Mengancam Satwa Liar secara Legal

Di Kamboja, konsesi tanah dan perburuan ilegal mengancam satwa liar dan keanekaragaman hayati. Demikian keterangan pakar. Masalah terbesarnya adalah politik yang tidak mendukung.

Menurut para pakar, jumlah satwa liar dan keanekaragaman hanyati merosot dengan cepat di dunia. Banyak negara mengalami masalah yang diakibatkan perburuan ilegal dan hilangnya ruang hidup. Namun Kamboja memiliki cerita unik. Selain berusaha mengurangi jumlah kriminalitas menyangkut satwa liar, pemerintah Kamboja juga menjual daerah satwa liar yang dilindungi kepada perusahaan-perusahaan pertanian dan industri.

Konsesi Tanah

Kamboja memiliki dua area utama untuk menjaga kelestarian harimau dan keanekaragaman hayati, yaitu daerah Krâvanh Mountains, atau pegunungan kapulaga, dan dataran timur. Namun demikian, ketenangan daerah tersebut kini terancam. Baru-baru ini pemerintah membuka penawaran bagi 23 taman nasional dan daerah perlindungan satwa liar di 13 daerah konservasi, kepada beberapa perusahaan penanaman modal. Demikian laporan Licadho, sebuah organisasi HAM Kamboja.

Menurut laporan itu, pemerintah Kamboja juga memberikan hak konsesi tanah kepada 200 perusahaan dalam sepuluh tahun terakhir, dan konsesi tanah itu mencakup 22% wilayah Kamboja. Itu berdampak pada ratusan ribu keluarga, satwa liar dan keanekaragaman hayati.

Chut Wutty, aktivis lingkungan Kamboja yang dibunuh April 2012.

Mark Wright dari organisasi World Wildlife Fund (WWF) di Kamboja mengatakan kepada Deutsche Welle bahwa dataran timur, yang dianggap sebagai lokasi optimal tempat pengembangan kembali populasi harimau dan gajah, sekarang terancam sepak-terjang perusahaan nasional dan internasional. "Belakangan banyak hak konsesi tanah diberikan bagi wilayah yang termasuk daerah yang dilindungi," demikian Wright. "Walaupun konsesi tanah tidak besar, ini menjadi ancaman bagi penjagaan keanekaragaman hayati."

Berkurangnya Habitat

Kry Masphal, pakar harimau pada Departemen Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kamboja mengatakan, satwa liar menghadapi masalah berkurangnya ruang hidup dan perburuan ilegal. Tetapi ia juga membela politik konsesi tanah. "Konsesi tanah tidak diberikan sembarangan. Itu diberikan setelah penelitian diadakan terhadap satwa liar dan keanekaragaman hayati," demikian Masphal seraya menambahkan, "Konsesi hanya diberikan atas tanah yang tandus, dan bukan atas kawasan hutan."

Namun demikian, berbagai organisasi HAM bersama situs internet bagi perlindungan alam, Open Development Cambodia menunjukkan peta yang menampilkan konsesi tanah di berbagai bagian Kamboja, dan sebagiannya berada di wilayah perlindungan satwa liar.

Mark Wright dari WWF mengatakan, konflik antara perkembangan dan perlindungan satwa yang terancam punah bisa diredam, jika pemerintah memiliki perencanaan hati-hati dan visi untuk masa depan. "Kami mendorong pemerintah Kamboja untuk mengawasi proses pengembangan dan pelaksanaan rencana pembagian wilayah, sehingga daerah dengan keanekaragaman hayati dapat dijaga, sebelum keputusan konsesi tanah diberikan," demikian Wright.

Jenis ular yang baru ditemukan di daerah sungai Mekong, yang antara lain melalui wilayah Kamboja

Perburuan Ilegal

Tema

Penjualan satwa liar adalah bisnis besar di sebagian negara Asia, di mana penggunaan obat-obatan tradisional yang dibuat dari bagian tubuh hewan menjadi hal yang lumrah. Juli lalu WWF menyebut Vietnam sebagai "negara terburuk" dalam hal kejahatan satwa liar. Menurut laporan, negara konsumen terbesar lainnya adalah Cina dan Thailand.

"Perburuan ilegal mungkin ikut menyebabkan punahnya hewan nasional Kamboja, kouprey atau "grey ox", dan menyebabkan tekanan atas semua spesies satwa liar," demikian Wright, sambil menekankan, bahwa pemerintah masih harus melakukan banyak hal untuk menjaga kelestarian satwa dan keanekaragamannya.

Namun demikian Masphal optimis tentang langkah pemerintah untuk mengurangi tindakan kriminalitas terhadap satwa liar sejauh ini. "Kami merekrut para pemburu ilegal untuk menjadi penjaga taman nasional. Kami juga mempunyai tim yang memeriksa rumah-rumah serta rumah makan, sehingga hukum terjaga," demikian dikatakannya kepada DW.

Cheng Niem / Marjory Linardy

Editor: Edith Koesoemawiria

Ikuti kami