Menkominfo: Medium yang Dibatasi adalah yang Mudah Membakar Emosi Masyarakat

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, menyatakan bahwa keputusan untuk membatasi fitur media sosial dipicu karena banyaknya penyebaran pesan provokatif dan berita tidak benar.

Akses unggah dan unduh gambar, foto dan video pada media sosial dan pesan instan, seperti Instagram, Facebook, Twitter dan WhatsApp dibatasi sementara dan bertahap di Indonesia. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mengatasi masifnya penyebarluasan berita hoaks dan provokatif terkait aksi unjuk rasa pengumuman hasil Pemilu 2019.

Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika

Kepada DW Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengatakan bahwa pembatasan dilakukan setelah mengamati peran media sosial dan pesan instan yang justru memberi banyak kerugian. "Seyogianya, media sosial mau pun instant messaging itu kita pakai untuk hal-hal yang positif. Namun, ini dipakai untuk hal yang negatif, terutama masalah kerusuhan, provokasi dan berita yang tidak benar disebarkan. Karena ini dianggap banyak, istilahnya, mudaratnya, ya sudah, kita lakukan pembatasan,” tegasnya.

Pemerintah tidak represif

Rudiantara lebih lanjut menjelaskan bahwa pemerintah tidak ingin menutup sarana komunikasi masyarakat, oleh karenanya layanan media sosial hanya dibatasi bukan diblokir penuh. Melalui pembatasan ini, pemerintah bermaksud untuk "melimitasi hal-hal yang dapat memicu ataupun meningkatkan kekisruhan."

Kisruh Berdarah Protes Hasil Pilpres

Eskalasi Berawal Dari Lemparan Batu

Sedikitnya enam orang meninggal dunia dan ratusan luka-luka saat massa pendukung Prabowo Subianto bentrok dengan aparat keamanan saat memrotes hasil penghitungan suara di depan gedung Bawaslu, Jakarta. Kisruh diklaim berawal ketika pendemo melempar batu ke arah barisan kepolisian.

Kisruh Berdarah Protes Hasil Pilpres

Api di Jalan Raya

Para pendemo mengamuk saat hendak dibubarkan polisi. Sebagian lalu merusak asrama Brigade Mobil Kepolisian dan membakar sejumlah kendaraan. Polisi menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai provokator kerusuhan. Kabarnya sebuah mobil ambulans milik partai Gerindra juga ikut diamankan setelah kedapatan membawa batu untuk demonstran.

Kisruh Berdarah Protes Hasil Pilpres

Arus Balik di Media Sosial

Sebelum aksi protes, Prabowo Subianto sempat meminta massa pendukungnya agar tetap berlaku damai dan tenang. Namun himbauan itu tidak digubris sebagian pendemo. Akibatnya tagar #TangkapPrabowo menggema di Twitter dengan lebih dari 220 ribu cuitan. Netizen juga menyoroti pidato Amien Rais yang menyamakan aksi polisi layaknya PKI dengan menyerukan penangkapan tokoh Partai Amanat Nasiona (PAN) itu.

Kisruh Berdarah Protes Hasil Pilpres

Mempermasalahkan Angka, Menggoyang Negara

Massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) menuntut agar penghitungan suara diulang lantaran mencurigai kecurangan sistematis. Prabowo Subianto sendiri berniat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Namun gugatan sebelumnya ke Bawaslu ditolak lantaran BPN hanya mengirimkan tautan berita online sebagai barang bukti.

Kisruh Berdarah Protes Hasil Pilpres

Manuver SBY dari Singapura

Koalisi Prabowo-Sandiaga Uno mulai mengalami keretakan. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono yang sebelumnya mendukung capres 02 berbalik badan mengakui hasil penghitungan suara dan memberikan ucapan selamat atas kemenangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Ucapan serupa sebelumnya sudah dilayangkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kepada Joko Widodo.

Kisruh Berdarah Protes Hasil Pilpres

Tudingan Miring Kepolisian

Polisi mengklaim demonstrasi di Jakarta bukan aksi spontan, melainkan telah direncanakan. Sejumlah demonstran diklaim mengaku mendapat bayaran untuk ikut bergabung dalam aksi protes. Pemerintah sebelumnya berusaha meredam demonstrasi dengan menebar isu makar kepada kubu oposisi.

Kisruh Berdarah Protes Hasil Pilpres

Pukulan Balik Pemerintah

Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengaku pemerintah memblokir akses media sosial demi menghadang penyebaran kabar palsu. Hal ini dipicu oleh maraknya fitnah kepada kepolisian yang diposisikan berhadapan dengan "umat Islam." Wiranto juga mengklaim telah mengantongi daftar berisikan nama-nama terduga provokator kerusuhan.

Kisruh Berdarah Protes Hasil Pilpres

Manuver Hukum Jelang Pelantikan

BPN Prabowo-Sandiaga memiliki waktu hingga 11 Juni untuk mengajukan gugatan terkait hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi. Seusai jadwal yang telah ditetapkan KPU, proses hukum tersebut akan berakhir pada 24 Juni saat pembacaan keputusan. Sementara presiden dan wakil presiden terpilih akan dilantik pada bulan Oktober 2019. (rzn/rap/hp: dari berbagai sumber)

"Ini yang dibatasi sebenarnya adalah medium yang mudah membakar emosi masyarakat. Apa itu? Video dan gambar. Kalau teks berbeda, sedangkan gambar, emosinya lebih mudah menyulut masyarakat. Jadi yang dibatasi fiturnya hanyalah fitur gambar dan video."

