwa.

Polemik Emas Ilegal dari Limbah Freeport

Emas Punya Siapa?

Sejumlah penduduk bahkan datang dari jauh untuk menambang emas di sungai Aikwa. Indonesia memproduksi emas yang mendatangkan keuntungan senilai 70 miliar Dollar AS setahun, atau sekitar 900 triliun Rupiah. Tapi hanya sebagian kecil yang bisa dinikmati penduduk lokal.

Polemik Emas Ilegal dari Limbah Freeport

Buruh Papua Mencari Kerja

Kebanyakan penduduk asli setempat telah terusir oleh kegiatan perluasan tambang. Saat ini Freeport mengaku memiliki hampir 30.000 pegawai, sekitar 30% berasal dari Papua, sementara 68% dari wilayah lain di Indonesia dan kurang dari 2% adalah warga asing. Berkat tekanan dari Jakarta, Freeport berniat menambah komposisi pekerja Papua menjadi 50%.

Polemik Emas Ilegal dari Limbah Freeport

Sumber Kemakmuran

Tambang Grasberg adalah sumber emas terbesar di dunia dan cadangan tembaganya tercatat yang terbesar ketiga di dunia. Dari sekitar 238.000 ton mineral yang diolah setiap hari, Freeport memproduksi 1,3% emas, 3,4% perak dan 0,98 persen tembaga. Artinya tambang Grasberg menghasilkan sekitar 300 kilogram emas per hari.

Polemik Emas Ilegal dari Limbah Freeport

Berjuta Limbah

Grasberg berada di dekat Puncak Jaya, gunung tertinggi di Indonesia. Setiap hari, tambang tersebut membuang sekitar 200.000 ton limbah ke sungai Aikwa. Pembuangan limbah tambah oleh Freeport ujung-ujungnya membuat alur sungai Aikwa menyempit dan dangkal.

Polemik Emas Ilegal dari Limbah Freeport

Nilai Tak Seberapa

Setiap tahun sebagian kecil dari jutaan gram emas yang ditambang di Grasberg terbuang ke sungai Aikwa dan akhirnya didulang oleh penduduk. Semakin ke hulu, maka semakin besar kemungkinan mendapatkan emas. Rata-rata penambang kecil di Aikwa bisa mendulang satu gram emas per hari, dengan nilai hingga Rp. 500.000.

Polemik Emas Ilegal dari Limbah Freeport

Simalakama Penambangan Ilegal

Pertambangan rakyat di sungai Aikwa selama ini dihalangi oleh pemerintah. Tahun 2015 silam TNI dan Polri berniat memulangkan 12.000 penambang ilegal. Pemerintah Provinsi Papua bahkan berniat mengosongkan kawasan sungai dengan dalih bahaya longsor. Namun kebijakan tersebut dikritik karena menyebabkan pengangguran dan memicu ketegangan sosial.

Polemik Emas Ilegal dari Limbah Freeport

Kerusakan Lingkungan

Asosiasi Pertambangan Rakyat Papua sempat mendesak pemerintah untuk melegalisasi dan menyediakan lahan bagi penambangan rakyat di sungai Aikwa. Freeport juga diminta melakukan hal serupa. Ketidakjelasan status hukum berulangkali memicu konflik antara kelompok penambang. Mereka juga ditengarai menggunakan air raksa dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang dampaknya ditanggung penduduk setempat

Polemik Emas Ilegal dari Limbah Freeport

Persaingan Timpang

Konflik antara penambang antara lain disebabkan persaingan yang timpang. Ketika penduduk lokal masih mengais emas dengan kuali atau wajan, banyak pendatang yang bekerja dengan mesin dan alat berat. Berbeda dengan penambang kecil, penambang berkocek tebal bisa meraup keuntungan hingga 10 juta Rupiah per hari.

Polemik Emas Ilegal dari Limbah Freeport

Bisnis Gelap di Timika

Pertambangan rakyat di sungai Ajkwa turut menciptakan struktur ekonomi sendiri. Karena banyak pihak yang diuntungkan, termasuk bandar yang menampung hasil dulangan emas penduduk di Timika dan oknum pemerintah lokal yang menyewakan lahan penambangan secara ilegal. Situasi tersebut mempersulit upaya penertiban pertambangan rakyat di Papua. Penulis: Rizki Nugraha/ap (dari berbagai sumber)

Penanganan Papua

Dalam wawancara dengan Deutsche Welle, pengamat masalah Papua, Made Supriatma menyebutkan pemerintah seharusnya memulai proses perdamaian dengan tidak menurut definisi Jakarta dalam mengangkat martabat Papua. Menurutnya paradigma pembangunan Papua yang dianut Jakarta tidak serta merta diterima warga lokal.

