Menlu Jerman: Nasionalismus Adalah Induk Segala Masalah

Tema yang diusung dalam Bali Democracy Forum (BDF) Chapter Berlin adalah "Demokrasi dan Migrasi“. Ini adalah tema yang tengah panas di Jerman, menyusul berbagai insiden yang ditenggarai adalah akibat dari banyaknya imigran yang masuk ke Jerman. Seperti belum lama ini kerusuhan di kota Chemnitz di wilayah timur Jerman.

Dalam pidatonya di ruang konferensi gedung kementrian luar negeri Jerman di Berlin, menteri luar negeri Jerman Heiko Maas menyerukan agar setiap warga Jerman merasa terpanggil untuk melawan serangan dari pihak-pihak yang anti demokrasi. Karena hanya dengan cara inilah integrasi bisa berhasil, ujar Maas.

Masih menurut Maas, imigran adalah bagian dari masyarakat Jerman yang justru memperkaya negara ini. "Bukan migrasi, tetapi nasionalismus lah yang merupakan induk dari semua masalah politik.“

Ini khususnya terlihat dimana kepemimpinan otokrasi menguat dan pluralisme tergusur. "Perkembangan ini adalah serangan terhadap demokrasi liberal, kehormatan, dan toleransi,“ tegas Maas. Pertimbangan untuk mengatasi masalah global seperti pengungsi di tingkat nasional saja, menurutnya adalah hal yang "naif“. Untuk mampu menjawab tantangan migrasi, dibutuhkan "aliansi multilateral“.

Maas memberi contoh hubungan Jerman dan Indonesia. "Tema migrasi dan demokrasi sangat penting bagi kedua negara. Ini menunjukkan tidak hanya kemitraan strategis yang mengikat Indonesia, tetapi juga keyakinan dan kepercayaan akan ketertiban secara internasional.“

"Di era seperti sekarang ini, Indonesia adalah mitra yang sangat penting. Mitra yang bisa diandalkan. Indonesia tidak hanya wakil penting di Asia Tenggara, tetapi juga di panggung internasional.”

Menteri luar negeri RI Retno Marsudi yang juga hadir dalam inagurasi BDF Chapter Berlin (14/9), dalam konferensi pers usai pertemuan bilateral dengan Maas memiliki pendapat yang senada tentang masalah migrasi.

“Asia dan Eropa menghadapi tantangan migrasi yang sama yang mewujudkan dinamika demokrasi baru pada negara-negara di kawasan kami. Demokrasi harus menjadi bagian dari solusi sebagai sarana untuk menghasilkan toleransi dan lingkungan kondusif yang mampu mengayomi inklusi”, demikian kesimpulan menlu RI. (vlz/ml)