Pemecatan Prabowo dan Keberlanjutan Impunitas

Pelanggaran HAM belum menjadi variabel menentukan dalam mempromosikan perwira. Berkaca pada kasus Prabowo, impunitas terhadap perwira yang diduga melanggar HAM tampaknya bakal terus berlanjut. Ulasan Aris Santoso...

Mungkin publik belum banyak yang tahu, bahwa surat keputusan pemecatan Letjen. Purn. Prabowo Subianto, ternyata raib. Kenyataan ini baru diketahui, saat tiga CSO (civil society organization), yaitu KontraS, Setara Institute, dan Imparsial, meminta salinan surat keputusan tersebut pada Mabes TNI, dengan menggunakan mekanisme Keterbukaan Informasi Publik, yang dijamin undang-undang.

Dokumen itu diperlukan bagi advokasi lebih lanjut atas kasus penculikan dan penghilangan paksa, sebuah kasus yang menjadi alasan utama dipecatnya Prabowo, melalui sidang DKP (Dewan Kehormatan Perwira) akhir 1998 silam.

Dalam sidang ajudikasi di KIP (Komisi Informasi Publik) Pusat pada Juli 2015 silam, pihak Mabes TNI memastikan dokumen dimaksud tidak dalam kuasanya, dan sidang DKP sendiri disangsikan keberadaannya.

Prahara Mei 1998

Kebangkitan Mahasiswa

Mai 1998 menandai perputaran sejarah Indonesia. Berawal dari ketidakpuasan rakyat atas kenaikan harga kebutuhan pokok, mahasiswa mulai bergerak memrotes pemerintahan Suharto. Saat itu presiden kedua Indonesia itu baru saja terpilih secara aklamasi oleh parlemen untuk ketujuh kalinya. MPR berdalih, kepemimpinan Suharto dibutuhkan di tengah krisis moneter yang melanda.

Prahara Mei 1998

Protes dari Kampus

Bibit protes sebenarnya sudah bermunculan sejak pengangkatan Suharto sebagai Presiden RI pada Maret 1998. Namun karena sebatas di wilayah kampus, aksi tersebut masih dibiarkan oleh militer. Kendati begitu bentrokan dengan aparat keamanan tetap tak terelakkan.

Prahara Mei 1998

Titik Api di Sumatera

Awalnya cuma sekelompok kecil mahasiswa yang berdemonstrasi menentang pemilihan ulang Suharto. Namun ketika pemerintah menaikkan harga barang pokok pada 4 Mai, rakyat kecil pun ikut terlibat. Penjarahan pertama muncul di Medan yang tidak berlangsung lama, tapi menjalar ke berbagai daerah.

Prahara Mei 1998

Bara di Jakarta

Pada 9 Mei, sehari setelah kerusuhan Medan berakhir, Jakarta mulai bergolak. Tapi Suharto terbang ke Kairo untuk menghadiri KTT G15. Dia pulang lebih dini saat kerusuhan di Jakarta memasuki fase paling mematikan. Pada 12 Mei, 10.000 mahasiswa berkumpul di kampus Trisakti. Saat itu empat mahasiswa, Elang Mulia Lesmana, Hafidhin Royan, Hery Heriyanto dan Hendriawan Sie tewas tertembak peluru polisi.

Prahara Mei 1998

Protes dari Luar Negeri

Peristiwa berdarah di Indonesia juga disimak oleh aktivis kemanusiaan asing dan mahasiswa Indonesia di mancanegara. Berbagai aksi protes digelar di Australia, Jerman, Belanda, Inggris (gambar), Swedia, Perancis dan Amerika Serikat.

Prahara Mei 1998

Bergerak ke Senayan

Hingga tanggal 13 Mei kepolisian masih berupaya membarikade kampus-kampus di Jakarta untuk mencegah mahasiswa keluar. Sebagian yang berhasil menerobos, berkumpul di berbagai titik untuk kemudian bergerak ke arah Senayan. Momentum terbesar adalah ketika ribuan mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR.

