Myanmar Meretas Jalan Demokrasi

Dalam pertemuan dengan tokoh oposisi Myanmar sekaligus pemenang hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi dan perwakilan oposisi lainnya serta tokoh masyarakat, di hari terakhir kunjungannya ke negara Asia Tenggara itu Selasa (14/02), Niebel menyatakan, Myanmar telah mengambil jalan yang tepat.

Tokoh oposisi Aung San Suu Kyi dalam pertemuan di kediamannya di Yangun mengimbau Jerman, untuk terus mendukung proses demokratisasi di negaranya. Dalam waktu bersamaan, ia juga menyerukan, pelonggaran sanksi oleh Eropa hendaknya dilakukan setelah tuntasnya pemilihan umum susulan.

Niebel juga bertemu dengan dua mantan tahanan politik yang baru saja dibebaskan, dalam amnesti massal terhadap 300 tahanan politik. Keduanya adalah pimpinan gerakan mahasiswa tahun 1988 yang menentang rezim militer di Myanmar, yang harus meringkuk di penjara selama 20 tahun.

Menteri bantuan pembangunan Jerman Niebel, setelah pertemuan itu menyimpulkan, luka dari masa lalu, serta harapan bagi terciptanya masyarakat yang bebas dan demokratis, amat terasa di Myanmar.

Dalam pembicaraan dengan wakil ketua komisi hak asasi manusia yang baru saja dibentuk, Niebel menyarankan dipercepatnya rekonsiliasi dengan berbagai kelompok etnis minoritas di negara itu.

Bantuan pembangunan struktur demokrasi

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan pimpinan Myanmar di ibukota Naypyitaw Senin (13/02), para petinggi pemerintah berjanji akan melanjutkan haluan reformasi yang dicanangkannya. Presiden Myanmar, Thein Sein dan ketua parlemen Shwe Mann dalam pertemuan dengan menteri bantuan pembangunan Jerman, Dirk Niebel yang didampingi Komisaris Uni Eropa untuk bantuan pembangunan, Andris Piebalgs, juga meminta dukungan dari Jerman dan Eropa. Terutama dalam reformasi demokratis serta konjunktur ekonomi.

Ketua perlemen Shwe Mann menegaskan, negaranya akan berorientasi pada negara-negara yang memiliki konstitusi demokratis yang sebenarnya. Selain itu juga dijanjikan pembebasan lagi sejumlah tahanan politik.

Jerman dan Eropa menuntut pembebasan seluruh tahanan politik, sebagai syarat bagi pelonggaran sanksi terhadap Myanmar.

Agus Setiawan (dpa/afp/epd)

Editor : Luky Setyarini