Obama Pecat Direktur Pajak

Pemerintahan Obama saat ini menghadapi tekanan karena berbagai skandal. Antara lain tentang pengumpulan data telepon para reporter dan editor kantor berita AP. Skandal terbaru adalah penyelidikan berlebihan yang dilakukan kantor pajak Internal Revenue Service (IRS) terhadap lembaga-lembaga non profit yang dekat dengan gerakan konservatif kanan Tea Party.

Presiden Barack Obama berusaha meredam skandal ini dengan memberhentikan Direktur IRS Steven Miller. IRS secara terarah melakukan penyelidikan terhadap kelompok-kelompok non profit yang dekat dengan oposisi dan mempersulit mereka mendapat status bebas pajak. Tindakan ini dianggap telah melanggar prinsip perlakuan yang seimbang terhadap organisasi-organisasi non profit

Obama menyatakan ia tidak mengetahui adanya penyelidikan terarah ini. Amerika berhak marah, karena IRS menyalahgunakan kekuasaannya, kata Obama.  Sebagai konsekuensi, Direktur IRS Seteven Miller harus meletakkan jabatannya. Menteri Keuangan Jacob Lew menerangkan, langkah konsekuen ini perlu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Kantor Pajak yang harus bersikap independen.

Kecaman Oposisi

Tokoh oposisi John Boehner dari kubu Republik mengeluarkan kecaman keras terhadap IRS dan pemerintah. "Pertanyaan saya bukan siapa yang harus mengundurkan diri, melainkan siapa yang harus masuk penjara sehubungan dengan skandal ini.“ Boehner menuntut agar dilakukan pengusutan tuntas.

IRS sebelumnya mengakui bahwa mereka melakukan pemeriksaan intensif terhadap kelompok-kelompok politik yang meminta kebebasan pajak. Penyelidikan intensif itu khusus dilakukan pada kelompok yang menyandang nama "tea party“ atau “patriotik”.

Penyelidikan internsif itu dilakukan sejak awal 2010 dan berlangsung selama 18 bulan. Kelompok-kelompok yang mengalami kesulitan harus menunggu cukup lama untuk mendapat status bebas pajak. Tapi tidak ada permohonan pembebasan pajak yang ditolak. IRS sudah mengaku bersalah dalam menerapkan langkah ini, namun menyatakan tidak ada latar belakang politik dalam kasus itu.

Skandal Pengumpulan Data Telepon AP

Dalam kasus lain, Kementerian Kehakiman mengaku mengumpulkan data-data dari 20 saluran telepon milik kantor berita AP dan para reporternya. Kementerian Kehakiman menyatakan sedang mengusut adanya pembocoran rahasia negara. Kalangan media menuduh Kementerian Kehakiman berusaha mengungkap nara sumber rahasia yang memberi keterangan tentang operasi dinas rahasia CIA. Hal itu bertentangan dengan kebebasan pers dan prinsip perlindungan nara sumber.

Menurut kantor berita AP, Kementerian Kehakiman melacak 20 saluran telepon yang digunakan oleh lebih dari 100 wartawan untuk mengumpulkan informasi. Menteri Kehakiman Eric Holder menerangkan, departemennya melakukan pengusutan karena ada kasus serius pembocoran rahasia negara. Tapi tidak ada percakapan telepon yang direkam. Yang dikumpulkan hanya data-data penelpon yang menghubungi dan dihubungi dari nomor-nomor telepon di AP. Eric Holder mengatakan, ia tidak terlibat secara langsung dalam aksi pelacakan telepon itu. Operasi itu dipimpin oleh wakilnya.

Di Amerika Serikat, kebebasan pers mendapat perlindungan hukum yang kuat. Sekitar 50 lembaga media menulis surat protes kepada Departemen Kehakiman sehubungan dengan kasus ini. Pelacakan data-data telepon ini telah merusak "integritas“ Kementerian Kehakiman dalam hubungannya dengan pers, demikian disebutkan.

HP (rtr, dpa, afp)