Pemerintah Jerman Putuskan Peluasan Misi Militer Bundeswehr di Irak dan Afghanistan

Kabinet Jerman hari Rabu (7/3) memutuskan peluasan misi militer Bundeswehr di Irak dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Jumlah pasuken Jerman di Afghanistan akan ditambah.

Setelah militer Jerman Bundeswehr minggu-minggu lalu disorot karena kekurangan fasilitas dan peralatan militer, kabinet Jerman justru memutuskan peluasan misi Bundeswehr di luar negeri, terutama di Irak dan Afghanistan.

Di Irak, pasukan akan fokus pada pendidikan dan pelatihan militer lokal, terutama untuk penjinakan bom dan bahan peledak rakitan. Tujuannya adalah demi stabilisasi kawasan itu, yang dianggap elemen terpenting dalam upaya menghadang radikalisme. Sampai saat ini, para pelatih militer Jerman hanya ditugaskan di kawasan-kawasan yang dikuasi kelompok Kurdi.

Jumlah pelatih militer Jerman di Irak ditetapkan maksimal 800 orang. Namun selain melatih kelompok bersenjata Kurdi, mereka akan lebih banyak melatih tentara Irak, terutama untuk menyingkirkan ranjau darat dan perangkap bahan peledak lainnya. Hal itu adalah prasyarat penting untuk melaksanakan berbagai proyek pembangunan kembali di kawasan-kawasan yang pernah dilanda perang hebat.

Irak Nawaran Anti-IS-Miliz Frauen Kurdinnen Jesidinnen

Serdadu Jerman melatih milisi perempuan Kurdi di Irak

Kritik oposisi

Kalangan oposisi di parlemen Jerman Bundestag mengeritik peluasan misi militernya. „Peningkatan kemampuan aparat keamanan di Irak adalah langkah yang baik, jika beberapa prasyarat dipenuhi. Namun sekali lagi, tidak dibahas bagaimana solusi politiknya ", kata politisi Partai Hijau Anieszka kepad sebuah harian Jerman. Politisi Partai Kiri Heike Hänsel menuduh pemerintah Jerman masih mengandalkan lengkah militer sebagai instrumen politik.

Tema

 Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen yang baru saja berkunjung ke Irak juga menyoroti masalah logistik dan fasilitas pengobatan.

„Jadi yang penting adalah elemen-elemen yang dapat menstabilkan situasi, yang pada jangka panjang menjamin bahwa Irak bisa memiliki militer yang loyal, mandiri dan siap dikerahkan", kata Ursula von der Leyen.

Nordirak - Bundeswehr stoppt Ausbildung von Peschmerga-Kämpfern

Anggota Bundeswehr menunjukkan fungsi dan cara menangani peluncur granat kepada anggota Peshmerga

Misi Bundeswehr sebagai jembatan

Jurubicara luar negeri Partai Hijau Omid Nouripor mengatakan, misi militer Jerman harus menjadi kontribusi jelas dengan tujuan agar „reformasi sektor keamanan (di Irak) melahirkan satu kesatuan militer, sehingga satuan militer misalnya tidak hanya terdiri dari kaum Sunni atau kaum Syiah atau Kurdi, melainkan menjadi anggota militer Irak."

Memang masih belum jelas, apa yang selanjutnya akan dilaksanakan militer Jerman di kawasan Kurdi. Hingga kini, hubungan kawasan-kawasan Kurdi yang menikmati otonomi dengan pemerintah pusat di Bagdad tidak selalu baik.

Pengamat Irak Henner Fürtig, Direktur GIGA-Institut di Hamburg menerangkan, kaum Kurdi selama ini selalu bersikap terbuka pada dukungan dan pengaruh Barat. Aspirasi mereka juga cukup jelas, yaitu mempertahankan status otonominya.

„Mereka dulu punya parlemen sendiri, jadi secara de-facto sudah memerintah sendiri. Mereka juga punya ekspor minyak, ada pasukan yang menjaga perbatasannya. Dan unit-unit Peshmerga juga sudah punya struktur seperti militer resmi", kata Fürtig.

Politik

Orang Kurdi dan tempat tinggalnya

Populasi Kurdi besarnya sekitar dua puluh lima sampai tiga puluh juta orang. Orang-orang ini tinggal di daerah pegunungan yang tersebar di lima negara, yaitu Irak, Suriah, Turki, Iran dan Armenia.

Politik

Hubungan tidak harmonis

Kaum Kurdi tidak memiliki negara sendiri yang terpisah. Tapi mereka sejak lama telah berkampanye untuk otonomi atau kemerdekaan. Itulah sebabnya hubungan mereka dengan pemerintah negara Turki, Irak, Suriah dan Iran tidak harmonis

Politik

Kurdistan

Pada tahun 1992, Pemerintah Daerah Kurdistan dibentuk di Irak. Majelis Nasional Kurdistan, parlemen pertama yang dipilih secara demokratis di wilayah Kurdistan Irak, membentuk pemerintah ini.

Politik

Punya militer

Kurdistan memiliki parlemen sendiri, juga pasukan yaitu Peshmerga. Para pejuang Peshmerga sering jadi kepala berita, terutama karena sukses melawan kelompok teror ISIS. Pemerintah Kurdistan juga memiliki kebijakan perbatasan dan luar negerinya sendiri.

Politik

Keyakinan agama

Kebanyak orang Kurdi memeluk Islam Suni. Tetapi ada juga juga yang memeluk agama-agama lain, seperti Kristen, Yazidi, Alevi dan agama etnis Kurdi.

Politik

Mimpi dari negara yang berbeda

Setelah jatuhnya Kekaisaran Ottoman di masa Perang Dunia Pertama, koalisi negara-negara Barat yang menang perang memecah belah Kurdistan dan menempatkannya dalam beberapa negara. Itu didasari kesepakatan yang disebut Traité de Sèvres dari 1920.

Politik

Kekhawatiran negara tetangga Irak

Turki dan Iran khawatir bahwa karena referendum kemerdekaan yang diadakan di Irak Utara, Senin 25 September 2017, warga minoritas Kurdi di negara mereka akan menuntut kebebasan juga. Kini kedua negara itu mengancam akan menghentikan hubungan bisnis mereka dengan kawasan otonomi Kurdi di Irak Utara.

Politik

Bagaimana hubungan dengan Amerika Serikat?

Banyak negara barat juga menolak untuk menerima referendum orang Kurdi. Mereka mengatakan itu bisa memperburuk situasi Timur Tengah yang saat inipun sudah tidak stabil. Foto: polisi anti huru-hara dikerahkan ketika warga pro Kurdi berdemonstrasi di Istanbul (26/10/2017). Penulis: Ashok Kumar (ml/as)