Pemerintah Jerman Setujui Ekspor Senjata ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab

UU Jerman Praktis melarang ekspor senjata ke negara yang terlibat konflik bersenjata. Namun Berlin baru-baru ini menyetujui penjualan senjata ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) terlibat aktif dalam perang di Yaman. Perjanjian koalisi pemerintahan Jerman saat ini, antara CDU, CSU dan SPD bahkan secara tegas menentang penjualan senjata itu.

Namun Menteri Ekonomi Peter Altmeier dalam sebuah surat kepada Komisi Ekonomi di parlemen Jerman Bundestag mengakui, pemerintahannya menyetujui ekspor senjata dan perlengkapan militer ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Selain itu juga ke Katar, Yordania dan Mesir.

Peter Altmeier menerangkan, penjualan senjata itu sebelumnya telah disetujui oleh komisi-komisi pengawas di parlemen, antara lain Komisi Keamanan.

Jemen Panzer

Pasukan pendukung Yaman Selatan yang berperang dengan pemberontak Huthi-Syiah

Sistem senjata termodern

Dalam keterangannya Altmeier menyebutkan, Saudi Arabia akan mendapat sistem pelacak artileri. Perangkat radar yang bisa dipasang pada kendaraan militer itu mampu mendeteksi dari mana datangnya serangan musuh secara akurat dan dengan demikian memudahkan serangan balik.

Tema

Selain itu, Komisi Keamanan yang terdiri dari Kanselir Angela Merkel dan beberapa menteri terkait, menyetujui penjualan 48 rudal dan 91 sistem radar pelacak target untuk kapal perang kepada UEA.

Jerman juga menjual 170 rudal dan roket untuk sistem rudal udara-ke-udara kepada Katar dan 385 mortir penghancur kendaraan lapis baja kepada Yodania. Sementara Mesir akan membeli 7 unit sistem pertahanan udara. Altmeier dalam suratnya tidak menyebutkan berapa nilai transaksi penjualan senjata itu.

Pihak oposisi mengritik transaksi senjata terbaru itu dan menyebutnya "tidak bertanggung jawab". Partai Kiri menuntut agar pemerintah segera menghentikan semua bisnis senjata dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata di Yaman.

Jemen Huthi Rebellen

Pendukung pemberontak Huthi berparade di ibukota Sanaa, November 2015

Langgar perjanjian koalisi?

Dalam perjanjian koalisi dari awal tahun ini disebutkan, pemerintahan koalisi tidak menjual senjata ke pihak manapun yang terlibat dalam perang saudara di Yaman. Kecuali ekspor senjata yang telah disetujui sebelum pemerintahan terbentuk, atau senjata yang tidak meninggalkan wilayah negara penerima.

Sebuah koalisi militer yang dipimpin oleh Arab Saudi dan UEA melakukan intervensi ke Yaman pada tahun 2015 untuk mendukung pemerintahan Presiden Abed Rabbo Mansour Hadi yang diakui secara internasional. Mansour Hadi digulingkan oleh pemberontak Houthi, dan kemudian melarikan diri ke Arab Saudi.

Lebih dari 10.000 orang tewas dalam konflik yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan besar dan mengancam jutaan orang  kelaparan. Pasukan Arab Saudi dan UEA dituduh beberapa pihak melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan kemungkinan kejahatan perang di Yaman.

Politik

Ekspor senjata ke Arab dihentikan

Kontrol ekspor senjata Jerman akan diperketat oleh kabinet yang baru. Aturan ekspor senjata diperbaharui terakhir kali, pada tahun 2000. Kontrol baru secara khusus akan dilakukan pada semua negara yang turut andil dalam Perang Yaman. Keputusan ini jadi pukulan telak bagi Arab Saudi, salah satu pelanggan terbesar senjata Jerman, yang dipastikan dikeluarkan dari daftar tujuan ekspor.

Politik

Seribu pengungsi sebulan

Pengungsi adalah isu politik paling berat yang dibahas sejak awal perundingan. Pekan lalu, kedua pihak sepakat bahwa jumlah pengungsi yang diizinkan masuk Jerman lewat program reuni keluarga dibatasi tidak akan melebihi 1000 dalam sebulan. Tidak dibahas pengecualian mengenai izin tinggal atas 'subsidiary protection' bagi pengungsi yang mendapat ancaman serius di negara asal.

