1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Konflik Politik Honduras Akan Berakhir?

30 Oktober 2009

Pemerintahan sementara Honduras menerima perjanjian yang didorong Amerika Serikat, yang membuka pintu bagi kembalinya Presiden Manuel Zelaya ke tampuk kekuasaan. Zelaya digulingkan dalam kudeta militer empat bulan lalu.

https://p.dw.com/p/KJLi
Seorang pendukung Zelaya yang turut berdemonstrasi menuntut pengembalian kekuasaan kepada ZelayaFoto: AP

Terobosan tercapai Kamis malam (29/10), menyusul tekanan terbaru dari pejabat AS yang bertolak ke Honduras pekan ini dalam upaya terakhir untuk mengkahiri krisis politik di Honduras yang memusingkan Washington.

Delegasi Amerika Serikat dipimpin Thomas Shannon, asisten menteri luar negeri untuk belahan barat bumi. Mereka terlebih dulu menemui Zelaya di kedutaan Brazil, tempat ia bertahan sejak kembali ke Honduras pertengahan September. Tim kemudian bertemu Roberto Micheletti, pemimpin pemerintahan de facto yang berkuasa setelah kudeta yang didukung militer, 28 Juni.

Craig Kelly, pejabat Kementrian Luar Negeri AS yang ikut dalam delegasi mengatakan, dunia internasional tidak memaksakan solusi bagi Honduras, melainkan menawarkan forum bagi pihak yang bertikai di Honduras agar dapat berdialog sesama mereka untuk mencapai solusi. "Kami tahu, agar solusi itu bisa diterapkan secara damai, maka ia harus dicapai di Honduras. Orang Honduras sendiri yang harus menemukan solusinya," demikian Kelly.

Komunitas internasional dan Organisasi Negara-negara Amerika, OAS, memandang Zelaya sebagai presiden yang sah dan berulangkali menuntut agar kekuasaannya dikembalikan. Selama ini, Presiden sementara Micheletti menolak kesepakatan apapun yang mencakup pengembalian kekuasaan pada Zelaya. Namun ia memperlunak posisinya Kamis kemarin (29/10).

Menurut perjanjian Kamis malam, parlemen akan diberi kuasa oleh Mahkamah Agung untuk

memutuskan apakah Zelaya akan diterima kembali sebagai presiden. Semua pihak yang terlibat dalam perjanjian sepakat, parlemen tidak akan diberi tenggat waktu dan tidak akan ditekan untuk mengambil keputusan tentang kembalinya Zelaya ke tampuk kekuasaan. Perjanjian itu juga mengharuskan kedua pihak untuk mengakui hasil pemilihan presiden 29 November mendatang, dan akan mengalihkan kontrol terhadap militer kepada pengadilan tertinggi.

Menlu AS Hillary Clinton memuji tercapainya kesepakatan di Honduras sebagai kemenagnan bagi demokrasi di Amerika Latin. Ini langkah besar menuju sistem antar-negara Amerika dan komitmennya kepada demorkasi, kata Clinton yang tengah berada di Islamabad.

Jika disetujui oleh parlemen, Zelaya akan dapat menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden, yang berakhir Januari tahun 2010 depan. Belum jelas apa yang terjadi kepada pihak lain yang terlibat dalam perjanjian, jika Kongres menolak pengembalian kekuasaan pada Zelaya.

Zelaya sendiri optimis, ia akan kembali memegang jabatan presiden dalam waktu dekat. Ini adalah kemenangan bagi demokrasi Honduras, kata Zelaya.

Manuel Zelaya dituduh melanggar konstitusi dan menyalahgunakan kekuasaan. Para penentangnya mendesak agar ia dihadapkan ke pengadilan.

RP/YF/rtr/afp