Parlemen Perancis Akan Bahas Konflik Suriah

Dari lima anggota tetap di Dewan Keamanan PBB, ada tiga yang tadinya antusias melakukan intervensi militer di Irak: Amerika, Inggris dan Perancis. Tapi di Inggris, parlemen menolak rencana Perdana Menteri David Cameron. Di Amerika Serikat, Presiden Barack Obama menyatakan akan minta persetujuan kongres sebelum melakukan aksi militer.

Di Perancis, Presiden Hollande berulangkali menyatakan akan mendukung langkah militer ke Suriah. Ia menegaskan, militer Perancis siap untuk bertindak. Tapi makin banyak anggota parlemen yang menuntut agar hal itu dibahas lebih dulu di parlemen.

"Ini tidak wajar, kalau publik hanya punya sedikit sekali informasi tentang niat Presiden", kata Jean-Francois Cope, ketua partai oposisi UMP. Ia menuntut agar Hollande menerangkan kepada parlemen tentang rencana aktualnya. Politisi oposisi Alain Juppe, yang pernah menjadi menteri luar negeri, bahkan menuntut harus ada persetujuan parlemen untuk aksi militer ke Suriah. "Ini bisa menjadi intervensi Perancis yang pertama kali tanpa mandat PBB. Ini adalah langkah baru dalam politik Perancis. Jadi harus ada legitimasi dari parlemen."

Presiden bisa memutuskan sendiri

Di Amerika dan Perancis, seorang presiden sebenarnya bisa memutuskan sendiri pengerahan militer. Presiden punya wewenang menyatakan perang dan melakukan intervensi militer di luar negeri. Barack Obama dan Francois Hollande adalah Komandan Tertinggi Militer dan punya wewenang untuk itu.

"Konstitusi tidak mengharuskan presiden minta persetujuan parlemen", kata pakar Perancis Matthias Fekt kepada Deutsche Welle. "Konstitusi bahkan tidak menuntut ada sidang parlemen." Tapi Hollande sudah memanggil parlemen untuk bersidang hari Rabu (03/9). "Dia ingin memberi informasi tentang kondisi di Suriah dan situasi diplomasi internasional," tutur Fekt.

Anggota parlemen Jerman Andreas Schockenhoff bisa memahami langkah Hollande. Sebagai anggota tetap di Dewan Keamanan PBB, Perancis punya tanggung jawab besar. Jadi wajar saja kalau langkah penting seperti intervensi militer perlu dibahas secara terbuka. Menurut konstitusi, parlemen memang tidak perlu dilibatkan dalam keputusan perang, tapi pengerahan militer ke luar negeri selalu perlu dukungan publik.

Media bahas rencana serangan militer

Media di Perancis membahas secara intensif rencana Hollande untuk melibatkan parlemen. Sehubungan dengan perkembangan di Amerika dan Inggris, harian "Liberation" menulis: "Apakah Presiden Hollande akan menjadi satu-satunya kepala negara, yang mengerahkan militer tanpa persetujuan para wakil rakyat?" Harian itu mengingatkan, Partai Sosialis ketika menjadi oposisi berulangkali menuntut keterlibatan parlemen dalam situasi seperti ini.

Anggota parlemen Jerman Mathias Fekt, yang ibunya berasal dari Perancis menerangkan, pandangan rakyat Perancis sebenarnya tidak jauh berbeda dengan rakyat Jerman. "Kami tidak ingin perang. Kami tidak ingin ada intervensi militer. Tapi kami juga tidak ingin kalau ada seorang pembunuh massal lolos begitu saja."

Dinas rahasia Perancis dan Jerman menyatakan, mereka punya bukti-bukti kuat bahwa serangan senjata kimia dilakukan oleh pasukan rejim Suriah di bawah Bashar al Assad.