Prahara Mei 1998

Api di Klender

Termakan amarah lantaran mendengar kabar mahasiswa yang tewas ditembak, massa kembali melakukan aksi penjarahan di beberapa sudut kota. Yang terparah terjadi di kawasan Klender, di mana massa membarikade dan membakar gedung Yogya Department Store. Sekitar 1000 orang yang terjebak di dalam tewas seketika.

Prahara Mei 1998

Akhir Pahit Orde Baru

Aksi pendudukan mahasiswa terhadap gedung MPR/DPR dan tekanan internasional memaksa Presiden Suharto undur diri dari jabatannya. Diktatur yang berkuasa selama 32 tahun itu menyisakan republik yang carut marut oleh kasus korupsi dan pelanggaran HAM. Sesaat setelah pengunduran diri Suharto, Wapres B.J. Habibie memulai 517 hari perjalanannya membawa Indonesia kembali ke pangkuan demokrasi.

Prahara Mei 1998

Saling Tuding di TNI

Tragedi 1998 menyisakan pertanyaan besar buat TNI. Bekas Pangkostrad, Prabowo Subianto diduga ikut mendalangi kerusuhan, berdasarkan temuan tim Gabungan Pencari Fakta. Bekas Jendral bintang tiga itu kemudian dipecat oleh Presiden Habibie menyusul isu kudeta yang disebarkan Panglima ABRI Wiranto. Prabowo sebaliknya menuding Wiranto lah yang mengeluarkan perintah agar TNI menyulut kerusuhan berdarah

Hilangnya surat keputusan tersebut, sepertinya bukan sekadar abai dalam masalah administratif, namun lebih jauh lagi, bahwa kasus pelanggaran HAM, belum menjadi variabel menentukan dalam mempromosikan seorang perwira. Oleh sebab itu kasus seperti Prabowo akan terus berulang, dimana impunitas terhadap perwira yang diduga pernah melanggar HAM akan terus berlanjut.

Mandala dan Kaderisasi

Bila perwira yang diduga melanggar HAM tetap dipromosikan, berarti ada problem dalam internal TNI, setidaknya untuk dua perkara: mandala dan kaderisasi.

Sekadar contoh, adalah dipromosikannya Kol. Inf .Rionardo (Akmil 1994) sebagai Komandan Brigif 1/Jaya Sakti Kodam Jaya, tahun lalu. Sebagaimana diketahui Rionardo saat masih perwira muda di Kopassus, terlibat dalam eksekusi terhadap Theys Hiyo Eluay, tokoh Papua, Desember 2001. Kasus Rionardo bisa dijadikan jendela untuk memahami dua problem tersebut: mandala dan kaderisasi.

Dalam kebiasaan di TNI, untuk operasi senyap (intelijen) umumnya hanya diberikan kepada perwira-perwira yang dianggap potensial. Artinya, perwira seperti Rionardo masuk dalam kategori itu, hanya karena kasusnya bocor, kemudian menjadi kehebohan publik. Masuk pula dalam kategori potensial adalah perwira muda yang dulu tergabung dalam Tim Mawar, sebuah satuan yang akhirnya memampatkan karir Prabowo.

Sejak hilangnya mandala seperti Timor Leste dan Aceh, TNI (khususnya Angkatan Darat) memang agak kesulitan mengembangkan kader-kader potensialnya. Mandala tersebut sangat bermanfaat untuk proses seleksi, sekaligus pematangan perwira mudanya.

Pada masa sekarang, untuk proses promosi perwiranya lebih bertumpu pada aspek pendidikan (seperti Sesko TNI dan Lemhanas) atau penugasan internasional, dengan menjadi personel Pasukan Perdamaian PBB (Kontingen Garuda). Namun formasi perwira yang bisa masuk penugasan internasional sangat terbatas, tidak sebanyak ketika operasi tempur di Timor Leste dan Aceh dulu.

Dua Wajah Tentara - NKRI di Bawah Bayang Militer

Ancaman Terhadap NKRI?

