Kudeta Militer di Fiji

Setelah menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis, Panglima Tinggi Angkatan Bersenjata Fiji, Frank Bainimarama, mengambil-alih kekuasaan pemerintah. Beberapa minggu sebelumnya Bainimarama menuduh pemerintah melakukan korupsi dan mengancam akan melakukan kudeta. Dalam konferensi pers di Suva, ibukota Fiji, hari Selasa (05/12) Bainimarama menyatakan:

“Militer telah mengambil-alih tugas-tugas pemerintah Fiji. Kami tidak bermaksud untuk menahan para menteri, namun menghimbau agar mereka tidak ikut campur dalam urusan kesharian. Sejak lama militer mengemukakan keberatan dan kritik terhadap pemerintah, terutama terhadap sejumlah hukum dan kebijakan politik. Kebijakan yang memecahkan persatuan Fiji dan berdampak negatif untuk generasi penerus.”

Tentara bersenjata berat berpatroli di ibukota. Mereka menutup jalan-jalan dan mengepung kediaman Perdana Menteri Laisenia Quarase. Polisi dan para pengawal perdana menteri serta menteri lainnya dilicuti. Perdana Menteri Quarase, yang baru terpilih bulan Mei lalu, menolak untuk mengundurkan diri. Sewaktu diwawancarai sebuah radio Australia Quarase mengatakan tidak dapat menerima tuntutan militer:

“Kami sekarang sama sekali tidak memiliki senjata. Kami tidak dapat memenuhi tuntutan militer dan saya tidak akan melepaskan jabatan dengan sukarela. Jika mereka hendak melancarkan kudeta, ya lakukan. Menurut informasi yang saya peroleh, presiden sudah memberikan lampu hijau untuk kudeta.”

Berdasarkan berita pers, Presiden Fiji Ratu Josefa Iloilo telah membubarkan parlemen. Dengan demikian ia membuka jalan bagi dilakukannya kudeta militer.

sementara itu, Australia dan Selandia Baru mengecam pengambilalihan kekuasaan oleh militer. Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer di depan parlemen di Canberra menyatakan, aksi militer tersebut dapat berdampak buruk pada perekonomian Fiji:

“Komandan militer Fiji Bainimarama bersikeras untuk menghancurkan demokrasi serta melemahkan konstitusi. Jika komandan ingin mengetahui pendapat dunia atas aksi yang dilakukan militer, seharusnya ia menghormati konstitusi dan membiarkan institusi yang bersangkutan melakukan pekerjaannya.”

Perdana menteri Fiji yang kini telah digulingkan meminta kepada pemerintah Australia untuk melancarkan intervensi militer. Namun Australia menolak permintaan tersebut.