Membuka Kotak Pandora Politik Antagonisme

Para elite tak pernah menyadari bahwa mereka tengah membuka kotak Pandora. Kelompok minoritas akan kian rentan menjadi bidikan artikulasi populis. Ikuti opini Geger Riyanto.

Tina tak punya pilihan. Tuan Felix hendak menggantungnya. Warga kampung ketakutan bukan kepalang dengannya. Pada malam sebelumnya, Tuan Felix memergokinya, Betty, dan Abigail tengah menggelar ritual gaib. Sejak itu, Betty, yang merupakan anak Tuan Felix, tak sadarkan diri. Orang-orang lain digerayangi kecemasan malapetaka yang lebih besar akan mendatangi kampung mereka.

Apa yang lantas terjadi? Tina yang terpojok berkelit dengan berlagak seolah-olah kesurupan. Ia menunjuk bahwa di desa mereka banyak orang yang juga berhubungan dengan kekuatan gelap. Betty, yang berada di antara mereka, mendadak bangun dan secara histeris turut meneriakkan hal yang sama. Abigail juga meniru mereka.

Tina, Betty, dan Abigail selamat dari amarah warga. Namun, ongkos yang besar harus dibayarkan kampung tersebut. Beberapa minggu kemudian, puluhan warganya tersebut ditahan. Tak sedikit dari antaranya yang lantas dihukum mati karena didakwa punya hubungan dengan iblis dalam pengadilan yang sangat mengada-ada. Betul, pengadilan yang sangat mengada-ada: yang keputusannya mengandalkan ceracau dari Tina, Betty, dan Abigail.

Indonesien Geger Riyanto Autor, Essayist und Aktivist

 Penulis; Geger Riyanto

Kegaduhan Spektakular

Situasi di atas merupakan cuplikan dari lakon Jelaga, drama adaptasi The Crucible yang dipentaskan dengan memikat oleh Teater Pandora pada 25-26 Januari 2018 silam. Fiktif? Tentu. Tetapi, saya tidak akan heran apabila ia tidak terasa asing bagi banyak orang.

Pertama, tentu saja, karena tahun 2018 dibuka dengan manuver-manuver populis di ranah politik tanah air. Ketua MPR RI sekonyong-konyong menunjuk bahwa di parlemen ada partai-partai yang mendukung LGBT.Pernyataannya segera menimbulkan kegaduhan spektakular bak yang terjadi di atas panggung lakon Jelaga. Masing-masing partai cepat-cepat menegaskan bahwa mereka menolak LGBT. Para politisi saling mendahului rekan-rekannya untuk menandaskan kecamannya terhadap segala bentuk preferensi seksual yang lain.

Politik

Terrorisme

Pemerintah mengklaim sebanyak 999 eks-jihadis berhasil mengikuti program deradikalisasi. Sejumlah pengamat juga menghargai satuan anti teror Densus 88 yang kini lebih sering menangkap terduga teroris, dan tidak lagi menembak di tempat. Pendekatan lunak ala Indonesia juga mengundang pujian dunia. Tantangan terbesar adalah RUU Anti Terorisme yang bakal melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme.

Politik

Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur sejak awal menjadi jurus pamungkas Jokowi. Berbagai proyek yang tadinya mangkrak kembali dihidupkan, antara lain jalan Trans-Papua, infrastruktur kelistrikan berkapasitas 35.000 megawatt yang baru tuntas 40% dan transportasi. Di bawah pemerintahannya anggaran infrastruktur digandakan dari 177 triliun Rupiah pada 2014 menjadi 401 triliun untuk tahun anggaran 2017.

Politik

Demokrasi

Indeks demokrasi Indonesia banyak menurun di era Jokowi. Pemerintah berkilah, berlangsungnya pilkada ikut mempengaruhi peringkat Indonesia. Sejumlah pengamat menyoroti wacana Ambang Batas Kepresidenan sebesar 20% dan Perppu Ormas yang dinilai bermasalah. Selain itu Indeks Kebebasan Pers selama tiga tahun terakhir juga mencatat kemerdekaan media di Indonesia cenedrung berjalan di tempat.

