Obama Gagal Hentikan Pemboran Minyak

Menteri Dalam Negeri AS Ken Salazar sudah menegaskan, apapun hasil keputusan pengadilan, ia akan mengeluarkan perintah baru untuk memblokir pemboran minyak di laut dalam. Nyatanya dengan dua suara lawan satu, pengadilan banding hari Kamis (08/07) menolak permintaan pemerintah AS untuk mempertahankan moratorium atas pemboran minyak di laut dalam.

Pengadilan itu menyebutkan, mosi tersebut ditolak karena pemerintah gagal membuktikan bahwa bila penundaan itu tidak dipenuhi maka akan terjadi kerusakan yang tak dapat diperbaiki. Ditetapkan pula, bahwa pengajuan banding selanjutnya harus dilaksanakan sebelum Agustus 30 mendatang.

Moratorium 6 bulan itu ditetapkan setelah April lalu di Teluk Meksiko, sebuah anjungan pemboran minyak BP meledak dan menewaskan 11 orang. Selain itu, menyebabkan bencana ekologis terburuk dalam sejarah AS. Jutaan liter minyak tersembur dari sebuah sumur yang bocor, mencemari laut dan kawasan pantai hampir 4 negara bagian AS.

Perkembangan sesudah itu diwarnai tarik ulur kepentingan berbagai pihak. Di satu sisi ada kepentingan umum serta kerusakan kehidupan maritim yang menyebabkan masyarakat nelayan setempat kehilangan mata pencarian. Di pihak lain, banyak masyarakat setempat yang kehidupannya tergantung dari lebih 30 anjungan pemboran minyak yang berada di Teluk Meksiko itu.

Biaya operasi harian sebuah anjungan berkisar antara 500.000 hingga satu juta dolar seharinya. Menghadapi status hukum yang tak menentu, perusahaan minyak juga tidak mau mengambil resiko terlalu besar dengan melanjutkan kegiatan.

Seorang penduduk setempat, Brennan Matherne yang memasok produk untuk anjungan minyak mengatakan, "Enam bulan memang terdengar seperti waktu yang singkat, tapi ini betul-betul mematikan industri ini. Karena di teluk ini, akan lama sekali sampai anjungan –anjungan itu beroperasi kembali dan melakukan pemboran minyak bumi. "

Presiden Barack Obama mengakui bahwa moratorium itu menyebabkan kerugian ekonomi, namun ia tegaskan, bahwa para penyelidik membutuhkan waktu cukup banyak untuk menginvetigasi penyebab kecelakaan dan membuat regulasi keamanan yang baru. Sementara itu perusahaan minyak dan politisi lokal bergabung menentang moratorium yang dinilai kelewat luas, dan menyarankan agar setiap rencana dan lokasi pemboran diperiksa per kasus saja.

Gubernur Louisiana Bobby Jindal menyambut keputusan pengadilan banding hari Kamis (08/07). Meski begitu, ia tetap mencemaskan dampak ketidak pastian hukum itu. Bagaimanapun moratorium yang de fakto terjadi itu menyebabkan 20,000 orang kehilangan pekerjaannya di negara bagian itu. Gubernur Jindal pun mengritik kerja pemerintah federal. Ia menudingnya tak mampu menjamin keamanan meskipun memiliki badan khusus yang bertugas memonitor keamanan dan dipenuhinya persyaratan untuk pemboran minyak.

Pada pengadilan banding Kamis (08/07) lalu, pengacara departemen dalam negeri AS, Michael Gray bersikukuh bahwa moratorium perlu dijalankan untuk menghindari kecelakaan yang serupa dengan di anjungan BP. Sementara itu dilaporkan, perusahaan minyak BP berusaha menghentikan kebocoran minyak yang terjadi lebih awal dari pertengahan Agustus. Diharapkan akhir Juli, dua sumur pengganti yang diperlukan untuk mengalihkan arus minyak yang meluap dari sumur bocor BP itu sudah akan rampung. Sejak terjadinya kebocoran, harga saham BP turun 50 persen sejak kebocoran terjadi.

Edith Koesoemawiria/rtr/afp/dpa
Editor: Hendra Pasuhuk