Pendudukan Kantor KNPB di Papua Sudutkan Kepolisian

Aksi Kepolisian Resor Mimika merebut sekretariat Komite Nasional Papua Barat menuai gugatan hukum. Polri dituding melanggar konstitusi dan didesak meminta maaf. Namun Istana Negara mendukung sepak terjang aparat keamanan

Setelah pergantian tahun, gejolak di Papua tak juga surut. Usai konflik berdarah di Nduga, kini pendudukan sekretariat Komite Nasional  Papua Barat di Mimika oleh Kepolisian RI mengundang reaksi keras. "Tidak begini caranya!," kata Kuasa Hukum KNPB Veronica Koman dalam pesan tertulis kepada Deutsche Welle.

Menurut Veronica langkah Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto, "tidak dikenal dalam hukum Indonesia. Dia mengatakan; "Dalam KUHAP tidak ada kewenangan kepolisian untuk 'mengambilalih' atau 'menduduki' atau 'merebut' properti milik warga negara." Kuasa Hukum KNPB menilai pendudukan sekretariat KNPB adalah "ilustrasi kecil tentang bagaimana orang Papua itu kerap terusir dari tanah mereka sendiri."

Agung beralasan, kantor KNPB digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab itu Kaplores Mimika itu pada 31 Desember silam memerintahkan pendudukan gedung sekretariat dan menyita semua atribut KNPB. Gedung itu kemudian dialihfungsikan sebagai posko keamanan untuk TNI dan Polri.

Setidaknya 10 orang mengaku dipukul dan ditendang selama operasi pendudukan, klaim KNPB. Aparat juga mengecat gambar bendera Indonesia yang dibubuhi tulisan 'NKRI Harga Mati' di tembok gedung.

Hukum dan Pengadilan | 04.12.2018

Istana negara dukung aksi Polres Mimika

Langkah Polres Mimika mendapat dukungan penuh dari istana negara. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai penanganan KNPB tidak memerlukan proses hukum yang rumit, lantaran tergolong upaya separatis, ujarnya kepada kantor berita KBR. Moeldoko meyakini pendudukan sekretariat KNPB sudah sesuai hukum yang berlaku.

Baca juga: Pemimpin Papua Minta Jokowi Tarik Mundur TNI/Polri dari Nduga

""Peran negara memberikan  rasa aman, nyaman, bagi siapa pun. Kan begitu. Jadi kalau ada upaya yang menuju ke rasa tidak aman dan tidak nyaman, di situ negara melakukan langkah-langkah yang diperlukan," ujar Kepala Staf Kepresidenan.

Namun KNPB tetap meminta Polri menarik pasukannya sesegera mungkin dan menyerahkan kembali gedung tersebut kepada komite. "Banyak anggota yang sehari-harinya masak, makan, tidur dan beraktivitas di sekretariat. Mereka sekarang ini jadi tidur di rumput-rumput depan sekretariat karena terusir," kata Veronica lagi.

Jokowi Blusukan di Papua

Delapan Kali di Papua

Selama lima jam Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Widodo menumpang pesawat kepresidenan ke Papua. Ini adalah kali ke-delapan presiden mengunjungi provinsi di ufuk timur Indonesia itu sejak dilantik Oktober 2014 silam.

Jokowi Blusukan di Papua

Sertifikat Tanda Kemakmuran

Dalam kunjungannya kali ini presiden mendapat agenda ketat. Setibanya di Jayapura, Jokowi dijadwalkan menyerahkan 3.331 sertifikat hak atas tanah kepada penduduk setempat. Ia berpesan agar penduduk menyimpan dokumen penting tersebut dengan aman. "Dimasukkan ke plastik, difotokopi, jadi kalau hilang ngurus-nya lebih gampang," ujar Presiden.

Jokowi Blusukan di Papua

Kepemilikan Permudah Pinjaman

Penyerahan sertifikat tanah dinilai penting sebagai pondasi kemakmuran. Kini penduduk bisa menggunakan sertifikat tersebut untuk menambah pinjaman usaha. "Tapi hati-hati untuk agunan ke bank tolong dihitung, dikalkulasi bisa mencicil, bisa mengembalikan ndak setiap bulan? Kalau ndak, jangan," ucap Presiden.

Jokowi Blusukan di Papua

Sertifikat Kurangi Konflik Tanah

Tahun 2017 silam pemerintah membagi-bagikan 70.000 sertifikat kepada penduduk Papua. Tahun ini Badan Pertanahan Nasional menargetkan penyerahan 20.000 sertifikat tanah tambahan.

Jokowi Blusukan di Papua

Rombongan Menteri di Jayapura

Selain presiden dan ibu negara, rombongan kenegaraan ini juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Seketaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek.

Jokowi Blusukan di Papua

Blusukan Infrastruktur

Selain bertemu penduduk, rombongan presiden juga dijadwalkan mengunjungi sejumlah proyek infrastruktur vital, antara lain Pasar Mama Mama yang khusus dibangun buat kaum perempuan dan jembatan Holtekamp di atas Teluk Youtefa.

Jokowi Blusukan di Papua

Jembatan Memangkas Jarak

Jembatan sepanjang 732 meter ini menghubungkan Jayapura dengan Muara Tami. Keberadaan jembatan di atas Teluk Youtefa memangkas waktu perjalanan dari yang semula 2.5 jam menjadi hanya satu jam saja.

Meski ada gugatan hukum, Polri tetap meyakini KNPB melakukan aktivitas makar dan sebab itu harus diberangus. Seperti dilansir Tribun News, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal menegaskan, warga Papua tidak diperbolehkan membentuk organisasi atau menggunakan lambang yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Bagi siapa saja yang melakukan hal tersebut akan diproses secara hukum sesuai aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata dia.

Baca juga: HRW: Serangan di Papua Perlu Penyelidikan Penuh

Namun KNPB sebaliknya menuding kepolisian bertindak di luar hukum. "Kepolisian bilang semua sudah sesuai ketentuan, mohon diperjelas sebutkan ketentuan yang mana? Penggusuran saja ada prosesnya kok," tandas Veronica Koman. Menurutnya aspirasi yang disuarakan KNPB "bukan soal separatisme, tapi penentuan nasib sendiri."

Selain penarikan pasukan, Polres Mimika juga diminta segera meminta maaf kepada KNPB dan masyarakat sekitar lantaran ikut menjadi korban "pelanggaran prosedur operasional," demikian isi surat somasi KNPB seperti dilansir tabloid Jubi. KNPB juga memberikan tenggat waktu selama tiga hari sebelum mengambil langkah hukum.

rzn/as (dari berbagai sumber)

Live
01:09 menit
Indonesia | 07.12.2018

Satuan Gabungan TNI-Polri Siap Tindak Tegas KKB Papua


Ikuti kami