Politik

Intoleransi

Ujaran kebencian dan kabar hoax menemani kepresidenan Jokowi sejak Pemilu 2014 dan memuncak pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Sejak itu dia mulai aktif memberangus media-media hoax, mengeluarkan Perppu yang membidik organisasi intoleran seperti HTI, menggandeng Facebook dan Twitter buat menghalau fitnah dan membentuk unit anti intoleransi.

Politik

Hubungan Internasional

Sejauh ini Istana Negara banyak menitikberatkan kerjasama internasional untuk membantu program pembangunan di dalam negeri seperti diplomasi maritim. Namun tantangan terbesar Indonesia adalah menjadi poros penyeimbang antara kekuatan regional Cina dan negara ASEAN, terutama menyangkut konflik Laut Cina Selatan.

Politik

Hak Azasi Manusia

Ada masanya ketika Jokowi menggariskan penuntasan pelanggaran HAM sebagai prioritas utama. Namun cita-cita tersebut menyurut seiring berjalannya roda pemerintahan. RUU Penyiaran misalnya mendiskriminasi kaum minoritas seksual. Sementara rekonsiliasi pembantaian 1965 cendrung berjalan di tempat dan penggunaan hukuman mati yang masih marak menjadi catatan hitam pemerintahan Jokowi.

Politik

Ekonomi

Banyak hal positif yang dicatat dari pemerintahan Joko Widodo di bidang ekonomi, meski tidak membuahkan target pertumbuhan yang dipatok 7%. Selain 16 paket kebijakan, pemerintah juga dinilai sukses meningkatan pemasukan pajak, memperbaiki kemudahan berbisnis, rating investasi dan mempertahankan inflasi. Namun begitu rendahnya konsumsi domestik menjadi catatan muram perekonomian Indonesia.

Politik

Lingkungan

Konflik agraria yang kian meruncing membutuhkan reformasi untuk mendamaikan kebijakan lingkungan, tanah adat dan kebutuhan industri. Tahun 2016 saja pemerintah mencatat 400 konflik yang melibatkan 1,2 juta hektar lahan, kebanyakan akibat ekspansi perkebunan. Reformasi agraria masih menjadi agenda besar Indonesia, terutama menyangkut penanggulangan perubahan iklim yang kian mendesak.

Yang jadi persoalan adalah dalam upaya partai-partai untuk mementahkan tudingan Ketua MPR, masing-masing harus menampakkan komitmennya secara terbuka dengan mendukung produk hukum serta kebijakan yang secara berlebihan mengatur kehidupan pribadi warganya. Mereka yang tidak mendukung RUU KUHP terbaru,katakanlah, akan secara salah kaprah dianggap sebagai pendukung LGBT serta perzinahan. Padahal, konsekuensi dari pemberlakuan sebuah hukum positif jauh lebih rumit daripada sekadar menangkal suatu tindakan yang dianggap tercela.

Banyaknya pasal karet dalam produk hukum kita telah mengizinkan kita mencicipi apa yang mungkin akan terjadi dari pemberlakuan RUU KUHP ini. Aparatur negara dapat menahan dan menghukum pihak-pihak yang mengganggu kepentingan kekuasaan dengan dalih yang sangat mengada-ada. Hal ini terjadi tak habis-habis kepada para aktivis lingkungan serta warga kampung yang menentang pembangunan serta eksploitasi di tempat hidup mereka. Dan jangan keliru, bila kita ingat baik-baik, ia juga menimpa figur-figur yang disanjung sebagai otoritas religius.

Lanjut ke halaman 2

Selanjutnya, bagaimana membuktikan seseorang tidak berzinah di mata publik? Birokrasi tidak akan mengandalkan pengakuan-pengakuan warganya pastinya. Akan ada pengujian, sertifikasi, pemberlakuan aturan tak pandang bulu dan bahkan penetapan instansi baru yang wewenangnya sekadar untuk merealisasikan semua hal ini. Dan, masalahnya, ia bukan hanya menguras anggaran negara. Ia juga sangat menistakan. Kita tahu betapa merendahkannya wacana uji keperawanan yang sempat mengemuka di beberapa tempat. Apa yang terjadi saat ini adalah kita tengah mempersiapkan jalan untuk kebijakan mengada-ngada ini digelar di tingkat nasional.

Selain itu, hukum merupakan simbol apa-apa saja yang diperkenankan di wilayah di mana ia diberlakukan. Manuver dan siasat elektoral para elite saat ini, artinya, membuka kerentanan pengadilan massa ketika massa melihat adanya pelanggaran yang dibiarkan. Ini sudah terjadi. Ini dapat terjadi dalam skala yang lebih hebat lagi di masa mendatang.

