070611 Türkei Wahlen Parteien
9 Juni 2011
Para pengkritik kuatir kemenangan semacam itu akan membantu pemimpin AKP Recep Tayyip Erdoğan mempererat cengkeramannya terhadap kekuasaan dan menetapkan sistem satu partai secara de facto. Hal ini dapat menggerogoti kebebasan dan hak-hak demokratis, serta menambah tekanan terhadap kelompok-kelompok oposisi sekuler dan Kurdi.
AKP menepis kritik dan berjanji akan memberlakukan konstitusi sipil baru. Volkan Bozkır, mantan diplomat yang memimpin usaha bagi kampanye Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa sejak tahun 1998, kini kandidat AKP untuk parlemen. Ia mengatakan, tak ada gunanya bicara tentang sistem satu partai di Turki.
Kekangan terhadap Kebebasan
Sementara Turki memperoleh lebih banyak pengakuan internasional sebagai kekuatan regional yang berkembang, rapornya dalam soal demokrasi dan kebebasan memburuk pada tahun-tahun terakhir.
Menurut Organisasi bagi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, OSCE, Turki saat ini menahan sedikitnya 57 jurnalis di penjara. Pembatasan terhadap akses internet, praktik penyadapan dan berkembangnya intoleransi pemerintah terhadap kritik, menumbuhkan kekuatiran.
Berubah menjadi Negara Islam?
AKP mulai berkuasa tahun 2003, dengan lebih 34% suara dalam pemilu. Tahun 2007, lebih dari 46%. Jika dalam pemilu 12 Juni mereka memperoleh mayoritas absolut di parlemen, maka AKP dapat mengubah konstitusi, tanpa referendum. Ada kekhawatiran AKP memaksakan islamisasi lewat pemerintahan yang otoriter.
Tapi kekhawatiran íni ditepis Profesor Metin Heper dari Universitas Bilkent di Ankara,. “AKP berkuasa lewat pemilu. Sejauh ini partai itu tak berusaha untuk mengubah hukum sipil, juga tidak mengubah Turki menjadi negara Islam. Jika melakukannya, AKP akan kehilangan mayoritas pemilih. Dan jika kita bicara tentang keanggotaan Uni Eropa, Anda akan berada di luar Uni Eropa begitu Anda meninggalkan demokrasi."
Kekhawatiran
Salah satu janji utama AKP sebelum pemilu adalah konstitusi baru. AKP bertujuan membuat militer semakin tidak politis dan membuka jalan bagi kebebasan beragama dan, seperti dikatakan PM Erdogan, mensahkan sistem presidensial.
Saat hampir semua partai politik menyetujui pembatasan kekuatan politik angkatan bersenjata, perluasan hak demokrasi dan kebebasan, dua isu utama, yaitu sekularisme dan hak lebih luas bagi etnis Kurdi, akan tetap merupakan elemen paling memecah belah dalam debat tentang konstitusi.
Pakar politik Professor Metin Heper pesimis, "Partai yang memerintah bisa saja mensahkan konstitusi baru, jika memenangkan mayoritas absolut di parlemen. Tetapi, keabsahan konstitusi akan dipertanyakan. Para pemimpin Turki semestinya bergerak menuju rekonsiliasi. Jika tidak, isu konstitusi akan sekali lagi memecah belah kita. Turki akan menghadapi lebih banyak masalah."
Ahyan Simsek/Renata Permadi
Editor: Hendra Pasuhuk