Partai Milik PM Irak al-Maliki Sementara Unggul

Sejauh ini baru sekitar 30 persen dari seluruh kartu suara yang telah dihitung. Penghitungan yang dilakukan masing-masing partai peserta pemilu maupun pihak independen juga menegaskan keunggulan partai Aliansi Negara Hukum dari Perdana Menteri Nuri al-Maliki, paling sedikit di 10 dari 18 provinsi. Keunggulan partai Syiah dari Maliki khususnya di provinsi yang dihuni kaum Syiah juga diakui oleh partai saingannya yang sama-sama berhaluan Syiah, Aliansi Nasional Irak yang pro-Iran.

Namun Partai Syiah pro-Iran itu juga mengklaim sebagai peraih suara kedua terbanyak dan menyatakan siap menjalin koalisi dengan al-Maliki untuk membentuk pemerintahan baru.

Pernyataan partai Aliansi Nasional Irak memicu pedebatan hangat, menyangkut partai mana yang merebut posisi kedua. Sebab Aliansi Sekuler Al-Irakiya dari mantan Perdana Menteri Iyad Alawi, juga menyatakan bahwa mereka unggul di provinsi yang mayoritasnya kaum Sunni. Para pengamat internasional memperkirakan, suara yang dapat diraih aliansi sekuler itu akan bersaing ketat dengan perolehan suara dari al-Maliki.

Terlepas dari silang sengketa, Aliansi Negara Hukum dari Nuri al Maliki diprediksi tidak akan dapat meraih suara mayoritas yang mencukupi untuk membentuk pemerintahan sendirian. Ezzat al Shahbandar, pakar hukum dari Aliansi Negara Hukum mengakui, pihaknya harus menjalin koalisi dengan partai-partai lainnya, untuk membentuk pemerintahan baru. Tepat di sinilah masalahnya. Komposisi maupun bentuk koalisi pemerintahan baru itu, diperhitungkan akan dapat memicu konflik baru. Sejumlah politisi sudah memperingatkan, akan terjadinya persaingan politik tidak sehat bahkan politik dagang sapi dalam pembentukan koalisi.

Pengumuman resmi hasil sementara pemilu di Irak, diperkirakan paling cepat dilakukan tanggal 18 Maret mendatang. Sementara hasil penghitungan final, diharapkan dapat diumumkan akhir bulan ini. Pembentukan koalisi pemerintahan, diperhitungkan akan memakan waktu berbulan-bulan, menimbang perkiraan komposisi perolehan suara yang terpecah-pecah.

Komandan pasukan Amerika Serikat di Irak, Jenderal Ray Odierno, juga sudah memperkirakan sulitnya mencapai kesepakatan koalisi pemerintahan baru Irak tersebut. Namun ia menjanjikan, dalam era transisi saat ini akan bekerjasama dengan Irak untuk menangani masalah keamanan, hingga saat kritis dapat dilewati.

Hasil pemilu di Irak itu memainkan peranan menentukan bagi jadwal penarikan seluruh pasukan AS dari negara ini, yang direncanakan tuntas dilakukan akhir tahun 2011 mendatang.

AS/AR/afp/dpa/rtr