Pertemuan Setengah hati G8

Pertemuan kelompok G8 di St. Petersburg Rusia tak lebih dari sebuah koalisi ekonomi delapan negara adidaya dunia. Kepala negara Amerika Serikat, Perancis, Jepang, Italia, Inggris, Jerman, Kanada dan wakil Uni Eropa serta badan moneter internasional (IMF) di meja yang sama, membicarakan masalah yang sama.

Di Rambouillet Perancis, lebih dari 30 tahun yang lalu, enam negara sepakat untuk mempererat kerja sama ekonomi dengan menggelar pertemuan puncak setiap tahun. Tapi kali ini, agenda pembicaraan Presiden Vladimir Putin dan tamu-tamunya di Istana Konstantin di St. Petersburg sudah berada jauh dari ide awal itu.

Tema seperti perdagangan atau pasar bersama tidak lagi mendapat pusat perhatian. Di bidang ekonomi, praktis hanya lonjakan harga minyak dan gagalnya perundingan WTO di Doha saja yang membuat resah delapan kepala negara itu.

Eskalasi konflik yang terus memanas di kawasan Timur Tengah tak pelak menjadi tema utama pembicaraan G8 tahun ini. Sementara perkara yang menyangkut perkembangan terbaru di dunia ekonomi, G8 seperti mengulangi laporan yang setiap tahunnya diumumkan, bahwa ekonomi dunia mengalami pertumbuhan positif, dan lonjakan harga minyak harus disikapi secara hati-hati.

Apakah seperti itu keadaanya? Dalam sebuah pertemuan yang ditahbiskan dengan nama pertemuan puncak ekonomi yang mempertemukan negara-negara industri paling maju, ekonomi hanya menjadi hidangan pembuka yang tidak lagi menarik? Bernd Pfaffenbach, dari tim ahli bidang ekonomi kanselir Jerman, Angela Merkel berkomentar,

“Saya meragukan hal itu. Memang perkembangan terbaru politik dunia harus selalu dibicarakan dan dicari solusinya. Adalah hal yang keliru, jika G8 menolak untuk mengubah agenda pembicaraanya, jika di Timur Tengah tiba-tiba muncul sebuah perkembangan problematik. Atau jika dunia internasional menghadapi masalah besar seperti di Iran saat ini. Kalau delapan kepala negara sudah berkumpul, maka mereka mau tak mau harus membicarakannya.”

Memang seperti itu kenyataan yang terjadi di St. Petersburg. Meskipun konflik Timur Tengah mendominasi suasana ruang pertemuan di istana Konstantin, delapan negara anggota kelompok G8 tetap membicarakan situasi yang harus dihadapi ekonomi dunia saat ini. Dan harga minyak dunia yang terus merangkak dan mencatat rekor baru tetap menjadi permasalahan utama.

Dua tahun lalu ketika G8 bertemu di Sea Island, Amerika, harga minyak mentah per barelnya masih sekitar 38 Dolar Amerika, sekarang sudah melonjak hampir dua kali lipat. Tak pelak, pekanya harga minyak terhadap situasi politik timur tengah membuat delapan kepala negara G8 enggan untuk berspekulasi tentang politik energi dunia. Apalagi sang tuan rumah, Rusia kerap dicurigai ingin menjadikan cadangan gasnya sebagai alat tawar menawar politik terhadap negara-negara tetangga.

Sebuah prakarsa untuk mendorong transparansi dalam pasar minyak dunia, JODI, juga menjadi topik utama pertemuan G8 di Rusia. Bernd Pfafenbach mengatakan,

“Munculnya prakarsa Jodi itu berangkat dari ide yang diusulkan Jerman. Namun kami lebih manahan diri dalam hal ini karena kami tidak ingin pujian apapun. Memang langkah itu harus dinilai positif. Bahkan G8 ingin memperluas pengaruh Jodi, tidak hanya pada pasar minyak mentah saja, tapi juga pasar gas dunia.”

Akan tetapi, inisiatif internasional sekelas JODI sekalipun tidak dapat menahan lonjakan harga minyak dunia. Padahal di bawah bendera JODI, berdiri 7 organisasi lintas negara seperti misalnya OPEC, APEC atau IEA yang beranggotakan 26 negara. Harga minyak yang tidak terkontrol membuat sejumlah negara, termasuk Jerman melakukan segala macam upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan minyak.