"Kalau sekarang kita lihat orang Jakarta (termasuk Presiden Jokowi) percaya bahwa martabat orang Papua itu bisa dicapai dengan pembangunan, khususnya infrastruktur. Jakarta percaya, kalau isolasi daerah-daerah di Papua dibuka, ekonomi akan jalan, barang-barang akan murah, dan dari situ ekonomi akan tumbuh dan martabat orang Papua terangkat. Padahal, pembukaan infrastruktur itu juga berarti masuknya pesaing ekonomi. Mereka yang punya akses pasar lebih baik dari orang Papua. Makanya sekarang, kalau ditanya, siapa diuntungkan? Orang Papua akan mengatakan, infrastruktur itu bukan untuk kami."

Menurut Made pengembalian martabat itu bisa dimulai dengan menuntaskan semua persoalan HAM. Memberikan orang Papua keadilan yang menjadi haknya. Kemudian, perbaiki akses kesehatan. Lalu masih ada masih ada persoalan besar sebelum soal hak asasi manusia, yakni plebisit. 

"Tidak ada keadilan di sini. Mungkin tidak perlu mengulang Pepera. Tapi membuat semacam plsesibit, bukan menanyakan apakah Papua mau bergabung dengan RI tapi apakah mau otonomi yang lebih luas atau tidak. Kemudian, bagaimana otonomi itu akan dikelola, seharusnya buat saja plebisit soal itu.”

Sementara itu, penerima Hadiah Nobel Perdamaian Jose Ramos-Horta mendesak pemerintah Indonesia segera mengadakan pembicaraan dengan gerakan Papua merdeka untuk membantu mengakhiri konflik selama beberapa dekade di Indonesia. Dikutip dari Associates Press, Ramos-Horta berujar: "Bicaralah dengan orang Papua, OPM (Organisasi Papua Merdeka), tetapi sebagai saudara Indonesia," ditambahkannya: "Orang Papua harus merasa bahwa pemerintah, rakyat di Jawa, sangat peduli dengan mereka."

Mantan presiden Timor Leste Ramos-Horta, juga menghimbau agar kedua pihak menahan diri. "Jadi pertama, mereka harus menghentikan serangan bersenjata pada otoritas sipil atau militer Indonesia, tetapi pada saat bersamaan militer Indonesia juga harus menahan diri dari tidak menindak, menyerang orang-orang setiap kali mereka berunjukrasa," paparnya.

ap/rzn (kbr.id/ap)

Campak dan Kurang Gizi Renggut Nyawa Balita Papua

Kurang gizi dan campak

Wabah campak dan kekurangan gizi, serta terjadi di Kabupaten Asmat, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan lainnya. Sudah sekitar 100 orang terutama balita meninggal dunia akibat komplikasi ini.

Campak dan Kurang Gizi Renggut Nyawa Balita Papua

Penanganan lintas sektor

Menindaklanjuti bencana rawan pangan dan kejadian luar biasa campak di Papua, pemerintah mengirimkan bantuan lintas sektor. Pangan dan relawan diterjunkan.

Campak dan Kurang Gizi Renggut Nyawa Balita Papua

Akses dalam menjangkau lokasi bencana terbatas

Lokasi wilayah yang sukar diakses menyulitkan penyaluran bantuan. Posko bantuan dipusatkan di ibukota Kabupaten Asmat, Agats. bantuan berupa makanan dan obat-obatan juga dikirim dengan menggunakan perahu ke desa-desa terpencil.

Campak dan Kurang Gizi Renggut Nyawa Balita Papua

Fasilitas medispun terbatas

Foto yang diambil pada bulan Januari 2018 ini menunjukkan seorang dokter di dinas militer tengah menangani pasien, seorang balita di tengah keterbatasan fasilitas kesehatan.

Campak dan Kurang Gizi Renggut Nyawa Balita Papua

Beberapa kali tertimpa tragedi kemanusiaan

Masalah malnutrisi bukan pertama kalinya terjadi di Bumi Cendrawasih ini. Sebelumnya juga terjadi berkali-kali bencana kelaparan di Papua. (ap/ml)


Ikuti kami