1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Konferensi Anti Korupsi di Bangkok

20 April 2007

Pekan ini di ibukota Thailand Bangkok lebih dari 200 pakar membicarakan upaya menanggulangi masalah korupsi, pencucian uang dan pendanaan aksi teror.

https://p.dw.com/p/CItG

Saat ini sebagian besar kejahatan ekonomi banyak dilakukan di tingkat internasional. Ini harus diperangi, demikian dikatakan Akira Fujino, Perwakilan Asia Pasifik di Kantor Urusan Obat-obatan Terlarang dan Kriminal PBB

“Sisi hitam dari globalisasi pasar uang dan sistim perbankan disalahgunakan untuk pencucian uang, membiayai aksi teror dan menyembunyikan uang curian. Penyembunyian identitas mereka membuat para pelaku kriminal dapat menutupi jejaknya. Jaringan kami harus lebih baik daripada para kriminal.”

Sebab taktik yang digunakan para pelaku kriminal ekonomi, para heker serta jaringan tersembunyi pemberi dana aksi teror semakin canggih. Yang sulit adalah melacak jejak uang tersebut. Sudah terbukti, top teroris dari Asia Tenggara meskipun sedang menyembunyikan diri, tetap mendapat transfer uang lewat kurir.

Diperlukan bentuk kerjasama yang baru dan intensif. Misalnya antara aparat kepolisian dan sektor swasta. Juga instansi yang berwenang harus lebih diperlengkapi. Demikian desakan para pakar. Kawasan Asia Pasifik dikenal dengan tradisi politisi yang korupsi, dimana dengan penyalahgunaan kekuasaan mereka dapat melarikan uangnya ke luar negeri. Sehingga sering kali lolos dari kejaran para penyidik.

Yang juga sudah pasti, jawatan berwenang di negara-negara berkembang kebanyakan kurang memiliki biaya untuk menangani kejahatan ekonomi secara efektif. Kekurangan ini harus diimbangi dengan pendidikan yang berkualifikasi. Untuk itu dipersiapkan Akademi Anti Korupsi di Wina, Austria. Pemerintah Austria telah berjanji menyediakan ruangannya. Gagasan tersebut mendapat sambutan yang luas juga di Asia. Seperti diterangkan Sekretaris Jenderal polisi internasional Interpol Ronald K. Noble

“Cina adalah sebuah negara yang menunjukkan minat besar mendukung inisiatif Interpol. Perang melawan korupsi itu lama, tapi jalan terbaik untuk memulainya antara lain pembentukan sebuah akademi, yang mempertemukan sektor publik dan swasta dimana dipelajari bagaimana cara sukses menyelidiki kasus korupsi dan mengembangkan tindakan yang cerdik melacak uang dimana saja uang itu berada.”

Dana untuk membentuk sekolah tersebut masih harus dikumpulkan. Untuk tiga tahun pertama biaya yang diperlukan sekitar 15 juta Euro. Sampai tahun 2009 Akademi itu diharapkan sudah berjalan sepenuhnya, dengan bantuan terutama dari 168 anggota Interpol.

Juga meskipun saat ini masih mengalami kesulitan dana, keinginan politik mengatasi korupsi semakin meningkat. Sudah lebih dari 80 negara yang pada bulan Desember 2005 meratifikasi konvensi PBB dalam memerangi korupsi.