Negara Bagian Jerman Larang Pemakaian Burka di Sekolah

Pemerintah negara bagian Baden-Württemberg di barat Jerman pada hari Selasa (21/07), sepakat melarang penggunaan penutup wajah penuh yang dikenal sebagai burka atau niqab, di sekolah.

Aturan baru itu muncul ketika topik pelarangan burka telah menjadi perdebatan panas di Jerman, yang diikuti dengan adanya keputusan pengadilan yang membatalkan larangan penggunaannya di Hamburg.

Keputusan dewan kota Baden-Württemberg melarang penggunaan burka yang sering kali disebut tipikal perempuan Muslim konservatif ini, sama dengan larangan untuk guru yang sebelumnya sudah diberlakukan.

Perdana Menteri negara bagian yang juga merupakan politisi dari Partai Hijau, Winfried Kretschmann, mengakui bahwa kasus-kasus pemakaian hijab dengan penutup wajah penuh di sekolah memang jarang terjadi, namun ia mengatakan bahwa bagaimanapun juga, diperlukan putusan hukum untuk mengatur kasus-kasus langka tersebut.

Kretschmann mengatakan bahwa penggunaan burka tidak diterima dalam masyarakat bebas. Meski begitu, ia menambahkan bahwa jika larangan semacam itu diberlakukan di tingkat universitas, di mana mahasiswanya adalah orang dewasa, situasinya akan menjadi lebih kompleks. Sehingga untuk saat ini, aturan di Baden-Württemberg hanya akan berlaku untuk pendidikan dasar dan menengah.

Suara Partai Hijau terpecah

Para pendukung larangan penggunaan burka di Jerman berdalih bahwa hal ini perlu dilakukan untuk melindungi anak-anak perempuan dari pemaksaan atau dorongan pemakaian yang berpotensi melanggar hak-hak mereka. Anggota terkemuka dari partai-partai konservatif, termasuk Julia Klöckner dari Partai Demokrat Kristen Angela Merkel (CDU), bahkan telah menyerukan larangan penggunaan burka secara nasional.

Suara dari Partai Hijau sejatinya terpecah dalam masalah ini, namun dalam kasus anak-anak sekolah di Baden-Württemberg, mereka sepakat dengan Partai CDU. Pemimpin partai hijau Baden-Württemberg, Sandra Detzer dan Oliver Hildenbrand bahkan merujuk pada burka dan niqab sebagai “simbol penindasan”.

Di sisi lain, para penentang larangan ini mengatakan bahwa keputusan semacam itu dapat menyebabkan marginalisasi komunitas Muslim di Jerman. Baru-baru ini, seorang siswi di Hamburg, Jerman telah berjuang dan berhasil memenangkan pertarungan hukum yang memungkinkannya mengenakan burka. Meski begitu, pengadilan mencatat bahwa larangan pemakaiannya mungkin saja diberlakukan jika undang-undang sekolah di negara bagian diubah, yang kini tengah digodok oleh para politisi lokal.

Sementara, Filiz Polat, juru bicara kebijakan migrasi untuk kelompok parlemen federal Partai Hijau, sebelumnya telah mengatakan bahwa kebebasan untuk memakai simbol agama atau tidak adalah salah satu ciri masyarakat demokratis. 

Saat ini, penggunaan burka telah dilarang di negara-negara tetangga seperti Belanda, Prancis, Denmark, dan Austria.

Sebuah jajak pendapat tahun 2019 oleh YouGov menemukan bahwa 54% responden di Jerman mendukung pelarangan burka. 

gtp/rap (epd, dpa)