Menteri Pertahanan, Jabatan Paling Berisiko

"Lubang ular”, “lahan ranjau” atau "kursi lontar otomatis ", itulah ungkapan yang digunakan Manfred Wörner dari Partai Demokrat Kristen untuk menggambarkan jabatan Menteri Pertahanan Jerman. Jabatan itu diisinya dari 1982 hingga 1988, saat ia mengundurkan diri.

Di Jerman, seorang menteri pertahanan rata-rata hanya 3,5 tahun berada dalam jabatannya. Sejak kementrian itu dibentuk 1955, ada 16 orang yang pernah mengisinya. Akibat resiko yang terkait, tujuh di antaranya mengundurkan diri. Ini jumlah yang dua kali lipat, pengunduran diri di kementrian lainnya dalam kurun waktu yang sama.

Tahun 1978 misalnya, Georg Leber mengundurkan diri karena terlibat kasus pengintaian yang melibatkan badan intelijen niliter Jerman. Kemudian 1992, Gerhard Stoltenberg mundur setelah kontroversi ekspor senjata ke Turki yang tidak disetujui Parlemen.

Menurut Harald Kujat, kepala staf militer Jerman dari 2000– 2002, tiga hal perlu disimak. "Para menteri gagal karena alasan operasional internal, karena permasalahan internal militer, atau mereka telah membuat masalah sendiri."

Perlu pemimpin, bukan administrator

Urai Kujat, "ini adalah kementrerian yang membutuhkan pemimpin, bukan administrator." Terutama katanya, karena masalah yang dihadapi sering kompleks. "Harus dipikirkan apakah para politisi dekade terakhir ini menunjukkan kepemimpinan." Bagi Kujat itu lebih penting daripada pengetahuanya di bidang militer.

Omid Nouripur, jurubicara Partai Hijau untuk urusan pertahanan berpandangan serupa. "Volker Rühe [Menteri Pertahanan Jerman 1992-1998] awalnya tidak punya latar belakang militer, namun ia menjabat lebih lama daripada menteri-menteri lain."

Arus informasi di kementerian pertahanan dulu kerap bermasalah. Franz Josef Jung dari kubu Kristen Demokrat turun setelah kegagalan serangan di Kunduz, Afghanistan pada tahun 2009. Sesudah serangan itu, ia mengaku tidak ada korban sipil. Sebaliknya, sumber-sumber lain melaporkan jatuhnya korban. Ketika terbukti bahwa Jung menunda pemberian informasi itu kepada publik dan parlemen, ia terpaksa mengundurkan diri.

Reformasi Di Tengah Skandal

Masalah yang dihadapi Menteri Pertahanan Jerman, Thomas de Maizière, juga menunjukkan arus informasi yang tidak jelas dalam kementerian itu. Semarak tudingan padanya dalam kasus pesawat tak berawak "Euro Hawk", yang mulai Rabu (26/06/13) diperiksa parlemen.

Kementrian Pertahanan Jerman sudah beberapa tahun merencanakan pembeliannya, tapi proyek "Euro Hawk" dibatalkan karena masalah keamanan. Lebih dari 500 juta Euro uang pajak rakyat hambur akibatnya.

De Maizière, yang memberikan kesaksian di depan komite parlemen, mengaku bahwa wakilnya sejak Februari lalu sudah tahu bahwa izin-izin "Euro Hawk" ditolak karena alasan keamanan penerbangan. Namun proyek itu baru dibatalkan 5 bulan kemudian. Sebagian kesalahan dilimpahkan oleh de Maizière kepada para wakilnya.

Militer YangTerjepit

Menurut Harald Kujat, memang ada kelemahan tehnik dan komunikasi dalam kementerian pertahanan Jerman. Namun tegasnya, "setiap menteri bertanggung jawab atas struktur yang mendukung pekerjaannya“.

Militer Jerman tengah menghadapi masa yang sulit. De Maizière harus mengimplementasikan program baru, meninggalkan sistem wajib militer, dan mengubahnya menjadi pasukan yang profesional. Bersamaan dengan itu, ia harus menghadapi pemangkasan anggaran militer.

Militer Jerman berada dalam posisi terjepit di tengah, dan ini seringkali menyebabkan keputusan yang terburu-buru tanpa strategi jangka panjang. Begitu menurut Kujat. Namun ia tetap menganggap jabatan menteri pertahanan sangat menarik, karena banyak tantangan yang harus dihadapi. Masih perlu dilihat apakah ke depan Thomas de Maiziere bisa menghadapinya.