1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Lima Tahun Pemerintahan Sipil di Pakistan

Altaf Khan 16 Maret 2013

Sejak pendirian Pakistan tahun 1947, demokrasi menjadi isu krusial. Pakistan hampir selalu didominasi diktatur militer. Pemerintahan saat ini adalah pemerintahan sipil yang bertahan cukup lama.

https://p.dw.com/p/17yeB
A woman casts her vote at a polling station in Rawalpindi, Pakistan, Feb. 18, 2008.
Pemilu di PakistanFoto: picture-alliance/dpa

Sekalipun ada banyak kontroversi, pemerintahan sipil Partai Rakyat Pakistan PPP saat ini akan menjadi menjadi pemerintahan sipil pertama yang mampu bertahan sampai akhir masa legislatur, yaitu 16 Maret 2013. Mantan Perdana Menteri Yousuf Raza Gilani adalah pimpinan pemerintahan yang mampu bertahan cukup lama. Setelah mengalami berbagai tantangan politik dan ketegangan dengan militer, Gilani terpaksa meletakkan jabatan 20 Juni 2012.

Yousuf Raza Gilani dari Partai Rakyat Pakistan PPP dilantik sebagai Perdana Menteri tahun 2008. Ia mengambil alih jabatan itu pada masa kritis dalam sejarah Pakistan. Negara sedang mengalami gejolak. Harga-harga naik, listrik makin langka, situasi keamanan memburuk.

Ketika itu, PPP sedang mengalami krisis kepemimpinan, karena tokoh mereka Benazir Bhutto dibunuh akhir 2007. Selain itu, provinsi-provinsi di perbatasan ke Afghanistan berada di bawah pengaruh kelompok militan. Citra pemerintah berada di titik terendah. Militer Pakistan dan aparat keamanan lain sedang berada dalam perang melawan terorisme.

Banyak hakim dan pengacara yang ditahan. Sementara media di Pakistan masih terus berjuang untuk mempertahankan kebebasan pers di negara yang sering mengekang kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi itu.

Yousuf Raza Gilani harus menghadapi tantangan besar. Mahkamah Agung Pakistan bulan April 2012 menyatakan ia bersalah telah menghina pengadilan. Ia dituduh mengabaikan perintah pengadilan untuk mengusut kasus korupsi terhadap Presiden Asif Ali Zardari. Keputusan Mahkamah Agung yang didukung oleh militer akhirnya memaksa Gilani meletakkan jabatannya. Ia digantikan oleh Raja Pervaiz Ashraf dari PPP. Jadi, pemerintahan sipil tetap dipimpin oleh PPP.

Mempertahankan pemerintahan sipil

Dalam wawancara dengan Deutsche Welle, mantan Perdana Menteri Gilani menegaskan kembali prestasi PPP memimpin pemerintahan sipil. Antara lain mengatasi berbagai masalah di provinsi, meredam pengaruh militan dan memperkuat hak-hak perempuan.

”Keberhasilan terbesar yang dicapai oleh PPP adalah berhasil mempertahankan pemerintahan demokratis selama lima tahun. Ini terjadi untuk pertama kalinya selama 65 tahun sejarah Pakistan. Dunia dengan cemas menanti pengalihan kekuasaan kepada pemerintah yang berikutnya. Transisi ini akan berlangsung lancar dengan cara-cara yang demokratis,” kata Gilani.

Youssuf Raza Gilani menjelaskan, Pakistan telah melakukan ”pengorbanan besar” dalam upaya memerangi ekstrimisme dan radikalisme. Situasi keamanan di Pakistan ketika itu sangat sulit karena kegiatan militan Taliban. 90 hari setelah pemerintahan sipil dibentuk, para pengungsi yang terusir dari lembah Swat bisa kembali ke kampung halamannya setelah dilakukan operasi militer besar-besar-an.

Pemerintahan PPP juga berhasil memperbaiki situasi pangan bagi masyarakat miskin dan memperkuat hak-hak perempuan, kata Gilani kepada DW.

Hal ini diakui oleh Britta Petersen, pimpinan Heinrich Böll Stiftung di Islamabad. Ia menilai, pemerintahan sipil PPP cukup berhasil dalam beberapa bidang. Tapi banyak undang-undang yang belum diterapkan secara konsekuen. Kekerasan sektarian juga masih menjadi masalah besar. Menurut jajak pendapat "Sustainable Development Policy Institute", PPP adalah partai yang paling populer di Pakistan. Tapi 56 persen responden juga menganggap, PPP adalah partai yang paling korup.