Pakar PBB Kecam Pelanggaran HAM oleh TNI/Polri di Papua

Sekelompok pakar untuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengecam perlakuan tak manusiawi aparat keamanan terhadap warga asli Papua. Mereka mendesak investigasi imparsial untuk menyeret pelaku kejahatan HAM ke pengadilan.

Lima pakar independen untuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB mendesak investigasi imparsial terhadap dugaan "penganiayaan, pembunuhan, penangkapan ilegal dan perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi TNI dan Polri terhadap warga asli Papua," begitu bunyi pernyataan yang dirilis Dewan HAM PBB.

Dalam laporannya, kelima pakar menggunakan video interogasi tahanan Papua oleh kepolisian Indonesia dengan meletakkan seekor ular di leher tersangka yang viral beberapa waktu lalu. Pemuda yang diduga mencuri ponsel itu merupakan anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

"Kasus ini merefleksikan pola kekerasan yang menyebar, praktik penangkapan dan penahanan semena-mena, serta metode penyiksaan yang digunakan kepolisian dan militer Indonesia di Papua," tulis para pakar.

Live
01:20 menit
Indonesia | 11.02.2019

Interogasi Sadis Gunakan Ular, Polda Papua Minta Maaf

"Taktik ini juga sering digunakan terhadap warga asli Papua dan aktivis Hak Asasi Manusia. Insiden teranyar ini bersifat simtomatis atas praktik diskriminasi dan rasisme terhadap warga asli Papua, termasuk dilakukan oleh kepolisian dan militer Indonesia."

Meski Kepolisian RI kemudian meminta maaf atas insiden tersebut, pakar PBB tetap mendesak penyelidikan imparsial terhadap dugaan malpraktik aparat keamanan.

Baca juga:Rasisme Terselubung? Polri Sesalkan Skandal Interogasi di Papua 

"Kami mendesak pemerintah untuk mengambil langkah cepat untuk mencegah penggunaan kekuatan secara eksesif oleh polisi dan tentara yang terlibat dalam penegakan hukum di Papua. Hal ini termasuk memastikan mereka yang melanggar Hak Asasi Manusia terhadap suku asli Papua diminta pertanggungjawabannya."

"Kami juga mengkhawatirkan apa yang terlihat sebagai budaya impunitas dan minimnya investigasi terhadap dugaan pelanggaran hak asasi di Papua," imbuh para pakar dalam laporannya.

Live
01:09 menit
Indonesia | 07.12.2018

Satuan Gabungan TNI-Polri Siap Tindak Tegas KKB Papua

Kelima pakar yang bekerja secara sukarela untuk PBB ini adalah Victoria Tauli Corpuz, rapporteur PBB untuk hak suku asli, Seong-Phil Hong yang fokus pada isu penahanan semena-mena, Michel Forst, rapporteur PBB untuk situasi aktivis HAM, Nils Melzer, pakar di bidang penyiksaan dan hukuman tidak manusiawi serta E. Tendayi Achiume, rapporteur PBB untuk isu rasisme, diskriminasi rasial dan kekerasan.

Sementara itu Radio New Zealand melaporkan Organisasi Papua Merdeka mengaku siap melakukan negosiasi damai, jika pemerintah Indonesia bersedia menerima mediator internasional. Akouboo Amatus Douw, juru runding OPM, mengatakan pihaknya sulit mempercayai Indonesia lantaran pengalaman masa lalu.

Baca juga: Indonesia Akan Izinkan Komisi HAM PBB Sambangi Papua

Sebab itu dia menolak pertemuan "dialog" atau "konsultasi" dengan pemerintah Jakarta dengan alasan Penentuan Pendapat Rakyat 1969 dimanipulasi.

Meski demikian Menteri Koordinator urusan Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, menolak tawaran negosiasi damai OPM. Menurutnya Papua merupakan wilayah sah Indonesia dan tidak bisa dijadikan obyek negosiasi dengan pihak manapun.

rzn/hp (ap, ohchr, rnz)

Jokowi Blusukan di Papua

Delapan Kali di Papua

Selama lima jam Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Widodo menumpang pesawat kepresidenan ke Papua. Ini adalah kali ke-delapan presiden mengunjungi provinsi di ufuk timur Indonesia itu sejak dilantik Oktober 2014 silam.

Jokowi Blusukan di Papua

Sertifikat Tanda Kemakmuran

Dalam kunjungannya kali ini presiden mendapat agenda ketat. Setibanya di Jayapura, Jokowi dijadwalkan menyerahkan 3.331 sertifikat hak atas tanah kepada penduduk setempat. Ia berpesan agar penduduk menyimpan dokumen penting tersebut dengan aman. "Dimasukkan ke plastik, difotokopi, jadi kalau hilang ngurus-nya lebih gampang," ujar Presiden.

Jokowi Blusukan di Papua

Kepemilikan Permudah Pinjaman

Penyerahan sertifikat tanah dinilai penting sebagai pondasi kemakmuran. Kini penduduk bisa menggunakan sertifikat tersebut untuk menambah pinjaman usaha. "Tapi hati-hati untuk agunan ke bank tolong dihitung, dikalkulasi bisa mencicil, bisa mengembalikan ndak setiap bulan? Kalau ndak, jangan," ucap Presiden.

Jokowi Blusukan di Papua

Sertifikat Kurangi Konflik Tanah

Tahun 2017 silam pemerintah membagi-bagikan 70.000 sertifikat kepada penduduk Papua. Tahun ini Badan Pertanahan Nasional menargetkan penyerahan 20.000 sertifikat tanah tambahan.

Jokowi Blusukan di Papua

Rombongan Menteri di Jayapura

Selain presiden dan ibu negara, rombongan kenegaraan ini juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Seketaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek.

Jokowi Blusukan di Papua

Blusukan Infrastruktur

Selain bertemu penduduk, rombongan presiden juga dijadwalkan mengunjungi sejumlah proyek infrastruktur vital, antara lain Pasar Mama Mama yang khusus dibangun buat kaum perempuan dan jembatan Holtekamp di atas Teluk Youtefa.

Jokowi Blusukan di Papua

Jembatan Memangkas Jarak

Jembatan sepanjang 732 meter ini menghubungkan Jayapura dengan Muara Tami. Keberadaan jembatan di atas Teluk Youtefa memangkas waktu perjalanan dari yang semula 2.5 jam menjadi hanya satu jam saja.


Ikuti kami