Menanti Gebrakan Ahok di BUMN

Belakangan nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ramai kembali diperbincangkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dikabarkan akan mengisi jabatan strategis di BUMN. Kabar ini mencuat ketika Ahok bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN pada Rabu (13/11).

Ahok sendiri mengaku bahwa pertemuannya dengan Erick Thohir membicarakan perihal dirinya yang akan dilibatkan memimpin salah satu BUMN.

"Saya mau dilibatkan di salah satu BUMN. Itu saja," ucap Ahok seperti dilansir dari Tempo. "Jabatannya apa dan BUMN mana, saya tidak tahu, silahkan tanya ke Pak Menteri," tambahnya.

"Bersih-bersih" di BUMN

Menteri BUMN Erick Tohir pada akhir bulan lalu mengatakan bahwa dia berniat melakukan pembersihan di sejumlah perusahaan BUMN untuk memperbaiki citra dan kinerja perusahaan milik pemerintah ini.

Sebagai langkah dari kegiatan bersih-bersihnya, Erick seperti dikutip dari Kontan mengatakan telah mengajukan sejumlah nama untuk menjadi direktur utama pada beberapa BUMN seperti Mining Industry Indonesia (MIND ID) atau sebelumnya bernama Holding Industri Pertambangan. Erick juga telah mengajukan nama-nama kandidat Dirut PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Dirut PT BTN (Persero) Tbk.

Menanggapi hal ini, Keith Loveard, analis senior pada lembaga riset Concord Consulting, di Jakarta mengatakan bahwa figur seperti Ahok sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik.

"Dari pengalamannya terdahulu, Ahok menunjukkan bakat yang bagus dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan manajemen pengelolaan organisasi yang baik. Ini sangat penting dalam sebuah lembaga publik," ujar Keith dalam wawancara dengan DW Indonesia, Rabu.

BUMN, menurut Keith, masih memegang peranan penting dalam perekonomian bangsa Indonesia. Namun ia menyayangkan bahwa beberapa lembaga BUMN sangat memerlukan adanya pembersihan agar bisa lebih produktif. "Ahok punya talenta untuk melakukannya (pembersihan)."

Ditanya tentang pendapat para investor apabila Ahok terpilih menduduki salah satu posisi strategis di BUMN, Keith mengatakan bahwa para investor akan menyambut dengan sangat baik.

"Investor akan sangat senang mengingat rekam jejaknya dalam mengelola keuangan dan anggaran. Jika Anda berinvestasi, Anda akan memilih orang yang tentunya bisa menjaga uang Anda," ujar Keith.

Namun ia mengingatkan bahwa butuh lebih dari satu orang untuk bisa secara terus-menerus meningkatkan kepercayaan investasi. Karena itu, pemerintah secara keseluruhan perlu lebih konsisten dalam meningkatkan iklim investasi secara keseluruhan. 

Pintu masuk panggung politik besar

Sementara itu, Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Adjie Alfaraby, menilai masuknya Ahok ke BUMN tidak akan menimbulkan masalah secara politik. Hal ini terjadi karena isu identitas pascapilpres yang menurutnya sudah mulai menghilang. Salah satu alasannya adalah bergabungnya Partai Gerindra dalam koalisi pemerintahan Jokowi sebagai hasil dari pengangkatan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. 

Selain itu, status Ahok sebagai mantan narapidana juga menurut Adjie tidak akan menimbulkan resistensi di masyarakat, ditambah jabatan di BUMN menurutnya bukan jabatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

"Kasus hukumnya 'kan bukan kasus korupsi ya, jadi walaupun mantan narapidana tapi narapidana kasus politik, ya jadi tidak terlalu punya resistensi yang besar," ujar Adjie.

Lebih jauh, Adjie menilai bahwa tawaran kepada Ahok mengisi jabatan strategis di BUMN dapat menjadi batu loncatan di dunia politik bagi Ahok.

"Kalau misalnya Ahok sukses memimpin salah satu BUMN yang kemudian dipercayakan ke Pak Ahok, saya lihat bahwa ini menjadi suatu pintu masuk untuk kembali ke panggung politik," ujar Adjie.

Senada dengan Adjie, Pengamat politik dari Universitas Padjajaran, Muradi, menilai ditunjuknya Ahok mengisi posisi strategis di BUMN sebagai sebuah semangat good governance untuk tata kelola perusahaan-perusahaan BUMN. Penolakan terhadap Ahok ia nilai tidak akan terlalu besar karena status napi Ahok bukan berasal dari penyalahgunaan kewenangan atau kasus korupsi.

"Problem Pak Ahok dipenjara itu bukan problem dalam penyalahgunaan kewenangan itu poin pentingnya," ujar Muradi.

"Berbeda kalau misalnya korupsi terus masuk BUMN makin rumit lagi itu. Kalau itu mungkin saya kira akan lebih besar penolakannya," tambahnya.

Muradi lebih jauh mengatakan bahwa jika Ahok dianggap sukses dalam tata kelola BUMN, maka hal itu dapat menjadi batu loncatan bagi Ahok masuk kembali ke dunia politik.

"Orang menunggu gebrakan dia di BUMN dulu. Kalau dianggap baik, potensi untuk masuk ke panggung politik saya kira besar," kata Muradi.

Masih proses seleksi

Sampai saat ini belum ada kejelasan tentang posisi yang akan dijabat Ahok di BUMN. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Ahok masih dalam proses seleksi di Kementerian BUMN.

"Penempatannya di mana itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," ujar Presiden Jokowi usai penyerahan DIPA 2020 di Istana Negara Jakarta, Kamis (14/11) seperti dilansir dari kantor berita Antara.

Menurut Jokowi, Ahok memiliki peluang untuk memimpin BUMN baik sebagai direksi maupun komisaris di BUMN. "Kita 'kan tahu kinerjanya, penempatannya di mana itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," ucap Jokowi.

Sementara, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan bahwa penetapan direktur utama perusahaan BUMN akan dilakukan awal Desember 2019. "Segera mungkin awal Desember," kata Erick di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Erick mengatakan bahwa BUMN yang memiliki 142 perusahaan membutuhkan figur pendobrak seperti Ahok. "Kita harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang memiliki track record pendobrak," ujar Erick seperti dilansir Liputan 6.com.

Meski demikian, Erick belum mau mengungkapkan jabatan apa di BUMN yang akan diberikan kepada Ahok. "Saya nggak bisa jawab," ujarnya.

gtp/ae (dari berbagai sumber)