Pilih KH. Ma'ruf Amin, Jokowi Tuai Kekecewaan

Pilihan Presiden Joko Widodo menjadikan KH. Ma'ruf Amin sebagai calon pendamping menuju Pilpres 2019 tidak disambut semua pihak. Sebagian pendukung menyayangkan keputusan tersebut.

Hingga detik-detik terakhir Joko Widodo diyakini akan memilih Mahfud MD sebagai calon wakil presiden untuk pemilu kepresidenan 2019. Toh pada akhirnya KH. Ma'ruf Amin yang terpilih mendampingi orang nomer satu di Indonesia itu.

Tidak semua menyambut pilihan Jokowi. Sebagian pendukung bekas gubernur DKI Basuku Tjahaja Purnama misalnya belum melupakan kiprah ketua Majelis Ulama Indonesia ini dalam menyebloskan Ahok ke penjara atas dugaan penistaan agama. Sementara yang lain menyayangkan gagalnya Mahfud MD dipilih sebagai cawapres meski isu yang sempat santer.

Ironisnya dukungan malah didulang Jokowi dari Wakil Sekretaris Jendral Partai Demokrat, Andi Arief, yang menilai sosok Ma'ruf Amin merupakan pilihan yang bijak. Dukungan juga dilayangkan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Yusuf Martak seperti dikabarkan Tirto.id.

Presiden Jokowi beralasankapasitas KH. Ma'ruf Amin sebagai tokoh muslim tidak diragukan lagi. "Ma'ruf Amin, lahir di 11 Maret 1943, adalah sosok sebagai tokoh agama yang bijaksana. Beliau duduk di legislatif sebagai anggota DPRD, DPR RI, MPR RI, Wantimpres, Rais Aam NU, dan Ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia," kata Jokowi di Plataran Menteng, seperti dilansir Detikcom, Kamis (9/8).

"Dalam kaitannya dengan kebinekaan, Prof Dr KH Ma'ruf Amin saat ini menjabat sebagai Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila," lanjutnya.

Namun sejumlah netizen misalnya menyayangkan proses pemilihan yang dinilai mencederai sosok Mahfud di hadapan publik. Hingga Kamis pagi nama Mahfud masih ditempatkan di urutan pertama daftar bacawapres Jokowi. Mahfud bahkan mengaku diminta mengkur baju oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.

"Kalau resminya sih tadi pagi, dimintai curriculum vitae, tadi malam diminta untuk standby tapi belum diberi tahu, tadi pagi saya diminta curriculum vitae dan diminta mengukur kemeja putih itu favoritnya Pak Jokowi," kata Mahfud kepada Detikcom.

Lewat akun Twitternya, Direktur Intrans, Andi Saiful Haq yang menemani Mahfud mengisahkan suasana di kediamannya saat Jokowi mengumumkan nama KH. Maruf Amin di televisi. "Air mukanya tdk berubah. Dia negarawan sejati," tulisnya.

Politik

Terrorisme

Pemerintah mengklaim sebanyak 999 eks-jihadis berhasil mengikuti program deradikalisasi. Sejumlah pengamat juga menghargai satuan anti teror Densus 88 yang kini lebih sering menangkap terduga teroris, dan tidak lagi menembak di tempat. Pendekatan lunak ala Indonesia juga mengundang pujian dunia. Tantangan terbesar adalah RUU Anti Terorisme yang bakal melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme.

Politik

Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur sejak awal menjadi jurus pamungkas Jokowi. Berbagai proyek yang tadinya mangkrak kembali dihidupkan, antara lain jalan Trans-Papua, infrastruktur kelistrikan berkapasitas 35.000 megawatt yang baru tuntas 40% dan transportasi. Di bawah pemerintahannya anggaran infrastruktur digandakan dari 177 triliun Rupiah pada 2014 menjadi 401 triliun untuk tahun anggaran 2017.

Politik

Demokrasi

Indeks demokrasi Indonesia banyak menurun di era Jokowi. Pemerintah berkilah, berlangsungnya pilkada ikut mempengaruhi peringkat Indonesia. Sejumlah pengamat menyoroti wacana Ambang Batas Kepresidenan sebesar 20% dan Perppu Ormas yang dinilai bermasalah. Selain itu Indeks Kebebasan Pers selama tiga tahun terakhir juga mencatat kemerdekaan media di Indonesia cenedrung berjalan di tempat.

Politik

Intoleransi

Ujaran kebencian dan kabar hoax menemani kepresidenan Jokowi sejak Pemilu 2014 dan memuncak pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Sejak itu dia mulai aktif memberangus media-media hoax, mengeluarkan Perppu yang membidik organisasi intoleran seperti HTI, menggandeng Facebook dan Twitter buat menghalau fitnah dan membentuk unit anti intoleransi.

Politik

Hubungan Internasional

Sejauh ini Istana Negara banyak menitikberatkan kerjasama internasional untuk membantu program pembangunan di dalam negeri seperti diplomasi maritim. Namun tantangan terbesar Indonesia adalah menjadi poros penyeimbang antara kekuatan regional Cina dan negara ASEAN, terutama menyangkut konflik Laut Cina Selatan.

Politik

Hak Azasi Manusia

Ada masanya ketika Jokowi menggariskan penuntasan pelanggaran HAM sebagai prioritas utama. Namun cita-cita tersebut menyurut seiring berjalannya roda pemerintahan. RUU Penyiaran misalnya mendiskriminasi kaum minoritas seksual. Sementara rekonsiliasi pembantaian 1965 cendrung berjalan di tempat dan penggunaan hukuman mati yang masih marak menjadi catatan hitam pemerintahan Jokowi.

Politik

Ekonomi

Banyak hal positif yang dicatat dari pemerintahan Joko Widodo di bidang ekonomi, meski tidak membuahkan target pertumbuhan yang dipatok 7%. Selain 16 paket kebijakan, pemerintah juga dinilai sukses meningkatan pemasukan pajak, memperbaiki kemudahan berbisnis, rating investasi dan mempertahankan inflasi. Namun begitu rendahnya konsumsi domestik menjadi catatan muram perekonomian Indonesia.

Politik

Lingkungan

Konflik agraria yang kian meruncing membutuhkan reformasi untuk mendamaikan kebijakan lingkungan, tanah adat dan kebutuhan industri. Tahun 2016 saja pemerintah mencatat 400 konflik yang melibatkan 1,2 juta hektar lahan, kebanyakan akibat ekspansi perkebunan. Reformasi agraria masih menjadi agenda besar Indonesia, terutama menyangkut penanggulangan perubahan iklim yang kian mendesak.

rzn/yf (detik, tirtoid. kompas)