Papua Butuh Pengawasan Serius

Bentrokan terakhir di Keerom, Papua, menambah daftar panjang konflik berdarah di provinsi paling timur Indonesia tersebut. Untuk kesekian kalinya, pemerintah diserukan mencari solusi menyeluruh untuk menyelesaikan persoalan Papua lewat jalan damai. Pengamat politik George Yunus Aditjondro mengungkapkan, saat ini sulit untuk menunding faksi-faksi Organisasi Papua Merdeka mana pelaku penyerangan di Keerom, atau peristiwa bentrokan lainnya.

Menurut Georgo Aditjondro, perlawanan terhadap konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, belakangan semakin merata di Papua. Pelakunya bukan cuma OPM, tapi juga mahasiswa, dan banyak kelompok masyarakat lain, di berbagai belahan Papua. Sayangnya, pemerintah Indonesia tampak masih terus menggunakan cara lama dalam upaya memadamkan konflik di sana.

Kasus kekerasan paling baru, terjadi awal pekan ini ketika sekelompok orang bersenjata menyerang mahasiswa dan anggota TNI itu di Kampung Wembi, kabupaten Keerom, sekitar 60 kilometer dari Jayapura. Saat itu mahasiwa dan TNI sedang melakukan program pengobatan massal terhadap penduduk desa. Tiba-tiba munjcul sekelompok orang yang menembakan peluru mereka dan dibalas pasukan TNI. Bentrokanpun tak terhindarkan. Empat orang meninggal dunia, dua dari pihak TNI dua lainnya dari kelompok separatis. Sementara dua orang mahasiswa dan seorang anggota TNI terluka.

Polisi menduga, pelakunya adalah kelompok separatis pimpinan Mathias Wenda, yang selama ini bersembunyi di perbatasan antara provinsi Papua dengan negara Papua Nugini. Kampung tersebut hanya berpenduduk 120 an jiwa penduduk asli dan 2000an transmigran. Di antara pemukiman transmigran dan penduduk lokal terdapat hutan rimba, yang diduga dipakai kelompok separatis untuk bersembunyi.

Kepala kepolisian Republik Indonesia, Sutanto menyatakan, polisi masih terus memburu para pelaku.

Sementara itu, pengamat masalah Papua, Ikrar Nusa Bhakti mengingatkan, permasalahan Papua tidak akan terselesaikan kalau pemerintah tidak sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan rakyat Papua..

Menurut Ikrar, pengawasaan sangat mutlak dibutuhkan. Karena selama ini dana yang harusnya untuk kesejahteraan justru dinikmati oleh segelintir elit politik. Sementara rakyat Papua sendiri semakin menderita