Kofi Annan Upayakan Perdamaian di Darfur

Wilayah krisis Darfur di Sudan Barat masih saja bergolak. Pada saat berakhirnya masa jabatan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan, dia untuk terakhir kalinya mengupayakan agar perdamaian di wilayah tersebut dapat tercapai. Dalam suratnya kepada pemerintah di Khartum, Annan mengusulkan sebuah rencana perdamaian dengan tiga tahap.

Dalam surat yang rincinya kini sudah diketahui, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan kembali mengimbau Presiden Sudan Omar al-Bashir agar mendukung semua upaya, termasuk yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mengakhiri krisis Darfur.

Pada bulan Agustus yang lalu Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi yang memuat ancaman untuk mengirimkan pasukan PBB sejumlah 20. 000 personel. Pemerintah di Khartum menyikapi resolusi itu dengan mengatakan bahwa pengiriman tersebut akan dilihat sebagai aksi pendudukan dan oleh karena itu harus ditumpas dengan semua sarana militer yang ada.

Sementara itu situasi di Darfur semakin gawat. Baru beberapa hari yang lalu, berbagai organisasi bantuan mengevakuasi 70 petugasnya. Hanya pada bulan Desember ini, 400 petugas meninggalkan Darfur akibat kekerasan yang semakin meningkat. Pekka Haavisto, utusan khusus Uni Eropa yang kini mengunjungi wilayah itu, mengatakan:

„Sayangnya situasi semakin tidak dapat dikuasai. Milisi Arab Jhanjhawid baru-baru ini menyerang kota Al-Fasher. Dan daerah lainnya juga bertambah tidak aman.“

Selanjutnya Haavisto mengutarakankan, yang bersalah adalah rejim di Kahrtum. Haavisto menuturkan:

„Beberapa serangan udara dari angkatan bersenjata Sudan, dilaksanakan tidak sistematis. Mereka menggunakan pesawat Antonov dan tidak dapat mengenai targetnya secara tepat, yaitu kelompok pemberontak atau milisi. Dan yang menjadi korban adalah warga sipil.“

Rabu 20 Desember yang lalu, utusan khusus PBB tiba di Khartum. Dia menyampaikan surat dari Kofi Annan kepada Presiden Sudan al-Bashir yang terutama membicarakan rencana tiga tahap. Rencana PBB ini sudah disetujui Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika pada 30 November yang lalu. Sudan juga adalah anggota dari UA. Rencana tersebut dilihat sebagai versi yang lebih lunak dari resolusi bulan Agustus dan diharapkan dapat mengurangi perlawanan Khartum terhadap upaya PBB. Rencana itu mencakupi peningkatan jumlah pasukan PBB di Darfur dalam tiga tahap. Tujuannya adalah pembentukan pasukan perdamaian internasional yang merupakan campuran dari Uni Afrika serta PBB.

Namun pemerintah Sudan dapat memandang kompromi ini sebagai kelemahan dan mengambil keuntungan darinya. Berulang kali Sudan berjanji untuk mengakhiri kekerasan di Darfur, misalnya dengan melucuti milisi Jhanjhawid. Kenyataannya, pejuang Arab bahkan dilibatkan dalam angkatan bersenjata secara resmi. Haavisto mengemukakan:

„Saya menanyakan kenapa peristiwa di Al-Fasher bisa terjadi dan milisi Jhanjhawi selalu memicu konflik baru. Pemerintah Sudan mengatakan: ’Kami tidak menyebutnya Jhanjhawid. Kini mereka secara resmi termasuk dalam pasukan pemerintah untuk pengamanan perbatasan.’ Kalau begitu, bagi saya maka pemerintah lah yang bertanggung jawab untuk sikap tersebut.“