Politik

1. Joko Widodo

Presiden Joko Widodo kokoh bertengger di puncak elektabilitas dengan 38,9% suara. Popularitas presiden saat ini "cendrung meningkat," kata Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan.

Politik

2. Prabowo Subianto

Untuk sosok yang sering absen dari kancah politik praktis pasca pemilu, nama Prabowo masih mampu menarik minat pemilih. Sebanyak 12% responden mengaku akan memilih mantan Pangkostrad itu sebagai presiden RI.

Politik

3. Anies Baswedan

Selain Jokowi dan Prabowo, nama-nama lain yang muncul dalam survey belum mendapat banyak dukungan. Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan, misalnya hanya mendapat 0,9%.

Politik

4. Basuki Tjahaja Purnama

Nasib serupa dialami bekas Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama. Sosok yang kini mendekam di penjara lantaran kasus penistaan agama itu memperoleh 0,8% suara. Jumlah yang sama juga didapat Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Politik

5. Hary Tanoesoedibjo

Pemilik grup MNC ini mengubah haluan politiknya setelah terbelit kasus hukum berupa dugaan ancaman terhadap Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto. Hary yang tadinya beroposisi, tiba-tiba merapat ke kubu Presiden Joko Widodo. Saat inielektabilitasnya bertengger di kisaran 0,6%

Politik

6. Agus Yudhoyono

Meski diusung sebagai calon pemimpin Indonesia masa depan, saat ini popularitas Agus Yudhoyono masih kalah dibanding ayahnya Soesilo Bambang Yudhoyono yang memperpoleh 1,9% suara. Agus yang mengorbankan karir di TNI demi berpolitik hanya mendapat 0,3% dukungan.

Politik

7. Gatot Nurmantyo

Jumlah serupa didapat Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang belakangan terkesan berusaha membangun basis dukungan. Nurmantyo hanya mendapat 0,3%. Meski begitu tingkat elektabilitas tokoh-tokoh ini akan banyak berubah jika bursa pencalonan sudah mulai dibuka, klaim SMRC.

Penanda Hampa

Dengan derasnya arus informasi yang menghantam kita lebih-lebih dari sebelumnya, saya mengerti dengan keresahan moral yang kini menggentayangi berbagai pihak. Setiap orang kini dihadapkan dengan informasi-informasi ganjil, aneh, asing setiap hari, dan banyak dari antaranya yang terasa sangat menakutkan, mengancam hanya karena kita tak terbiasa mencerapnya.

Akan tetapi, kita juga perlu memahami, adalah hal yang fatal membiarkan dinamika politik kita didikte semata oleh antagonisme terhadap yang liyan. Sejak waktu yang lama, antagonisme semacam ini merupakan pengepul atau perenggut dukungan elektoral yang ampuh. Para elite akan merogoh-rogoh satu identitas yang dapat mengikat para pemilih yang jumlahnya paling banyak dan mengkristalisasi sentimen identitas tersebut dengan membangkitkan imajinasi adanya musuh bersama. Mereka lantas akan mengepul dukungan para pemilih ini dengan membawakan diri sebagai pahlawan yang akan memerangi musuh imajiner tersebut dan melindungi pemilihnya.

Apakah sebuah kebetulan manuver semacam ini kini marak berbarengan dengan dirilisnya hasil jajak pendapat bahwa elektabilitas partai serta politisi agama tak terlalu memuaskan? Apakah sebuah kebetulan sekonyong-konyong saja idiom Partai Allah dan Partai Setan lantas mencuat mengikutinya? Kita bisa mencurigai, tidak.

Akan tetapi, pertanyaan lebih mendesaknya, dari manakah batasan-batasan antagonisme ini digariskan? Pada dasarnya, dari ketakutan imajiner kita kepada yang lain. Dari "penanda hampa,” bila kita mau mengutip teoretisi populisme, Ernesto Laclau. Artinya, bila strategi semacam ini sukses melambungkan popularitas elektoral dari para elite, kita akan kian sulit berharap demokrasi mengerek program-program yang secara konkret mengadvokasi kesejahteraan kelompok warga yang membutuhkannya. Kontestasi politik akan menjadi peragaan dan peraduan heroisme yang mengawang. Artikulasi-artikulasinya nampak menawan bagi sebanyak-banyaknya pemilih namun, pada saat yang sama, tak merangkul siapa-siapa.

