Pemilu Palestina Batal?

Demonstrasi terjadi di Ramallah. "Rakyat menginginkan akhir dari perpecahan,“ demikian diserukan demonstran hari Kamis 17 Februari di Ramallah. Ratusan warga Palestina turun kejalan menuntut agar Hamas dan Fatah berdamai. Persaingan kekuasaan antara kedua kelompok itu tidak memungkinkan perkembangan demokratis di wilayah Palestina.

Mungkin Tidak Diadakan

Jika Hamas yang memerintah di Jalur Gaza dan Fatah di bawah Presiden Abbas yang mendominasi di Ramallah secara resmi berdamai, barulah jalan menuju pemilu baru akan terbuka. Sepekan yang lalu, Abbas mengumumkan akan mengadakan pemilu presiden dan parlemen bulan September mendatang. Sekarang ia menyatakan dengan persis rencananya.

"Kalau soal pemilu, kita tidak akan menerima pemilu parlemen dan presiden yang hanya diadakan di Tepi Barat Yordan." Abbas menambahkan, pemilu harus diadakan baik di Tepi Barat Yordan maupun di Jalur Gaza. Jika itu tidak dapat dilaksanakan, maka pemilu tidak akan diadakan sama sekali.

Hamas Tolak Pemilu

Pemerintah di Ramallah berusaha, agar pemilu benar-benar dapat diadakan di kedua bagian Palestina, demikian dinyatakan Abbas. Tetapi setelah pernyataan terakhir yang diberikan presiden Palestina itu, pemilu baru kemungkinan besar tidak akan diadakan September mendatang. Karena kubu Islam konservatif di tubuh Hamas tidak bersedia ikut dalam pemilu.

Sami Abu Suhri, juru bicara Hamas di Jalur Gaza menyatakan gerakannya tetap berpegang pada boikot terhadap pemilu yang direncanakan Abbas. "Itu memperkuat rasa percaya rakyat akan posisi Hamas. Kami juga menjamin, bahwa pemilu tidak akan dapat diadakan tanpa keikutsertaan Hamas."

Menurut Suhri, pemilu bukanlah jalan keluar yang ibaratnya mujizat bagi krisis yang dihadapi Palestina sekarang. Yang dibutuhkan adalah studi menyeluruh dan penilaian ulang seluruh situasi Palestina, sehingga pemerintah dapat kembali mengorganisir negara. Abu Suhri menambahkan, pemilu dapat menjadi salah satu hasilnya, tetapi bukan awal untuk memulai pengaturan ulang negara.

Tanpa Penugasan Rakyat

Pemilu sebenarnya sudah sejak lama harus diadakan. Pemilu terakhir diadakan tahun 2005 dan 2006. Masa tugas Presiden Palestina Mahmud Abbas yang resmi, sudah berakhir 2009 lalu. Oleh sebab itu, Hamas menganggap pria yang memegang tampuk kekuasaan pemerintahan otonomi Palestina di Ramallah sebagai presiden tanpa penugasan dari rakyat.

Dalam pemilu Januari 2006, Hamas berhasil mendapat suara terbanyak. Juni 2007, gerakan itu kemudian mengambil alih kekuasaan di Jalur Gaza secara paksa. Mereka mengusir atau membunuh pimpinan gerakan Fatah yang tinggal di wilayah itu.

Sebastian Engelbrecht / Marjory Linardy

Editor: Edith Koesoemawiria