1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Inggris Akan Menggelar Pemilihan Umum Desember Mendatang

30 Oktober 2019

Lembaga akademis Think Tank menyebut, usulan PM Inggris mengadakan pemilihan umum pada Desember mendatang akan merugikan perekonomian negara mereka. Usulan ini juga dianggap akan memperburuk hubungan Inggris-Uni Eropa.

https://p.dw.com/p/3SAZ7
England Unterhaus London Brexit
Foto: Getty Images/L. Neal

Pada Selasa malam, Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson mendapat dukungan dari  parlemen untuk mengadakan pemilihan umum pada awal Desember 2019. Parlemen telah mengeluarkan Rancangan Undang-Undang yang menyebutkan pemilihan umum akan digelar pada 12 Desember 2019. Usulan ini sebelumnya dikeluarkan oleh Johnson, dengan harapan mampu menyelesaikan masalah Brexit. Ia juga mengatakan usulannya ini adalah satu-satunya solusi untuk ketidakpastian yang selama ini telah membebani perekonomian Inggris sejak referendum 2016 lalu.

Sebaliknya, pihak oposisi yakni Partai Buruh justru ingin melakukan negosiasi untuk menghasilkan kesepakatan baru dan memasukkannya ke referendum kedua. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan berbeda dari referendum sebelumnya.

Beberapa pihak menilai, usulan Johnson dapat membuat hubungan Inggris dan Uni Eropa semakin longgar.

Lembaga Nasional Penelitian Ekonomi dan Sosial (NIESR) memperkirakan bahwa dalam waktu 10 tahun, ekonomi Inggris akan menjadi 3,5% lebih kecil jika megikuti rencana Johnson.

Sementara menurut lembaga akademis Think Tank, usulan ini justru akan membuat ekonomi Inggris melemah 6%.

Kampanye Dimulai

Bila para pemimpin partai-partai besar Inggris, tidak meluangkan waktu untuk berkampanye, hal sebaliknya justru dilakukan Partai Buruh.

"Kami akan melakukan kampanye paling ambisius dan radikal, yang belum pernah dilihat sebelumnya, untuk perubahan nyata," kata pemimpin Partai Buruh, Jeremy Corbyn.

"Ini adalah kesempatan bagi kami untuk menyediakan tempat bagi banyak orang, bukan hanya sebagian, dan cocok untuk generasi berikutnya."

Sementara Johnson mengatakan sudah waktunya untuk menyatukan Inggris dan "menyelesaikan Brexit." Dia berjanji untuk mengesampingkan kesepakatan Brexit dengan Uni Eropa sampai pemerintah baru berkuasa.

Tusk: Jangan Buang Waktu

Uni Eropa telah sepakat untuk memperpanjang batas waktu Brexit hingga 31 Januari. Namun, Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk memperingatkan Inggris untuk bijak menggunakan keuntungan dari waktu tambahan ini, karena mungkin tidak ada perpanjangan lain.

"Kepada kawan-kawan saya di Inggris, EU27 telah secara resmi menyatakan penambahan waktu. Ini mungkin yang terakhir. Tolong gunakan sebaik-baiknya saat ini," tulis Tusk di Twitter.

pkp/vlz (Reuters, AFP, dpa)