Politik

Lapangan kerja bagi kaum muda

Koalisi secara khusus berjanji untuk fokus mengurangi pengangguran di kalangan kaum muda. Selain itu perusahaan raksasa seperti Google, Apple, Facebook, dan Amazon akan terkena "pembayaran pajak yang adil" di Eropa. Juga diputuskan bahwa pemerintah Jerman akan menguncurkan "lebih banyak investasi," untuk zona euro.

Politik

Rumah mahal, tunawisma merambah

SPD mengklaim sukses menggolkan agendanya untuk memberi solusi masalah mendesak di banyak kota di Jerman yakni spekulasi properti yang mermicu harga sewa meroket, kurangnya jumlah perumahan dengan ongkos sewa terjangkau, dan meningkatnya jumlah tunawisma. Peran pemerintah dalam tema perumahan dinilai akan memecahkan masalah.

Politik

Investasi untuk sekolah

Selain program bernilai 11 miliar Euro yang bertujuan untuk meningkatkan sistem investasi di Jerman, kedua partai koalisi Jerman juga sepakat untuk mencabut larangan kerjasama yang menghentikan investasi pemerintah federal di sekolah. Selama ini pendidikan adalah wewenang eksklusif negara bagian.

Politik

Internet cepat untuk semua

Program "miliaran euro" akan dikucurkan untuk memperluas jangkauan broadband hingga ke pelosok pedesaan di Jerman. Koalisi sepakat bahwa hak atas internet cepat akan tercapai tahun 2025. Aturan ini akan menjamin semua warga mendapat koneksi internet cepat di seluruh Jerman.

Politik

Emisi (harus) dikurangi

Para juru runding CDU dan SPD sepakat bahwa Jerman akan berpegang pada kesepakatan target iklim internasional pada tahun 2030 dan 2050. Komisi khusus akan bertugas untuk merancang "action plan" 2018 berisi langkah untuk merealisasikan sasaran tersebut. Departemen terkait seperti transportasi dan pertanian wajib menetapkan target mereka sendiri.

Politik

Stop pestisida dan tanaman rekayasa genetika

Pestisida glifosat adalah sumber gesekan antara CSU dan SPD terkait isu pertanian. Namun kesepakatan akhir memutuskan bahwa pestisida glifosat serta tanaman hasil rekayasa genetika akan dilarang. Percobaan dengan menggunakan hewan juga akan dibatasi. Selain itu, akan diterapkan penggunaan label yang menjamin kenyamanan hewan dengan memastikan kondisi peternakan yang lebih baik.

Politik

Kompromi asuransi kesehatan

Yang terakhir disepakati adalah isu kesehatan dan tenaga kerja. Ketiga partai sepakat membentuk komisi yang menyiapkan reformasi gaji dokter untuk perawatan pasien pengguna asuransi publik dan swasta. SPD harus berkompromi atas tuntutannya yang menghendaki ‘asuransi warga negara‘, yang memastikan standar pengobatan dasar bagi semua orang, terlepas apakah ia memiliki asuransi pribadi atau publik.

Politik

Hak kaum pekerja

Meski harus berkompromi dalam isu kesehatan, SPD menggolkan agenda utamanya terkait tenaga kerja. Kontrak tenaga kerja dipastikan hanya bisa dibatalkan jika pemberi kerja memberi alasan yang spesifik. Selain itu, program khusus akan dibentuk bagi 150.000 penganggur jangka panjang agar dapat kembali bekerja. Tiap orang berhak untuk mengganti kontrak paruh waktu menjadi kerja penuh waktu.

Politik

Pergeseran bidak kementerian

Berbagai poin kesepakatan perundingan koalisi membawa konsekuensi yang mempengaruhi jabatan yang dipegang masing-masing partai di kementerian. Lima 'kementerian klasik' di Jerman: Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Hukum dan Pertahanan dipastikan akan berganti tangan. Ed: ts/as (DW)

hp/as (rtr,kna)