Budaya

Tak lekang dimakan zaman

Berbagai jenis kesenian modern terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Namun pertunjukan ludruk masih terus bertahan. Selain menampilkan hikayat, kisah-kisah yang diangkat dalam ludruk tak lepas dari cerita keseharian masyarakat. Cerita dan tari gemulai yang dibumbui lawakan yang diiringi dengan alunan musik gamelan ini jadi tontonan yang banyak ditunggu penggemarnya.

Budaya

Meraih penghargaan

Salah satu kelompok ludruk yang terkenal di Mojokerto, Jawa Timur adalah Ludruk Karya Budaya. Kelompok kesenian ini lahir tanggal 29 Mei 1969. Dalam kiprahnya di dunia kesenian tradisional, kelompok Ludruk Karya Budaya Mojokerto telah mengantungi banyak perhargaan. Tahun 2010, grup ini mendapat penghargaan dari gubernur Jawa Timur karena dianggap memperhatikan kesejahteraan anggotanya.

Budaya

Karena tak boleh sepanggung

Pada awalnya seluruh pemain dalam kelompok seni ini adalah laki-laki. Dalam risetnya "Eksistensi Transgender dalam Hiburan Masyarakat Pedesaan", Ganisa Rumpoko menulis, kehadiran waria dalam ludruk, berawal dari aturan di pesantren Jawa Timur—yang melarang lelaki dan perempuan sepanggung. Maka, ludruk diisi oleh pria yang berdandan layaknya perempuan, untuk menggantikan peran perempuan asli.

Budaya

Kehadiran waria

Antropolog AS James L. Peacock yang meneliti ludruk menyebutkan ludruk sudah ada sejak abad ke-13, pada masa Kerajaan Majapahit. Namun data soal saksi mata pertama yang menonton pertunjukan ludruk ditemukan tahun 1800-an. Saksi mata menggambarkan tokoh ludruk berupa pemain dagelan dan waria. Waria yang tampil dalam panggung ludruk terus berlanjut hingga ke bentuknya yang mendekati teater.

Budaya

Tantangan isu LGBT

Berikut Neni Wijaya sebelum bersiap pentas dan siap pentas. Ia menjadi penari dalam panggung ludruk. Tahun 2016, tentangan terhadap keberadaan lesbian, gay, biseksual dan transjender (LGBT) semakin menguat. Meski demikian, para waria yang tergabung dalam ludruk tetap menunjukan totalitasnya dalam berkesenian.

Budaya

Mandiri secara ekonomi

Yang ini, Pur sebelum pentas dan saat bersiap naik panggung. Para waria yang tergabung dalam kelompok ludruk mendapatkan perhatian khusus untuk tetap mandiri secara ekonomi adalah melalui penguatan keterampilan feminin seperti menjahit, salon, dan wirausaha, demikian dikutip dari hasil penelitian yang diterbitkan Universitas Airlangga.

Budaya

Memasuki usia senja

Berdandan, berganti kostum, kembali naik panggung, demikian rutinitas mereka dalam berkarya. Kini meski banyak yang memasuki usia senja, tak berarti mengurangi totalitas mereka dalam berpentas. Banyolan dan polah mereka masih menghibur penonton hingga terpingkal-pingkal.

Budaya

Waria bagian dari ludruk

Waktu menggerus zaman, seni modern berdampingan dengan seni tradisional. Namun seiring berjalannya waktu, kehadiran waria kemudian tak terpisahkan dalam kesenian ludruk. Editor : ap/vlz

Kotak Pandora

Dan, dalam prosesnya, para elite tak pernah menyadari bahwa mereka tengah membuka kotak Pandora. Ketika moralitas yang abstrak menjadi bagian dari undang-undang kita, pihak-pihak yang memegang kekuasaan akan memiliki keleluasaan untuk menertibkan siapa-siapa yang mengganggu kepentingannya. Kelenturan penafsirannya akan menjadikan pihak yang paling mampu mengintimidasi, menekan, serta mempengaruhi publik selaku penentu penerapannya.

