Korban di RS Tarakan Kebanyakan Remaja

Live
02:27 menit
22.05.2019

Jakarta Pascapengumuman Hasil Pilpres 2019

Kerusuhan 22 Mei di Jakarta menyebabkan enam orang tewas. Dua di antaranya dilarikan ke RS Tarakan. Sementara itu Prabowo menghimbau pendukungnya agar tidak melakukan tindak kekerasan.

Tercatat enam orang meregang nyawa dalam kerusuhan 22 Mei. Dua di antaranya sempat dirawat di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Barat, Hingga Rabu (22/5) sore sebanyak 141 korban luka-luka masih dirawat di RS Tarakan, menyusul bentrokan antara peserta demonstrasi pro Prabowo Subianto dengan aparat keamanan.

Adam Nooryan dan Widianto Rizky Ramadhan merupakan dua nama korban tewas yang dilarikan ke rumah sakit tersebut. Saat ini manajemen RS Tarakan sudah menyiapkan lebih banyak alat medis untuk menampung korban tambahan. Menurut pantauan repoter DW, Rizki Akbar Putra, kebanyakan korban yang dilarikan ke rumah sakit tersebut masih berusia remaja.

Dalam jumpa pers Kepala Polri Tito Karnavian menolak tudingan aparatnya menggunakan peluru tajam selama menghalau demonstran. Meski demikian dia mengakui korban tewas mengalami luka bekas senjata api. "Informasinya ada yang kena luka tembak, ada yang kena senjata tumpul," katanya seperti dilansir AFP.

Kisruh Berdarah Protes Hasil Pilpres

Eskalasi Berawal Dari Lemparan Batu

Sedikitnya enam orang meninggal dunia dan ratusan luka-luka saat massa pendukung Prabowo Subianto bentrok dengan aparat keamanan saat memrotes hasil penghitungan suara di depan gedung Bawaslu, Jakarta. Kisruh diklaim berawal ketika pendemo melempar batu ke arah barisan kepolisian.

Kisruh Berdarah Protes Hasil Pilpres

Api di Jalan Raya

Para pendemo mengamuk saat hendak dibubarkan polisi. Sebagian lalu merusak asrama Brigade Mobil Kepolisian dan membakar sejumlah kendaraan. Polisi menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai provokator kerusuhan. Kabarnya sebuah mobil ambulans milik partai Gerindra juga ikut diamankan setelah kedapatan membawa batu untuk demonstran.

Kisruh Berdarah Protes Hasil Pilpres

Arus Balik di Media Sosial

Sebelum aksi protes, Prabowo Subianto sempat meminta massa pendukungnya agar tetap berlaku damai dan tenang. Namun himbauan itu tidak digubris sebagian pendemo. Akibatnya tagar #TangkapPrabowo menggema di Twitter dengan lebih dari 220 ribu cuitan. Netizen juga menyoroti pidato Amien Rais yang menyamakan aksi polisi layaknya PKI dengan menyerukan penangkapan tokoh Partai Amanat Nasiona (PAN) itu.

Kisruh Berdarah Protes Hasil Pilpres

Mempermasalahkan Angka, Menggoyang Negara

Massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) menuntut agar penghitungan suara diulang lantaran mencurigai kecurangan sistematis. Prabowo Subianto sendiri berniat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Namun gugatan sebelumnya ke Bawaslu ditolak lantaran BPN hanya mengirimkan tautan berita online sebagai barang bukti.

Kisruh Berdarah Protes Hasil Pilpres

Manuver SBY dari Singapura

Koalisi Prabowo-Sandiaga Uno mulai mengalami keretakan. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono yang sebelumnya mendukung capres 02 berbalik badan mengakui hasil penghitungan suara dan memberikan ucapan selamat atas kemenangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Ucapan serupa sebelumnya sudah dilayangkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kepada Joko Widodo.

