Pemerintah Indonesia Segera Impor Beras

Pemerintah semula menetapkan larangan mengimpor beras sampai Maret 2007. Namun, kekurangan stok beras nasional di perum Bulog mendasari keputusan pemerintah untuk mempercepat impor beras.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam konferensi pers Kamis pagi (21/12) di Jakarta mengatakan, stok beras nasional berkurang sekitar 250 ribu ton perbulan, akibat operasi pasar dan penyaluran beras rakyat miskin secara besar-besaran.

Pengamat Pertanian Bustanil Arifin mengatakan, jika alasannya betul-betul karena produksi tidak cukup, langkah mengimpor beras boleh jadi merupakan keputusan terbaik untuk situasi saat ini.

Tetapi Bustanul mengingatkan, harus dipertimbangkan dampak impor beras terhadap panen raya yang diperkirakan berlangsung Maret 2007.

Bustanul Arifin: "Kalau tidak salah keputusan itu menyebutkan, harus 520 ribu ton, itu cukup banyak, dan itu akan sampai bulan Maret 2007. Saya tidak tahu bagaimana cara menentukan angka itu, saya tentu saja tidak ikut rapat, dan mengapa juga harus sampai Maret? Kalau pertimbangan dan ramalan yang saya baca dari temen-temen BMG, hujan sudah ada sekarang, kalau pun terlambat tanam karena kemarau dan musim tanam baru dimulai Desember, panen itu sudah bisa dilakukan Maret. Kalau impor dilakukan bulan Maret, menurut saya berpotensi menekan harga gabah petani, sangat tidak kita harapkan."

Menurut Bustanul Arifin, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, ada beberapa hal yang perlu dikritisi dari keputusan pemerintah mengimpor beras.

Mengapa pada awal tahun pemerintah menyatakan bahwa produksi aman? BPS bahkan memperkuat dengan keterangan bahwa produksi mencapai 54,7 juta ton gabah kering giling.

Jumlah itu setara dengan 34 juta ton beras yang menurut Bustanul lebih dari cukup untuk menghadapi laju konsumsi di Indonesia.

Berpatokan pada itu, Indonesia seharusnya tidak mengimpor beras. Namun kenyataannya beras langka dan harganya melonjak tinggi.

Bustanul Arifin: "Pertanyaannya, apakah hal ini merupakan frame atau set up sehingga.. beras langka dan seterusnya pada keputusan impor, kalau itu yang terjadi saya yakin masuk ke ranah politik. Benar, Presiden berharap itu tidak dipolitisir, tapi siapapun akan mengatakan, keputusan kebijakan itu ada dimensi politiknya yang cukup kental, yang saya menduga ceritanya masih akan panjang, besok atau lusa. "

Wakil Presiden Jusuf Kalla kamis pagi mengatakan, langkah impor beras yang diputuskan pemerintah tidak perlu meminta persetujuan DPR karena pemerintah tidak menggunakan APBN.

Indoneisa berhasil mencapai swa sembada beras di awal tahun 80-an. Satu dasawarsa kemudian, Indonesia beralih dalam kelompok pengimpor beras terbesar akibat kekurangan produksi di dalam negeri, digabung dengan masalah peningkatan populasi penduduk.