Presiden Joko Widodo menjadi kepala negara pertama yang memahami perlunya perubahan di tubuh TNI. Ia memerintahkan pergeseran paradigma di Papua, "bukan lagi pendekatan keamanan represif, tetapi diganti pendekatan pembangunan dengan pendekatan kesejahteraan." Diyakini, kiprah TNI menjaga kesatuan RI justru banyak melahirkan gerakan separatisme.

Dua Wajah Tentara - NKRI di Bawah Bayang Militer

Api di Tanah Bara

Sejak Penentuan Pendapat Rakyat 1969 yang banyak memicu keraguan, Papua berada dalam dekapan militer Indonesia. Sejak itu pula Jakarta menerapkan pendekatan keamanan buat memastikan provinsi di ufuk timur itu tetap menjadi bagian NKRI. Tapi keterlibatan TNI bukan tanpa dosa. Puluhan hingga ratusan kasus pelanggaran HAM dicatat hingga kini.

Dua Wajah Tentara - NKRI di Bawah Bayang Militer

Rasionalisasi Pembunuhan

Tudingan terberat ke arah mabes TNI di Cilangkap adalah rasionalisasi pembunuhan warga sipil di Papua. Theys Hiyo Eluay yang ditemukan mati tahun 2001 silam adalah salah satu korban. Pelakunya, anggota Komando Pasukan Khusus, mendapat hukuman ringan berkat campur tangan bekas Kepala Staf TNI, Ryamizad Ryacudu yang kini jadi Menteri Pertahanan. "Pembunuh Theys adalah pahlawan," katanya saat itu

Dua Wajah Tentara - NKRI di Bawah Bayang Militer

Merawat Konflik, Menjaga Kepentingan

Berulangkali aksi TNI memprovokasi konflik dan kerusuhan. Desember 2014 silam aparat keamanan menembak mati empat orang ketika warga Paniai mengamuk lantaran salah satu rekannya dipukuli hingga mati oleh TNI. Provokasi berupa pembunuhan juga dilakukan di beberapa daerah lain di Papua. Faktanya nasionalisme Papua berkembang pesat akibat tindakan represif TNI, seperti juga di Aceh dan Timor Leste

Dua Wajah Tentara - NKRI di Bawah Bayang Militer

Seroja Dipetik Paksa

Diperkirakan hingga 200.000 orang meninggal dunia dan hilang selama 24 tahun pendudukan Indonesia di Timor Leste. Sejak operasi Seroja 1975, Timor Leste secara praktis berada di bawah kekuasaan TNI, meski ada upaya kuat Suharto buat membangun pemerintahan sipil.

Dua Wajah Tentara - NKRI di Bawah Bayang Militer

Petaka di Santa Cruz

Kegagalan pemerintahan sipil Indonesia di Timor Leste berakibat fatal. Pada 12 November 1991, aksi demonstrasi mahasiswa menuntut referendum dan kemerdekaan dijawab dengan aksi brutal oleh aparat keamanan. Sebanyak 271 orang tewas, 382 terluka, dan 250 lainnya menghilang.

Dua Wajah Tentara - NKRI di Bawah Bayang Militer

Akhir Kegelapan

Sejak pembantaian tersebut Indonesia mulai dihujani tekanan internasional buat membebaskan Timor Leste. Australia yang tadinya mendukung pendudukan, berbalik mendesak kemerdekaan bekas koloni Portugal itu. PBB pun mulai menggodok opsi misi perdamaian. Akhirnya menyusul arus balik reformasi 1998, penduduk Timor Leste menggelar referendum kemerdekaan tahun 1999 yang didukung lebih dari 70% pemilih.

Dua Wajah Tentara - NKRI di Bawah Bayang Militer

Serambi Berdarah

Pendekatan serupa dianut TNI menyikapi kebangkitan nasionalisme Aceh, meski dengan akhir yang berbeda. Perang yang dilancarkan oleh Gerakan Aceh Merdeka, dijawab dengan teror terhadap pendukung dan simpatisan organisasi pimpinan Hasan Tiro itu. Namun berbagai aksi keji TNI justru memperkuat kebencian masyarakat Aceh terhadap pemerintah Indonesia.