Kanselir Angela Merkel juga secara terang-terangan mengumumkan niat pemerintahannya untuk menghentikan penggunaan energi nuklir. Mengurangi ketergantungan terhadap pasokan minyak dan gas memang diharapkan mampu membebaskan ekonomi Jerman dari tekanan politik internasional. Kekhawatiran akan terulangnya politik nasionalisasi energi seperti yang terjadi pada dekade 70-an cukup membuat Eropa dan khususnya Jerman berpikir ulang jika ingin menambah pasokan dari luar, dari Rusia misalnya. Begitu pula menurut juru runding Jerman dalam pertemuan tahunan G8, Bernd Pfaffenbach,

“Masalahnya adalah, bahwa fluktuasi harga minyak dunia tidak dapat sepenuhnya dipengaruhi oleh rencana politik suatu negara. Jika prosesnya semudah itu, maka tidak akan ada masalah yang muncul. Akan tetapi kami tetap menyoroti pengaruh kenaikan itu secara serius. Lagipula dampaknya kan sudah bisa dirasakan dimana-mana. Dan kami harus mengimbangi kenaikan itu dengan tindakan yang tepat. Terutama dalam mengurangi ketergantungan Jerman terhadap pasokan minyak.”

Perundingan WTO

Selain harga minyak yang terus melambung, pertemuan kelompok G8 juga menyoroti buntunya perundingan WTO di Doha, Katar. Sebelumnya organisasi perdagangan dunia itu mengadakan pertemuan guna mencari kata sepakat atas sejumlah isu penting seputar perdagangan di sektor pertanian dan industri.

Memang dalam hal ini, G8 akhirnya mampu menyuarakan sikap bersama untuk menyerukan semua pihak agar kembali ke meja perundingan. Dan selambat-lambatnya sampai akhir Agustus dapat mencari solusi atas hambatan perdagangan yang diributkan. Akan tetapi, Jörg Kalinski dari OXFAM, yang menyoroti persoalan kemiskinan di negara berkembang, meragukan keberhasilan seruan G8 tersebut. Dikatakannya,

“Perundingan ini kan dibekukan karena Amerika dan Uni Eropa tidak siap untuk memberikan kelonggaran dalam UU yang melindungi sektor pertaniannya. Apa artinya juga kelonggaran? Karena mereka tidak dapat menepati janjinya sendiri, yang salah satunya adalah mencabut subsidi pertanian. Dan sekarang G8 mencoba untuk memulai kembali perundingan yang sudah buntu dengan menunjukkan sikap bersama. Jadi saya sangat meragukan, bahwa pertemuan G8 ini adalah forum yang tepat untuk menghidupkan kembali perundingan WTO.

Rusia Dirugikan

Kerugian lain yang muncul dari gagalnya perundingan WTO sebenarnya harus ditanggung tuan rumah pertemuan G8 kali ini, Rusia. Padahal, presiden Vladimir Putin mengharapkan dapat mencapai persetujuan dengan Amerika Serikat, sesuatu yang dapat memuluskan jalan Moskow untuk menjadi anggota WTO. Tapi Putin gagal merealisasikan rencananya itu. Presiden Amerika Serikat, George W. Bush tetap menjegal usaha Moskow untuk menjadi anggota. Bush sendiri mengatakan,

“Kami adalah perunding yang tahan banting karena kami ingin persetujuan yang telah kami capai diterima oleh kongres. Tapi saya yakin kami telah melakukan perundingan yang adil dan juru runding kami telah berusaha mencapai tujuan yang telah saya tetapkan, bahwa kami ingin Rusia memiliki akses penuh ke WTO. Itu yang kami inginkan dan kami akan melanjutkan proses perundingan.”

Impian untuk menjadi anggota WTO sebenarnya sudah dimiliki Rusia sejak 15 tahun lalu. Melalui status anggota WTO, Rusia dapat menjami aliran dana investasi dari luar negeri dan akses tak terbatas ke pasar internasional bagi barang dan hasil buminya. Namun kini Rusia pun harus merelakan posisinya terombang-ambing di tengah perundingan seputar keanggotaannya. Masalah yang disoroti adalah subsidi pemerintahan Putin terhadap harga bahan bakar minyak dan gas yang tinggi.

Selain itu, undang-undang impor yang melindungi perusahaan nasional dari persaingan dengan perusahaan asing dituntut untuk direvisi atau dihilangkan sama sekali. Akan tetapi Putin dan jajaran kabinetnya harus berpikir matang-matang. Karena membuka besar-besar gerbang menuju pasar dalam negeri bagi perusahaan asing akan memiliki dampak besar bagi laju pertumbuhan ekonomi Rusia yang saat ini sebesar 6 persen pertahunnya. Namun contoh keberhasilan dapat dilihat dari Cina. Lima tahun lalu negeri ini berhasil mengantongi paspor WTO dan selama itu pula Cina berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari 7 persen per tahun.