Konflik Sektarian Ancam Perang Saudara

Krisis politik di Irak berlanjut dan kian memanas. Wakil presiden Tarek al-Hashemi dari kelompok Sunni, yang dicari dengan perintah penangkapan PM Irak, Nuri al Maliki, saat ini meminta perlindungan di kawasan otonomi Kurdi di utara Irak.

Al-Maliki dari kelompok Syiah menuduh al-Hashemi bekerjasama dengan skuadron pembunuh. Ia dituding membayar skuadron ini untuk melakukan aksi pembunuhan dan serangan. Dalam wawancara dengan kantor berita, al-Hashemi membantah semua tuduhan itu. Ia menyebutkan, tudingan tsb merupakan komplotan jahat, untuk menyingkirkan semua lawan politik dari PM Nuri al Maliki yang Syiah.

Sementara itu presiden Irak, Djalal Talabani melindungi wakilnya yang dicari dengan perintah penangkapan PM al-Maliki. Talabani menyatakan Sabtu (24/12), sebuah proses pengadilan terhadap Hashemi, baru dapat dilakukan, jika sebelumnya diberikan jaminan keamanan.

Politik Syiah singkirkan Sunni

Wakil presiden Tarek al-Hashemi hari Sabtu (24/12) kepada stasiun televisi Al Jazeera mengatakan, saat ini Bagdad merupakan zona terlarang, yang tidak boleh ia lintasi.

“Bagi saya, Bagdad saat ini merupakan garis merah. Saya tidak akan melintasinya. Dan presiden yang sejauh ini saya hormati sikap dan dukungannya, mempercayai saya dan tim saya“, ujar Hashemi.

Al-Hashemi menyatakan, krisis yang dipicu oleh PM al-Maliki amat berbahaya. Disebutkannya, waktu yang dipilih oleh al-Maliki, untuk menuduhnya melakukan aksi kriminal dan juga memecat wakil PM dari kelompok Sunni, berbarengan dengan penarikan final seluruh pasukan AS dari Irak, memang disengaja.

Targetnya amat jelas, yakni pukulan politik bagi kaum Sunni. “Dimensi politiknya juga amat jelas, yakni menyingkirkan semua oposan yang menentang Al-Maliki, agar Irak dapat dikuasai oleh satu orang dan satu partai“, kata Hashemi lebih lanjut.

Hashemi menyatakan dalam wawancara dengan KB Reuters, ia tidak merencanakan kabur dari Irak dan mencari suaka di luar negeri. Jika pemerintahan di bawah PM Nuri al-Maliki mencari keadilan, mereka harus mengadilinya di kawasan Kurdi. Dengan itu terbuka pengadilan yang fair, yang terlepas dari proyek al-Maliki atau proyek al-Hashemi.

Korban jiwa berjatuhan

Krisis politik dalam negeri terbaru di Irak, sejauh ini sudah menelan sedikitnya 72 korban jiwa, akibat rangkaian serangan bom di sekitar ibukota Bagdad. Kebanyakan serangannya dilancarkan di kawasan pemukiman kaum Syiah. Para pengamat menyebutkan, ini merupakan indikasi pertama bagi kemungkinkan pecahnya lagi konflik sektarian yang menewaskan ribuan orang seperti yang terjadi tahun 2005 hingga 2007. Rangkaian serangan pembunuhan terbaru, diduga merupakan reaksi kemarahan atas langkah politik terhadap al-Hashemi.

Sasaran utama dari para pembuat kebijakan politik di AS, seiring penarikan final seluruh pasukannya dari Irak, sebetulnya adalah mencegah pecahnya kembali bentrokan berdarah sektarian semacam itu, dengan pembagian kekuasaan antara kaum Syiah, Sunni dan Kurdi dalam pemerintahan pusat di Bagdad.

Agus Setiawan/rtr/afp/ap/dw

Editor : Renata Permadi