Kisruh Berdarah Protes Hasil Pilpres

Tudingan Miring Kepolisian

Polisi mengklaim demonstrasi di Jakarta bukan aksi spontan, melainkan telah direncanakan. Sejumlah demonstran diklaim mengaku mendapat bayaran untuk ikut bergabung dalam aksi protes. Pemerintah sebelumnya berusaha meredam demonstrasi dengan menebar isu makar kepada kubu oposisi.

Kisruh Berdarah Protes Hasil Pilpres

Pukulan Balik Pemerintah

Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengaku pemerintah memblokir akses media sosial demi menghadang penyebaran kabar palsu. Hal ini dipicu oleh maraknya fitnah kepada kepolisian yang diposisikan berhadapan dengan "umat Islam." Wiranto juga mengklaim telah mengantongi daftar berisikan nama-nama terduga provokator kerusuhan.

Kisruh Berdarah Protes Hasil Pilpres

Manuver Hukum Jelang Pelantikan

BPN Prabowo-Sandiaga memiliki waktu hingga 11 Juni untuk mengajukan gugatan terkait hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi. Seusai jadwal yang telah ditetapkan KPU, proses hukum tersebut akan berakhir pada 24 Juni saat pembacaan keputusan. Sementara presiden dan wakil presiden terpilih akan dilantik pada bulan Oktober 2019. (rzn/rap/hp: dari berbagai sumber)

Hingga Rabu petang massa di depan gedung Bawaslu masih bertindak rusuh. Mereka antara lain melemparkan petasan dan batu ke arah kerumunan kepolisian.

Kapolres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan yang hadir di lokasi berusaha menenangkan massa dan meminta bantuan pemuka agama di barisan demonstran untuk turut menjaga situasi kondunsif. Namun seperti yang dilaporkan Kompas TV, seruan tersebut tidak digubris para pendemo.

"Pak ustaz kantor dibakar, jangan..jangan...teman-teman jangan..jangan lakukan itu, jangaaann...," serunya Kombes Harry lewat pengeras suara. Saat ini massa berangsur-angsur bubar menyusul batasan waktu demonstrasi yang telah ditetapkan kepolisian.

Prabowo Subianto sendiri telah menegaskan agar para pendukungnya menjaga situasi agar tetap kondunsif. Dia meminta para pendemo tidak terpicu oleh aksi provokasi. "Saya tegaskan kepada semua yang masih mau mendengar saya, para pendukung saya, sekali saya tegaskan hindari kekerasan fisik berlakulah sopan santun. Hormatilah pejabat pejabat penegak hukum dan jangan sekali-kali menggunakan kekerasan. Memang berat, saya memahami."

Live
03:26 menit
BERANDA | 18.04.2019

Usai Pemilu, Mau Diapakan Bekas Spanduk dan Atribut Kampan...

Kisruh seputar hasil penghitungan suara sudah berkecamuk sejak Selasa (21/5) malam seusai pengumuman pemenang pemilu oleh KPU. Massa antara lain membakar sejumlah kendaraan, merusak asrama Brimob dan merangsek masuk ke gedung Bawaslu di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat.

Polisi mengaku telah menangkap lebih dari 100 orang provokator dan mengantongi nama terduga dalang kerusuhan. Kapolri mengklaim aparatnya menemukan amplop berisikan uang senilai Rp. 6 juta yang diyakini sebagai bayaran untuk para perusuh. Barisan Prabowo-Sandiaga sempat berujar massa yang rusuh tidak termasuk Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat.

Sementara itu Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir media sosial untuk sementara. Pemerintah terutama ingin membatasi penyebaran foto dan video dari lokasi demonstrasi untuk menghadang kabar palsu dan hoaks. Polisi sebelumnya misalnya dituding menyerbu sebuah masjid, hal yang dibantah oleh Mabes Polri.

Live
02:04 menit
Indonesia | 21.05.2019

Pidato Kemenangan Jokowi-Ma'ruf: Mari Bersatu Bangun Indon...

rzn/hp (afp,rtr,kompastv)

Ikuti kami