Dua Wajah Tentara - NKRI di Bawah Bayang Militer

Daerah Operasi Militer

Dua kali Jakarta mendeklarasikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer, antara 1990-1998 dan 2003-2004. Amnesty International mencatat, perang di Aceh sedikitnya menelan 15.000 korban jiwa, kebanyakan warga sipil. TNI dituding bertanggungjawab dalam banyak kasus pelanggaran HAM, antara lain penyiksaan dan pemerkosaan, tapi hingga kini tidak ada konsekuensi hukum.

Dua Wajah Tentara - NKRI di Bawah Bayang Militer

Alam Berbicara

Perang di Aceh berakhir dramatis. Di tengah eskalasi kekerasan pada masa darurat militer, bencana alam berupa gempa bumi dan Tsunami menghantam provinsi di ujung barat Indonesia itu. Lebih dari 100.000 penduduk tewas. Tidak lama kemudian semua pihak yang bertikai sepakat berdamai dengan menandatangani perjanjian di Helsinki, 2005.

Hubungan Luhut dan Prabowo

Impunitas bisa terus berlanjut, juga disebabkan adanya hubungan yang ambigu di kalangan elite perwira tingginya, termasuk yang sudah purnawirawan. Pada masa Orde Baru dan tahun-tahun awal masa reformasi, bagaimana bentuk hubungan mereka sangat tertutup, sulit diakses publik.

Dengan berlalunya waktu, sedikit demi sedikit pola hubungan di lingkaran elite perwira tinggi mulai terbuka. Salah satunya adalah pasang surut hubungan antara Jenderal Purn. Luhut B. Panjaitan (Akmil 1970, kini Menkopolhukam) dan Letjen. Purn. Prabowo Subianto (Akmil 1974).

Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009, terbit biografi mantan Danjen. Kopassus Letjen. Purn. Sintong Panjaitan. Biografi itu telah menyediakan keleluasaan bagi Luhut Panjaitan untuk mendiskreditkan figur Prabowo secara gamblang, yang saat sedang mengajukan diri sebagai Cawapres (berpasangan dengan Megawati). Tampaknya bukan sesuatu yang kebetulan bila buku itu diterbitkan menjelang Pilpres 2009. Mungkinkah penerbitan biografi itu adalah sengaja untuk menghadang Prabowo?

Pasang surut hubungan Luhut dan Prabowo tak bisa dipisahkan dari friksi yang pernah muncul di masa Orde Baru, di mana mereka berdua menjadi “bintang” di faksi masing-masing. Prabowo dari TNI (d/h ABRI) “Hijau”, sementara Luhut dari faksi yang lain, sebut saja faksi Benny Murdani. Namun sekeras apa pun konflik keduanya, Luhut tidak akan berdiam diri, seandainya Prabowo akan diajukan ke pengadilan HAM ad hoc kelak, seperti yang menjadi tuntutan keluarga korban selama ini.

Penulis: Aris Santoso

Dengan berbagai cara, baik kepada Prabowo maupun kepada perwira tinggi lain, Luhut akan melindunginya, bila mereka akan diproses secara judisial. Apa yang akan dilakukan Luhut, juga bakal dilakukan perwira tinggi lain, kebetulan saja kini Luhut yang sedang dalam posisi menentukan. Mekanisme saling melindungi di antara perwira tinggi itu, bisa dibaca sebagai turunan atau varian dari jiwa korsa (esprit de corps).

Kini bola panas ada di tangan Luhut, mengingat Luhut merupakan purnawirawan jenderal dengan posisi politik terkuat. Dia boleh disebut sebagai backbone dari pemerintahan Presiden Jokowi hari ini. Bila ada reshuffle kabinet sampai jilid berapa pun, ada dua nama yang akan terus bertahan: Luhut Panjaitan dan Puan Maharani.

Penulis:

Aris Santoso dikenal sejak lama sebagai pengamat TNI (khususnya Angkatan Darat), biasa menulis masalah kemiliteran di media cetak dan online. Kini bekerja sebagai staf administrasi di lembaga yang bergerak di bidang HAM (KontraS).

*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWNesia menjadi tanggung jawab penulis.

Konten terkait

Ikuti kami