1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Partai LREM Presiden Macron Kuasai Parlemen Perancis

Hendra Pasuhuk
19 Juni 2017

LREM dan sekutunya MoDem merebut sedikitnya 350 dari 577 kursi di parlemen Perancis. Politisi ultra kanan Marine Le Pen masuk, tingkat partisipasi pemilu di bawah 45 persen.

https://p.dw.com/p/2eufQ
Die vorsitzende der Partei «La Republique en Marche» Catherine Barbaroux
Foto: Picture alliance/dpa/F. Mori/AP

Setelah putaran pemilu parlemen kedua di Perancis dilangsungkan hari Minggu (18/6), partai Presiden Emmanuel Macron, La Republique en Marche (LREM) dan sekutunya MoDem diprediksi merebut antara 350 sampai 361 kursi di majelis rendah Perancis yang beranggotakan 577 orang.

Dengan demikian, Macron memiliki suara mayoritas yang besar di parlemen dan diharapkan dapat meloloskan agenda-agenda reformasinya. Namun keberhasilan Macron dibayangi dengan rendahnya jumlah pemilih yang memberi suara. Tingkat partisipasi berada di bawah 45 persen, angka terendah dalam sejarah modern Perancis.

Setelah lebih 80 persen suara dihitung, Kementerian Dalam Negeri menyatakan LREM merebut sekitar 42 persen suara, Partai Republik 22 persen, partai ultra kanan Front Nasional sekitar 10 persen. Partai Sosialis yang selama ini memerintah di bawah pimpinan Presiden Francois Hollande menderita kekalahan besar dan hanya mengumpulkan sekitar enam persen suara.

Perdana Menteri Perancis Edouard Philippe mengatakan, pemilih Perancis telah memberi mayoritas besar kepada Presiden Macron. Dia menyebut hasil pemilu itu sebagai pertanda baik bagi Prancis. "Mayoritas ini akan memiliki misi: bekerja untuk Perancis," kata Philippe.

Infografik Parlamentswahl Frankreich Sitzverteilung englisch
Prediksi perolehan kursi di majelis rendah Perancis

Kanselir Jerman Angela Merkel termasuk orang pertama yang memberi ucapan selamat kepada Presiden Macron. Merkel memuji Macron yang berhasil memenangkan "mayoritas yang jelas di parlemen " kata juru bicara pemerintah Steffen Seibert.

Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel melalui akun Twitter kementeriannya mengatakan: "Jalannya kini jelas untuk reformasi, di Perancis dan di Eropa."

Jumlah pemilih yang pada hari Minggu menggunakan hak pilihnya ternyata jauh lebih rendah dari perkiraan semula. Tingkat partisipasi kali ini hanya mencapai 42 sampai 43 persen.

Kursi pertama untuk ultra kanan

Pemimpin partai ultra kanan Front Nasional, Marine Le Pen, untuk pertama kalinya berhasil memenangkan mandat di parlemen. Dia mengatakan akan "berjuang dengan segala cara yang diperlukan untuk menghadang proyek-proyek berbahaya pemerintah."

Menurut proyeksi, Partai Republik dan sekutunya akan menjadi kelompok oposisi terbesar dengan 97 sampai 133 kursi, sementara Partai Sosialis dan mitranya hanya berhasil mengamankan 29-49 kursi.

Frankreich Parlamentswahlen 2. Runde Macron
Presiden Emmanuel Macron mendapat mandapat kuat untuk melakukan agenda reformasiFoto: picture-alliance/Zuma/K. Afanasyeva

Sekretaris Jendral Partai Sosialis Jean-Christophe Cambadelis mengumumkan pengunduran dirinya dari jajaran pimpinan parta. "Kekalahan dari kubu kiri" dalam pemilihan ini "tidak dapat diabaikan," kata Cambadelis. Dia selanjutnya mengatakan, Partai Sosialis perlu mengubah gagasan-gagasan dan organisasinya.

Partai ultra kanan Front Nasional pimpinan Marine Le Pen kemungkinan mendapat empat sampai delapan kursi, namun tampaknya akan gagal mencapai target 15 kursi, jumlah minimal untuk bisa membentuk suatu fraksi di parlemen

Mandat untuk reformasi

Dengan mayoritas besar, LREM sekarang dapat merombak kebijakan perburuhan Perancis dengan memotong puluhan ribu pekerjaan di sektor publik dan merombak sistem pensiun. "Mayoritas ini akan bersatu di belakang pemerintah untuk menjalankan program presiden," kata Perdana Menteri Edouard Philippe.

Partai-partai yang mengalami kekalahan besar kini mengingatkan, akan ada resiko bagi politik jika presiden punya posisi terlalu kuat dan dominan.

Serikat-serikat pekerja Perancis juga memperingatkan Macron agar tidak menggunakan mayoritasnya untuk menerapkan langkah-langkah penghematan yang merugikan kalangan pekerja.