Terkait fakta bahwa masyarakat masih bisa mengakses media sosial dengan VPN (virtual private network), Menkominfo kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup akses, namun hanya membatasi atau memperlambat.

"Kita tidak menutup akses. Memakai VPN juga boleh-boleh saja, apalagi banyak yang juga yang gratis. Namun, yang gratis tetap saja waktu diunduh, masuk ke WhatsApp, atau pada saat misalkan mengunggah atau mengunduh video juga bisa sambil ngopi, sambil makan, karena waktunya sangat lama. Bahkan kalau VPN, di negara Tiongkok yang kontrolnya demikian ketat oleh negara, WhatsApp tidak bisa, VPN tetap bisa dipakai. Komunikasi itu, ini masalah teknis jadi pasti ada celah-celah, tidak bisa 100 persen."

Wawancara dilakukan oleh Rizki Akbar Putra

(rap/na/hp)

6 Kabar Hoax yang Menyulut Perang

Fenomena Beracun

Kabar bohong kembali mengalami kebangkitan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada hakikatnya, berita palsu yang marak di media-media sosial saat ini tidak berbeda dengan propaganda hitam yang disebar buat memicu perang dan kebencian pada abad silam. Fenomena itu mengandalkan jumlah massa untuk membumikan sebuah kebohongan. Karena semakin banyak yang percaya, semakin nyata juga sebuah berita

6 Kabar Hoax yang Menyulut Perang

Oplah Berganda buat Hearst

Pada 1889 pengusaha AS William Hearst ingin agar AS mengobarkan perang terhadap Spanyol di Amerika Selatan. Untuk itu ia memanfaatkan surat kabarnya, Morning Journal, buat menyebar kabar bohong dan menyeret opini publik, antara lain tentang serdadu Spanyol yang menelanjangi perempuan AS. Hearst mengintip peluang bisnis. Karena sejak perang berkecamuk, oplah Morning Journal berlipat ganda

6 Kabar Hoax yang Menyulut Perang

Kebohongan Memicu Perang Dunia

Awal September 1939, Adolf Hitler mengabarkan kepada parlemen Jerman bahwa militer Polandia telah "menembaki tentara Jerman pada pukul 05:45." Ia lalu bersumpah akan membalas dendam. Kebohongan yang memicu Perang Dunia II itu terungkap setelah ketahuan tentara Jerman sendiri yang membunuh pasukan perbatasan Polandia. Karena sejak 1938 Jerman sudah mempersiapkan pendudukan terhadap jirannya itu.

6 Kabar Hoax yang Menyulut Perang

Kampanye Hitam McNamara

Kementerian Pertahanan AS mengabarkan bahwa kapal perang USS Maddox ditembaki kapal Vietnam Utara pada 2 dan 4 Agustus 1964. Insiden di Teluk Tonkin itu mendorong Kongres AS menerbitkan resolusi yang menjadi landasan hukum buat Presiden Lyndon B. Johnson untuk menyerang Vietnam. Tapi tahun 1995 bekas menhan AS, Robert McNamara, mengakui insiden tersebut adalah berita palsu.

6 Kabar Hoax yang Menyulut Perang

Kesaksian Palsu Nariyah

Seorang remaja putri Kuwait, Nariyah, bersaksi di depan kongres AS pada 19.10.1990 tentang kebiadaban prajurit Irak yang membunuh puluhan balita. Kesaksian tersebut ikut menyulut Perang Teluk. Belakangan ketahuan Nariyah adalah putri duta besar Kuwait dan kesaksiannya merupakan bagian dari kampanye perusahaan iklan, Hill & Knowlton atas permintaan pemerintah Kuwait.

6 Kabar Hoax yang Menyulut Perang

Operasi Tapal Besi

April 2000 pemerintah Bulgaria meneruskan laporan dinas rahasia Jerman tentang rencana pembersihan etnis ala Holocaust oleh Serbia terhadap etnis Albania dan Kosovo. Buktinya adalah citra udara dari lokasi kamp konsentrasi. Laporan tersebut menggerakkan NATO untuk melancarkan serangan udara terhadap Serbia. Rencana yang diberi kode "Operasi Tapal Besi" itu tidak pernah terbukti hingga kini.

6 Kabar Hoax yang Menyulut Perang

Bukti Kosong Powell

Pada 5 Februari 2003 Menteri Luar Negeri AS, Colin Powell, mengklaim memiliki bukti kepemilikan senjata pemusnah massal oleh Irak pada sebuah sidang Dewan Keamanan PBB. Meski tak mendapat mandat PBB, Presiden AS George W. Bush, akhirnya tetap menginvasi Irak buat meruntuhkan rejim Saddam Hussein. Hingga kini senjata biologi dan kimia yang diklaim dimiliki Irak tidak pernah ditemukan.


Tema

Ikuti kami