Belum lagi, kelompok minoritas akan kian rentan menjadi bidikan artikulasi populis. Minoritas acap menanggung ampas-ampas dari populisme pasalnya kebutuhan para elite yang mengumbarnya adalah dukungan politik mayoritas. Pihak-pihak yang rawan ditempatkan menjadi musuh imajiner, karenanya, tak lain dari minoritas. Dengan jumlahnya yang tak bisa dibandingkan dengan mayoritas, mereka juga tak dapat membela diri dari khayalan-khayalan bahwa mereka kambing hitam segala kesulitan bangsa yang selalu merebak dengan kecepatan sangat tinggi.

Tahun 2018 dibuka dengan lakon Jelaga yang muram serta situasi politik riil yang rentan lebih rawan darinya. Kita perlu bersiap dengan ekspresi-ekspresi populisme yang boleh jadi lebih akut dan bergerak bersama mengantisipasi ekses-ekses buruknya

Penulis:

 Geger Riyanto (ap/vlz) esais dan peneliti. Tengah menyelesaikan Ph.D. di Institut Etnologi, Universitas Heidelberg.

@gegerriy

*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWNesia menjadi tanggung jawab penulis.

Sosial

1. Turki

Sejak kekhalifahan Utsmaniyah melegalkan hubungan sesama jenis tahun 1858, Turki hingga kini masih mengakui hak kaum gay, lesbian atau bahkan transgender. Namun begitu praktik diskriminasi oleh masyarakat dan pemerintah masih marak terjadi lantaran minimnya perlindungan oleh konstitusi. Namun begitu partai-partai politik Turki secara umum sepakat melindungi hak kaum LGBT dari diskriminasi.

Sosial

2. Mali

Mali termasuk segelintir negara Afrika yang melegalkan LGBT. Pasalnya konstitusi negeri di barat Afrika ini tidak secara eksplisit melarang aktivitas homoseksual, melainkan "aktivitas seks di depan umum". Namun begitu hampir 90% penduduk setempat meyakini gay dan lesbian adalah gaya hidup yang harus diperangi. Sebab itu banyak praktik diskriminasi yang dialami kaum LGBT di Mali.

Sosial

3. Yordania

Konstitusi Yordania tergolong yang paling maju dalam mengakomodir hak-hak LGBT. Sejak hubungan sesama jenis dilegalkan tahun 1951, pemerintah juga telah menelurkan undang-undang yang melarang pembunuhan demi kehormatan terhadap kaum gay, lesbian atau transgender. Pemerintah misalnya mentolelir munculnya cafe dan tempat hiburan di Amman yang dikelola oleh kaum LGBT.

Sosial

4. Indonesia

Undang-undang Dasar 1945 secara eksplisit tidak melarang aktivitas seksual sesama jenis. Indonesia juga tercatat memiliki organisasi LGBT tertua di Asia, yakni Lambda Indonesia yang aktif sejak dekade 1980an. Kendati menghadapi diskriminasi, presekusi dan tanpa perlindungan konstitusi, kaum gay dan lesbian Indonesia belakangan tampil semakin percaya diri buat memperjuangkan hak mereka.

Sosial

5. Albania

Kendati bermayoritaskan muslim, Albania dianggap sebagai pionir di tenggara Eropa dalam mengakui hak-hak kaum LGBT. Negeri miskin di Balkan ini juga telah memiliki sederet undang-undang yang melindungi gay dan lesbian dari praktik diskriminasi.

Sosial

6. Bahrain

Negara pulau di tepi Teluk Persia ini telah melegalkan hubungan sesama jenis sejak tahun 1976. Namun begitu Bahrain tetap melarang lintas busana di ruang-ruang publik. Terutama sejak 2008 pemerintah bertindak tegas terhadap pelanggaran aturan berbusana. Bahrain juga berulangkali dilaporkan mendakwa warga asing yang menawarkan layanan seksual sesama jenis di wilayahnya.

Sosial

7. Palestina (Tepi Barat)

Resminya praktik hubungan sesama jenis masih dilarang di Jalur Gaza. Tapi tidak demikian halnya dengan Tepi Barat Yordan sejak dilegalkan tahun 1951. Ironisnya aturan yang melarang LGBT di Jalur Gaza tidak berasal dari pemerintahan Hamas, melainkan dari Inggris sejak zaman penjajahan.

Konten terkait