Menghadapi Teroris Politik Thailand Harus Diubah

Setiap hari wilayah tersebut dilanda kekerasan. Situasinya semakin tak terkendali, menyusul serangan yang dilancarkan terhadap pangkalan militer Thailand, Perdana Menteri Thaksin Shinawatra memberlakukan keadaan perang. Pemberontakan di selatan Thailand yang mayoritas penduduknya beragama Islam di negara yang rakyatnya umumnya beragama Buddha, tetap berlanjut. Dikatakan, umat Islam sering mengeluh atas adanya perlakuan diskriminasi pemerintah. Mereka merasa diabaikan dan dianggap sebagai masyarakat kelas dua.

Seorang pengamat dialog Islam-Buddha dari Universitas Mahidol di Bangkok yakni Profesor Parichart Suwanbubba mengatakan, dalam pemiliu bulan April lalu, kebanyakan penduduk ketiga propinsi itu tidak memberikan suaranya untuk Thaksin:

“Tampaknya situasi di Selatan cukup kacau. Penduduknya menentang pemerintahan pusat. Kami mendapat kabar, mereka memboikot pemilihan bahkan merobek kartunya. Mereka tidak puas dengan proses politik pemerintah, dan menurut saya, mereka cukup punya alasan. Sementara itu, kita perlu memikirkan solusi secara damai dan saya tetap mengandalkan dialog.”

Akibat taktik penanganan keras di selatan, termasuk menyerang sebuah mesjid ternama Krue Su di propinsi Pattani, yang menyebabkan sedikitnya 100 umat Islam meninggal pada tanggal 28 April lalu, membuat warga setempat semakin geram. Komisi Kerukunan Nasional Thailand mencela aksi yang dilancarkan oleh militer Thailand. Namun, sampai saat ini komandan yang bersangkutan belum berhasil dituntut pertanggungjawabannya secara hukum.

Sementara itu Komisi Kerukunan Nasional Thailand, yang memantau situasi di wilayah selatan dan sedang menyusun laporan mengenainya menghimbau, agar umat Islam diperlakukan selayaknya warga Thailand lainnya yang beragama Buddha sekaligus memecat segenap pegawai yang terbukti korup. Menurut seorang anggota komisi, Gothom Arya, konflik di selatan masih berlangsung lama. Ia mengatakan:

“Siapapun yang nantinya menduduki puncak kepemimpin Thailand harus dapat menyelesaikan masalah ini. Tentu, sangatlah membantu, jika Perdana Menteri yang baru mencanangkan politik yang positif. Komisi bakal menyerahkan laporannya kepada pemerintahan baru”.

Siapa yang bakal memerintah sampai saat ini belum jelas. Dengan begitu, belumlah diketahui siapa yang akan menangani konflik berdarah di wilayah selatan untuk jangka panjang.