Laos Tolak Permintaan UNHCR untuk Kunjungi Pengungsi Hmong

Badan Perserikatan Bangsa-bangsa urusan pengungsi UNHCR, mendesak pemerintah Laos untuk mengizinkan mereka melihat langsung kondisi para pengungsi Hmong, yang dipulangkan paksa oleh pemerintah Thailand ke negara asal mereka, Laos, baru-baru ini. Namun pemerintah Laos menolak permintaan itu dengan alasan kunjungan segera yang ingin dilakukan badan-badan asing akan membuat situasi menjadi rumit. Juru bicara pemerintah Laos Khentong Nuanthasing menjanjikan bahwa pengamat asing boleh melawat para pengungsi, setelah semua proses pemukiman kembali para pengungsi itu selesai dilakukan.

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-bangsa ban Ki Moon menyesalkan tindakan terburu-buru yang dilakukan pemerintah Thailand untuk memulangkan paksa para pengungsi Hmong, ke negara asal mereka. Sebelumnya UNHCR dan masyarakat internasional mendesak agar pemulangan itu dihentikan. Mereka khawatir warga Hmong akan menghadapi hukuman setibanya di Laos, karena dulu bersekutu dengan Amerika Serikat menggempur kekuatan komunis, yang akhirnya memerintah. Berulangkali pemerintah Thailand menolak permintaan UNHCR untuk memroses status pengungsi tersebut. Juru bicara UNHCR Thaliand, Arianne Rummery mengatakan: „kami sudah menunjukkan perhatian kami terhadap pendeportasian ini dan memperingatkan pemerintah untuk menundanya hingga sudah ada proses transparan yang dapat mengakses kebutuhan mereka.“

Di markas besarnya di Jenewa, UNHCR menyatakan telah mengajukan permohonan resmi pada pemerintah Laos untuk memperoleh akses menemui para pengungsi dan memperingatkan Thailand untuk menyampaikan rincian langkah yang akan diambil oleh kedua negara dalam menangani pengungsi.

Selain 4300 warga Hmong yang dipulangkan dari kamp pengungsian di Thailand, 158 orang yang berada di perbatasan negara dan telah diakui UNHCR sebagai pencari suaka, juga dikirim kembali ke Laos. Menurut UNHCR keputusan itu melanggar hukum internasional.

Salah seorang warga Hmong yang dihubungi kantor berita AFP lewat telefon genggam di provinsi Bolikhamsya, mengaku diperlakukan baik, namun sejak tiba di Laos, para pengungsi takut dengan ketidakpastian masa depan mereka.

Organisasi pemantau hak asasi manusia Human Rights Watch mengungkapkan keprihatinan mendalam, bila kebutuhan kemanusiaan warga Hmong tidak tercukupi. Mereka juga khawatir bila nanti para pengungsi itu akan menghadapi hukuman politik. Sunan Phasuk dari HRW mengatakan: „Pemerintah Laos terus menekan Hmong berdasarkan pertahanan ideologi dan perbedaan relatif, maka ya, mereka kembali ke Laos tapi tidak ada jaminan bahwa mereka tidak menjadi subyek penghukuman.“

Selama perang Vietnam berkecamuk, para warga Hmong Laos didukung AS dan pasukan sekutu melawan kekuatan komunis Pathet Lao. Tahun 1975 Pathet Lao kemudian memenangkan pemilu dan mengambil alih pemerintahan, mendirikan Republik Rakyat Laos. Ketakutan terhadap kekuatan komunis, menyebabkan banyak warga Hmong akhirnya melarikan diri ke Thailand. Bertahun-tahun mereka mencoba bertahan hidup di hutan-hutan. Para pengungsi ini kemudian ditempatkan oleh militer Thailand ke kamp penampungan Huay Nam Khao di Provinsi Phetchabun, Thailand dan dibujuk untuk kembali secara sukarela ke Laos. Namun ditolak oleh para pengungsi Hmong, karena mereka takut dieksekusi.

(AP/EKrtr/afp)