1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Ukraina Sepakati Otonomi Kawasan Timur

16 September 2014

Parlemen Ukraina menetapkan undang undang otonomi luas untuk kawasan Donetsk dan Luhansk. Undang-undang baru ini adalah bagian dari kompromi dengan kelompok separatis pro Rusia.

https://p.dw.com/p/1DDGr
Foto: Reuters/G.Garanich

Dengan undang-undang yang baru, kawasan Donetsk dan Luhansk kini menikmati hak-hak otonomi yang lebih luas, kata Presiden Ukraina Petro Poroshenko hari Selasa (16/09).

Status daerah otonomi khusus diberikan untuk masa tiga tahun. Undang-undang baru itu menjamin penggunaan bahasa Rusia di kawasan Donetsk dan Luhansk, yang selama ini menjadi pusat gerakan separatis pro Rusia.

Selain itu, kawasan timur diberikan hak untuk menyelenggarakan pemilu regional sendiri dan mendirikan pasukan keamanan di daerah-daerah otonomi. Para anggota milisi yang selama ini berperang melawan pasukan pemerintah akan mendapat amnesti, kecuali mereka yang terlibat dalam kejahatan besar.

Sebagai imbalannya, gerakan separatis harus mencabut tuntutan untuk merdeka.

Beberapa kelompok separatis menyatakan skeptis dengan undang-undang baru itu. Mereka akan membahasnya lebih dulu sebelum memberi keputusan.

Sebagian politisi di Kyiv juga mengeritik undang-undang baru tersebut sebagai awal dari perpecahan Ukraina.

Perjanjian Asosiasi Uni Eropa diratifikasi

Parlemen Ukraina juga meratifikasi Perjanjian Asosiasi Uni Eropa. Presiden Poroshenko mengatakan, ratifikasi itu adalah "langkah pertama, langkah yang penting" menuju keanggotaan Ukraina di Uni Eropa.

Pada saat bersamaan, Parlemen Eropa di Strassbourg juga meratifikasi perjanjian asosiasi Ukraina-UE dengan 535 suara setuju dan 127 suara tidak setuju. Perjanjian tersebut mengatur kerjasama ekonomi dan budaya yang luas antara kedua pihak.

Perjanjian Asosiasi Ukraina-Uni Eropa sebenarnya siap ditandantangani akhir tahun lalu. Tapi pemerintahan saat itu di bawah pimpinan Viktor Yanukovych menolak penandatanganan setelah mendapat tekanan dari Rusia.

Warga Kiev yang kecewa dengan penolakan itu kemudian menggelar aksi protes yang terus meluas dan berujung pada penggulingan pemerintahan Yanukovych.

Krisis Ukraina kemudian semakin meruncing, setelah Rusia menganeksasi semenanjung Crimea. Beberapa kawasan di timur lalu menyatakan melepaskan diri dari Ukraina, dimotori oleh kelompok separatis pro Rusia.

hp/ab (afp,dpa)