Mutasi TNI: Pembangkangan Terakhir Gatot Nurmantyo?

Mutasi yang digulirkan Panglima TNI Gatot Nurmantyo di ujung masa jabatannya dianggap bermasalah secara etika. Pengamat menilai langkah tersebut bisa dipandang sebagai konsolidasi politik.

Menjelang perpisahan, Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo kembali mengingatkan Presiden Joko Widodo betapa terbatasnya kekuasan Istana Negara di Cilangkap. Meski akan pensiun, dia memutasi 85 perwira tinggi dan menengah TNI.

Langkah tersebut dinilai tidak etis, mengingat struktur personil TNI selayaknya dibentuk oleh sosok yang bakal menggantikan jendral bintang empat tersebut.

Gatot berdalih proses mutasi telah dilakukan jauh-jauh hari. Ia mengaku hanya menandatangani surat perintah pada hari yang sama ketika Istana Negara mengirimkan surat pencalonan Marsekal Hadi Tjahjanto ke DPR. Salah satu jabatan tertinggi yang dimutasi Gatot adalah Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) yang kini dipegang Mayjen Sudirman.

"Kalau saya mengeluarkan tanggal 5 Desember, walaupun secara legalitas masih boleh, secara de facto saya masih Panglima TNI. Tapi secara etika itu tidak. Saya tidak melanggar etika karena itu tanggal 4 sudah diparaf," kilahnya seperti dikutip Detik. Masa jabatan Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI masih akan berlangsung hingga Maret 2018.

Tema

Politik

Wacana Tentara Berpolitik

Ambisi politik Gatot Nurmantyo sudah tercium sejak akhir 2016 ketika dia mewancanakan hak politik bagi anggota TNI. Menurutnya prajurit saat ini seperti "warga asing" yang tidak bisa berpolitik. Ia mengaku gagasan tersebut cepat atau lambat akan terwujud. "Ide ini bukan untuk sekarang, mungkin 10 tahun ke depan, ketika semua sudah siap."

Politik

Petualangan di Ranah Publik

Bersama Nurmantyo, TNI berusaha kembali ke ranah sipil. Lembaga HAM Imparsial mencatat Mabes TNI menandatangani "ratusan" kerjasama dengan berbagai lembaga, termasuk universitas dan pemerintah daerah. TNI tidak hanya dilibatkan dalam urusan pemadaman kebakaran hutan, tetapi juga pertanian dan pembangunan infrastruktur seperti pada proyek pembangunan jalan Transpapua.

Politik

Menggoyang Otoritas Sipil

Februari silam Nurmantyo mengeluhkan pembatasan kewenangan panglima TNI dalam hal pengadaan senjata. Pasalnya Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengeluarkan peraturan yang mengembalikan kewenangan pembelian sistem alutsista pada kementerian. Dengan ucapannya itu Nurmantyo dinilai ingin mengusik salah satu pilar Reformasi, yakni UU 03/2002 yang menjamin otoritas sipil atas militer.

Politik

Polemik Dengan Australia

Akhir Februari Nurmantyo secara mendadak membekukan kerjasaman pelatihan militer dengan Australia. Keputusan Mabes TNI dikabarkan mengejutkan Istana Negara. Presiden Joko Widodo akhirnya mengambil sikap mendukung keputusan Nurmantyo dan ikut memperingatkan Australia. Namun sejumlah pejabat tinggi di Canberra menilai kasus tersebut selayaknya diselesaikan tanpa keterlibatan publik.

Politik

Genderang Xenofobia dari Cilangkap

Bukan kali pertama Nurmantyo membidik Australia. Oktober 2016 dia menyebut negeri jiran itu terlibat dalam "perang proxy" melawan Indonesia di Timor Leste dengan tujuan "memecah belah bangsa." Ia juga mengklaim ancaman terbesar terhadap Indonesia akan berasal dari kekuatan asing yang "berebut energi dari negara equator yang kaya sumber daya alam."

Politik

Mendekat ke Jantung Konservatisme Islam

Sejak berakhirnya Pilkada DKI Nurmantyo juga aktif mendekat ke kelompok konservatif muslim. Ketika Kapolri Tito Karnavian mengklaim kepolisian menemukan indikasi makar pada aksi demonstrasi 212 di Jakarta, Nurmantyo mengatakan dirinya "tersinggung, karena saya umat muslim juga." Panglima juga berulangkali memuji pentolan FPI Rizieq Shihab sebagai sosok yang "cinta Indonesia."

