Pertemuan Informal Menlu ASEAN

Perubahan pada agenda pembicaraan dalam pertemuan informal para menteri luar negeri negara anggota Association of South-East Asian Nation (ASEAN) di Bali kemarin, Rabu 19 April, menunjukkan kekhawatiran sejumlah negara di Asia Tenggara terhadap situasi politik terbaru di Yangon.

Sebelumnya, pertemuan tersebut direncanakan untuk membahas kerja sama ekonomi antara negara anggota, namun semakin lumpuhnya proses demokratisasi di Myanmar, pelan-pelan telah mengikis kesabaran negara-negara ASEAN.

Dalam pertemuan informal tersebut, para menlu ASEAN mendengarkan laporan kunjungan Menteri Luar Negeri Malaysia Sayid Hamid Albar baru-baru ini ke Myanmar. Albar, dalam laporannya, merasa kecewa dengan perkembangan demokratisasi di negara tersebut dan sikap pemerintah Myanmar yang menutup diri tehadap ASEAN.

Albar juga tidak melihat kesungguhan rezim militer Myanmar untuk menyelenggarakan pemilihan umum, seperti yang sudah dijanjikan. Pemerintah Myanmar mengaku harus terlebih dahulu menggelar sebuah referendum untuk menyetujui konstitusi baru. Selain itu rencana Albar untuk mengunjungi pemimpin oposisi, Aung San Suu kyi, juga dihalang-halangi oleh pemerintah di Yangon.

Dan kini, Junta Militer Myanmar menambah tekanannya terhadap pihak oposisi, dengan menuding setiap kelompok oposisi yang beroperasi di luar negeri, sebagai organisasi teroris. Sejumlah perhimpunan mahasiswa dan serikat buruh pun masuk dalam daftar hitam pemerintah.

David Tharckabaw, anggota majelis nasional Uni Birma, sebuah organisasi yang memayungi gerakan kelompok oposisi, mengatakan, bahwa negara-negara Barat tidak memiliki keseriusan dalam mengamati perkembangan terbaru di Myanmar.

“Kami merasa sedikit khawatir, karena banyak negara Eropa, Amerika maupun Australia menerima begitu saja pernyataan yang dikeluarkan oleh rezim militer di myanmar. Padahal jika mereka mau mengamati dengan lebih teliti, mereka akan mengerti bahwa hal tersebut adalah dakwaan yang tidak beralasan.”

Tharckabaw juga berharap, bahwa ASEAN tetap memberikan tekanan diplomasi kepada junta militer di Yangon untuk membebaskan kelompok oposisi dari tuduhan sebagai anggota organisasi teroris.

“Kami harap, ASEAN lebih menyoroti hal ini, karena mereka adalah tetangga kami dan rezim militer Myanmar adalah anggota ASEAN. Oleh karena itu, mereka harus menemukan jalan untuk menghentikan pelanggaran HAM di Myanmar. Dan ASEAN harus mengupayakan, agar proses demokratisasi di Myanmar kembali berjalan.”

Selain masalah Myanmar, dalam pertemuan informal menlu ASEAN turut pula dibahas lamaran keanggotaan Timor Leste. Namun ASEAN menilai, Timor Leste masih memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan negara-negara tetangganya. Timor Leste juga dianggap tidak memiliki dukungan keuangan yang cukup untuk mengikuti kegiatan ASEAN yang berjumlah ratusan setiap tahunnya.

Selain itu, lamaran Timor Leste ditujukan untuk mengikatkan diri dengan traktat persahabatan dan kerja sama di Asia Tenggara (TAC) dengan harapan dapat membuka jalan untuk menjadi anggota ASEAN. Meskipun terdapat kemungkinan akan masuknya Timor Leste ke dalam traktat tersebut, ASEAN harus terlebih dahulu membuat amandemen TAC, lantaran terdapat sebuah pasal yang membatasi jumlah keanggotaan menjadi hanya 10 negara.