1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

LSM Tak Puas Terhadap Rencana Sasaran Milenium Baru Pasca 2015

Mirjam Gehrke 7 Juni 2013

Para pakar di PBB baru-baru ini menyampaikan usulan agenda pembangunan baru pasca tahun 2015. Namun LSM mengatakan rencana baru terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi, daripada melihat akar masalahnya.

https://p.dw.com/p/18l3C
Etnis Roma di BulgariaFoto: AFP/Getty Images

Setelah agenda pembangunan itu dipresentasikan dalam Panel Tingkat Tinggi PBB, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan rencana baru itu adalah "awal dari sebuah perjalanan sejarah."

Laporan para pakar panel tersebut menguraikan total 12 sasaran baru. Pada tahun 2030 nanti, targetnya adalah penghapusan kemiskinan dan pencegahan kematian pada bayi dan anak-anak di bawah usia lima tahun. Kekerasan terhadap perempuan juga harus dihapuskan dan akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi harus dijamin. Akses pada pendidikan dasar juga harus menjadi kewajiban.

Sementara isu lingkungan dan ekonomi akan menjadi sasaran tambahan. Pengadaan energi terbarukan harus dua kali lipat dan efisiensi energi perlu dikampanyekan. Pemanasan global perlu dibatasi maksimal dua derajat celsius, sementara ada rencana baru untuk memastikan perusahaan besar membayar pajak mereka.

Susilo Bambang Yudhoyono / Ban Ki Moon / UN / Kampf gegen Armut
Susilo Bambang Yudhoyono dan Ban Ki MoonFoto: picture-alliance/dpa

Penanganan Pengentasan Kemiskinan Tidak Benar

Tapi para pengritisi menyadari bahwa sasaran pembangunan di bidang pengurangan kemiskinan, gagal menganalisa akar penyebab kemiskinan.

Kepala organisasi non pemerintah Jerman LSM Welthungerhilfe, Wolfgang Jamann, prihatin dengan rencana itu: "Kita perlu ekonomi yang lebih fokus pada penciptaan lapangan kerja, bukan hanya mendapatkan keuntungan," katanya. Permasalahan yang ada, seperti kondisi perdagangan yang tidak adil atau sistem ekonomi yang mengambil keuntungan dari kaum miskin di dunia, tidak cukup dipersoalkan dalam laporan.

Direktur pengembangan kebijakan di Organisasi Waligereja Jerman 'Kerjasama Pembangunan (MISEREOR) Klaus Schilder mengritisi, "Agenda ini tidak mampu melewati fokus pertumbuhan." katanya.

"Kita harus berangkat dari pertumbuhan berkelanjutan dan meningkatkan efisiensi. Apa yang kita butuhkan untuk mencapai adalah pengurangan pertumbuhan. Kami benar-benar harus mempertimbangkan batas ekosistem kita."

Gewalt gegen Frauen in Bolivien Demonstration Protestmarsch
Kekerasan terhadap perempuan juga jadi agendaFoto: picture-alliance/dpa

Peran Jerman

Pada tahun 2030 tidak boleh ada yang hidup dengan penghasilan kurang dari 12 ribu rupiah per hari, demikian menurut laporan tersebut. Wakil menteri untuk pembangunan Jerman, Hans-Jürgen Beerfeltz memandang agenda itu sebagai kesempatan baru.

"Bersama dengan trio baru pemerintahan, bisnis dan masyarakat sipil, kita akan mencapai itu," kata Beerfeltz.

Ia juga mengatakan bahwa Jerman, donor terbesar kedua di dunia telah memainkan peran sebagai pelopor dalam menghubungkan tujuan pembangunan dengan ekonomi pasar. Banyak aspek tersebut yang dimasukkan ke dalam agenda baru.

Umweltverschmutzung im Nigerdelta
Polusi di Delta NigerFoto: DW/M. Bello

Mengambil Tanggung Jawab

Sejauh ini, yang diutamakan tercantum dalam sasaran pembangunan milenium (MDG) sebagai donor adalah negara-negara industri. Tapi, dari tahun 2015, semua negara harus bertanggung jawab sebagai bagian dari kemitraan global yang baru, demikian tertera dalam rencana agenda itu.

Pada bulan September, Majelis Umum PBB akan memberikan suara pada target pembangunan baru pasca 2015. Klaus Schilder dari MISEREOR berharap aspek agenda akan diubah dan dipublikasikan ulang sehingga masyarakat internasional dapat menyepakati berbagai tujuan yang lebih luas.

Menurut Schilder, jika perubahan tidak dilakukan, tujuan untuk menyingkirkan kemiskinan dalam satu generasi akan tetap belum direalisasi.