Politik

Teladan di Astana Giribangun

Isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia yang disebarkan kelompok Islam konservatif dan sejumlah tokoh seperti Kivlan Zein dan Amien Rais disambut Nurmantyo dengan mewajibkan prajurit TNI untuk menonton film propaganda orde baru Pengkhianatan G30-S PKI. Setelah melontarkan wacana tersebut, Nurmantyo mengunjungi makam bekas Presiden Soeharto yang menurutnya patut menjadi "tauladan" prajurit TNI

Politik

Peluru Panas ke Arah Istana

Polemik terakhir yang dipicu Panglima TNI adalah isu penyelundupan senjata api sebanyak 5500 pucuk. Ia mengklaim laporan tersebut berasal dari data akurat dinas intelijen. Pemerintah mengklarifikasi pembelian itu untuk Kepolisian dan Badan Intelijen Negara. Namun Nurmantyo enggan meluruskan pernyataannya tersebut. (rzn/yf-sumber: antara, detik, cnnindonesia, kompas, tempo, aspi, ipac)

Namun menurut Ketua Setara Institute, Hendadri, Tjahjanto bisa saja membatalkan mutasi yang digulirkan Gatot, "jika penempatan perwira itu tidak memperkuat organisasi TNI," tulisnya dalam keterangan pers, Rabu (6/12). Pasalnya "mutasi ini bisa dipandang sebagai konsolidasi politik yang bisa saja menguntungkan Gatot," imbuhnya.

Kiprah Gatot di pucuk TNI berawal 2015 silam, ketika pemerintahan Joko Widodo melemah digoyang oleh konflik kekuasaan di tubuh PDI-P dan kisruh seputar jabatan Kepala Kepolisian RI. Saat itu Jokowi melanggar tradisi pergantian di pucuk TNI yang seharusnya digilir di tiga matra TNI.

Pengangkatan Gatot sempat diisukan bermotifkan politis untuk melindungi Jokowi sebagai orang kuat baru di samping Wiranto dan Luhut Pandjaitan.

Berbeda dengan Gatot, kali ini Jokowi diyakini menempatkan Hadi Tjhajanto untuk memodernisasi dan mengawali reformasi TNI.

Politik

Prajurit asal Malang

Pria kelahiran Malang, 8 November 1963 silam itu memulai kariernya sebagai pilot TNI Angkatan Udara di Skuadron 4 Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur. Tugas Skadron Udara 4 adalah mengoperasikan pesawat angkut ringan untuk Operasi Dukungan Udara dan SAR terbatas. Ia dianggap kandidat tepat yang dapat mendukung kebijakan maritim pemerintahan Jokowi.

Politik

Jokowi, Hadi dan Solo

Hadi Tjahjanto bukan orang baru di lingkaran Joko Widodo. Tahun 2010-2011, saat Hadi menjabat sebagai Komandan Lanud Adi Soemarmo, Joko Widodo adalah Wali Kota Solo. Kedekatan ini berlanjut, ketika Jokowi duduk di Istana. Karier Hadi meroket menyalip seniornya. Dalam waktu tiga tahun, Hadi tercatat dua kali dipromosikan hingga akhirnya menduduki posisi KSAU.

Politik

Karir Sang Jendral Bintang Empat

Perwira lulusan 1986 itu meraih bintang saat menjabat sebagai Dirops dan Lat Basarnas (2011). Namanya dikenal publik ketika menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI AU tahun 2013. Dua tahun kemudian, Hadi didapuk sebagai Sesmil Presiden. Ia langsung menyandang bintang tiga saat duduki posisi Irjen Kementerian Pertahanan (2016). Awal tahun 2017, Hadi dilantik menjadi KSAU dengan 4 bintang di pundak.

Politik

Mengerti kode Jokowi

Hadi Tjahjanto cepat menangkap sejumlah kode dari Presiden Jokowi. Pada Jumat, 10 November 2017, saat peresmian pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia, Jokowi melihat siswi SD hendak jatuh di barisan depan. Ia pun memberi kode kepada ajudannya. Namun Hadi yang justru berlari dari barisan belakang, menggendong anak kecil tersebut. Hadi menyebutkan bahwa ia sudah biasa membaca gerakan Jokowi.

Politik

Gatot Nurmantyo vs Hadi Tjahjanto

Jika resmi terpilih maka ini kali pertama sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, panglima TNI akan kembali dipimpin prajurit dari matra udara. Terakhir panglima TNI dari Angkatan Udara adalah Marsekal (Purnawirawan) Djoko Suyanto (2006-2007). Pada beberapa periode sebelumnya Panglima TNI lebih sering dijabat matra Angkatan Darat dan Laut.

Politik

Tugas Utama Hadi

Salah satu alasan mengapa panglima TNI segera diganti adalah untuk menjaga netralitas dan profesionalisme militer, terlebih setelah berhembus spekulasi bahwa Gatot Nurmantyo akan maju di pilpres 2019. Kesiapan TNI mengamankan Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilihan Presiden 2019 dianggap sebagai tugas besar pertama jika Hadi Tjahjanto terpilih menjadi Panglima TNI. ts/hp (kompas.com, detik.com)

rzn/yf (rtr,kompas,tribun,detik)