1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Pemerintahan Tunisia Dibubarkan

14 Januari 2011

Presiden Ben Ali membubarkan pemerintahan dan memberlakukan keadaan darurat negara. Ia mengumumkan memerintahkan perdana menteri untuk membentuk pemerintahan transisi.

https://p.dw.com/p/zxib
Seorang demonstran meneriakkan slogan menentang Presiden Ben AliFoto: AP

Ben Ali mengumumkan bahwa ia telah memerintahkan Perdana Menteri Mohammed Ghannouchi untuk membentuk pemerintahan transisi. Pemerintahan ini akan bertugas menyiapkan pemilihan umum yang dipercepat. Pemilu parlemen berikutnya sebenarnya dijadwalkan tahun 2014. Namun tekanan aksi protes yang tak kunjung reda memaksa penguasa Tunisia untuk bereaksi.

Zine al Abidin Ben Ali sebelumnya masih mencoba menenangkan suasana dan berbicara kepada rakyatnya melalui siaran televisi. Dalam pidatonya hari Kamis (13/01), Ben Ali yang berkuasa di Tunisia sejak tahun 1987 antara lain berjanji tidak akan mencalonkan diri lagi dalam pemilu tahun 2014. Ia juga mengatakan telah memerintahan angkatan bersenjata untuk tidak menggunakan senjata api dalam menghadapi demonstran. Ben Ali yang awal pekan ini menyalahkan 'teroris' atas kerusuhan yang terjadi, juga mengatakan ia sangat menyesali kematian warga sipil dalam aksi protes. Selain itu, harga gula, susu dan roti juga akan diturunkan. Berbagai reformasi dan lebih banyak kebebasan juga dijanjikannya.

"Saya memutuskan untuk memberikan kebebasan pers dalam segala tingkatan dan tidak akan memblokir akses ke internet. Media juga tidak akan dikontrol lagi. Namun, kita juga harus menghargai prinsip dan sikap kita," kata Ben Ali. Usai pidato tersebut, terdengar konser klakson mobil di ibukota Tunis. Seakan berupa pernyataan solidaritas terhadap Ben Ali dari para pendukungnya.

Bendera Tunisia dilambaikan oleh ratusan orang yang menyambut pidato Ben Ali. Namun, tidak semua pihak bersikap sama. Pengacara HAM Mohamed Aboou misalnya mengatakan ia tidak mempercayai pidato presiden dan Ben Ali hanya menipu rakyatnya dengan janji-janji yang tidak akan ia tepati.

Salah seorang politisi oposisi Najib Chebbi berusaha untuk bersikap lebih netral: "Itu janji-janji yang terdengar baik. Tetapi yang kita butuhkan sekarang bukan lah sekedar pidato atau janji, melainkan mekanisme untuk melaksanakannya."

Chebbi juga menuntut pembentukan pemerintahan koalisi.  "Partai yang berkuasa tidak bisa terus memonopoli kehidupan politik. Kini kita berada di bawah sistem satu partai. Dan kegagalan sistem ini lah yang menyebabkan terjadinya aksi protes," tandas Chebby.

Menteri Luar Negeri Tunisia Kamel Morjane mengatakan kepada radio Perancis, bahwa Ben Ali siap untuk mengadakan pemilihan legislatif sebelum pemilihan presiden di akhir masa jabatannya pada tahun 2014.

Ternyata usaha presiden Ben Ali meredakan amarah warganya tidaklah cukup melalui pidato Kamis malam. Hari Jumat (14/01), ribuan demonstran kembali melakukan aksi protes di ibukota dan menuntut Ben Ali untuk segera mengundurkan diri. "Kami menolak Ben Ali, pemberontakan berlanjut." Demikian antara lain seruan para demonstran.

Vidi Legowo-Zipperer/rtr,afp,dpa
Editor: Hendra Pasuhuk