010311 Ägypten Referendum

Sepanjang malam para pemimpin militer berdebat dengan para wakil „Perserikatan Pemuda Revolusioner“. Serikat ini terdiri dari sejumlah kelompok yang mengorganisir aksi protes terhadap rejim Mubarak. Para aktivis tidak puas. Menurut mereka, pelaksanaan pemilihan umum berlangsung terlalu cepat, bahkan dua bulan lebih awal dari yang sebelumnya diumumkan.

Dalam kurun waktu yang begitu singkat, partai oposisi tidak akan bisa mengembangkan program yang kuat dan bisa menyebar luaskannya ke seluruh negeri. Yang siap melakukan itu hanya jaringan pengikut Mubarak dan kelompok Ikhwanul Muslimin. Oleh sebab itu, kaum revolusioner ini akan melanjutkan aksi protesnya di lapangan merdeka Tahrir.

Salah satu hal yang mereka protes adalah perubahan konstitusi Mesir. Atas permintaan militer, delapan pakar hukum telah menyiapkan rancangan perubahan konstitusi itu. Hal yang tidak bisa diterima, begitu ungkap seorang aktivis. Urainya, "Amandemen itu disiapkan oleh Dewan Tertinggi militer Mesir. Tidak ada yang secara demokratis memilih komite itu untuk mengubah konstitusi. Militer memang mengatakan, bahwa hasil amandemen artikel-artikel itu akan melalui proses referendum dan rakyat nantinya akan menentukan penerimaannya. Tapi saya curiga pada militer. Mereka menguasai 25% ekonomi Mesir, saya pikir militer tidak akan melupakan kepentingannya. Banyak orang yang tidak tahu tentang bisnis militer dan korupsi yang terkait. Militer ini bagai organisasi rahasia. Mereka tidak akan melakukan yang diperlukan rakyat.“

Sekitar 100 aktivis kini membangun kembali tenda-tenda di lapangan Tahrir. Para pedagang asong gembira, karena dagangan yang mereka sebut “souvenir revolusi” laku keras di antara kaum turis.

Seorang turis dari Selandia Baru senang bisa mengalami suasana ini. Penuh kagum, ia bercerita, "Orang-orang di sini berdebat di jalanan, mereka sekarang bebas dan wajah semua orang dihiasi senyuman. Suasananya seperti sebuah perayaan.“

Tapi kaum demonstran tidak tengah berpesta. Mereka ingin membangun tekanan. Mendatang jabatan Presiden akan dibatasi menjadi 8 tahun. Para hakim akan kembali diperbolehkan memantau pemilu secara independen. Penetapan situasi darurat lebih lama dari 6 hari, juga hanya bisa apabila disetujui oleh parlemen. Begitu yang tertera dalam beberapa rancangan artikel baru dalam konstitusi.

Politisi pro reformasi, Mohamed El Baradei termasuk yang menilai bahwa perubahan-perubahan itu hanya bersifat kosmetik. Tegasnya, "Konstitusi itu tidak memenuhi norma-norma demokratis, juga setelah diubah. Seharusnya, semua pihak yang mewakili rakyat berpartisipasi dalam merancangnya. Kini memang ada perbaikan hukum, tapi sebuah konstitusi bukan semata bersifat yuristik, melainkan juga memiliki aspek politik.“

Sejak 11 Februari lalu, militer Mesir diberi tanggung jawab atas demokratisasi Mesir. Dalam peta jalan yang disiapkan, referendum untuk konstitusi akan digelar19 Maret mendatang. Setelah itu akan diselenggarakan pemilihan parlemen baru pada bulan Juni, dan satu setengah bulan kemudian, Mesir akan memilih Presiden baru.

Kaum militer juga telah menetapkan larangan perjalanan bagi mantan Presiden Mubarak dan keluarganya. Sejumlah pakar hukum juga menilai, bahwa mendatang Mubarak akan ditangkap. Sementara kaum revolusioner di lapangan Tahrir ingin lebih banyak dari sekedar dihukumnya segerombolan kambing hitam.

Jürgen Stryjak / Edith Koesoemawiria
Editor: Marjory Linardy