PM Inggris Theresa May ke Berlin Minta Bantuan Angela Merkel

Theresa May mendadak membatalkan pemungutan suara di parlemen yang dijadwalkan Selasa ini (11/12), karena khawatir kesepakatan Brexit dengan Uni Eropa ditolak mayoritas anggota dewan. Kini dia perlu bantuan Uni Eropa.

Setelah secara mengejutkan membatalkan pemungutan suara di parlemen, Perdana Menteri Inggris Theresa May berangkat ke Berlin hari Selasa (11/12) untuk berkonsultasi dengan Kanselir Jerman Angela Merkel. Sebelumnya May bertemu dengan PM Belanda Mark Rutte. Dia juga akan bertemu dengan para pemimpin Eropa lainnya pada pertemuan puncak Uni Eropa 13-14 Desember di Brussels, Belgia.

Jurubicara pemerintah Jerman Steffen Seibert membenarkan, Kanselir Angela Merkel akan "menerima PM Inggris Theresa May atas permintaan mereka". Sebagian pengamat berpendapat, Theresa May berharap akan ada beberapa "perbaikan kosmetik" di naskah kesepakatan Brexit dengan Uni Eropa, sehingga dia masih bisa "menjualnya" di parlemen Inggris sebagai keberhasilan.

Namun para pemimpin Uni Eropa sudah berulangkali menegaskan, tidak akan ada negosiasi ulang mengenai naskah setebal hampir 600 halaman itu. Masih belum jelas, apa langkah yang akan diambil Theresa May selanjutnya di parlemen Inggris.

Setelah mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa lewat perundingan alot bulan lalu, Theresa May di Inggris justru mendapat cemoohan. Partai-partai oposisi menolak kesepakatan itu karena berpendapat Inggris terlalu mengambil jarak dengan Uni Eropa dan ini tidak baik bagi perekonomian. Sementara partai-partai dalam koalisi pemerintahan juga menolak karena menganggp kesepakatan itu tidak benar-benar menjauhkan Inggris dari uni Eropa seperti yang mereka inginkan.

Tema

Live
02:48 menit
DW News | 10.12.2018

Brexit: May hopes EU partners ready for renegotiation

Terutama partai Irlandia DUP, yang ada dalam koalisi Theresa May, mengancam menolak kesepakatan itu. Sementara puluhan anggota dewan dari partainya sendiri, partai Konservatif, juga menyatakan menolak. Itu sebabnya Theresa May hari Senin (10/11) mendadak mengumumkan pembatalan pengambilan suara di parlemen, yang tadinya dijadwalkan untuk hari Selasa (11/12) ini.

Kekhawatiran opsi "No-Deal"

Tidak sampai empat bulan lagi, Inggris akan meninggalkan Uni Eropa, tepatnya tanggal 29 Maret 2019. Yang sekarang jadi sorotan adalah, bagaimana Inggris keluar dari persemakmuran ini. Apakah dengan kesepakatan, atau tanpa kesepakatan, opsi yang sering disebut "No-Deal".

Yang paling dikhawatirkan dunia usaha adalah modus "No-Deal", karena hal itu bisa mengakibatkan kekacauan besar. Karena tidak jelas, apa yang akan terjadi. Apakah warga Inggris yang tinggal dan bekerja di Uni Eropa harus segera meninggalkan kawasan ini, dan sebaliknya? Apakah pesawat-pesawat Inggris masih bisa mendarat di bandara yang ada di Uni Eropa?

Live
01:34 menit
DW News | 10.12.2018

Brexit draft deal explained

Lalu bagaimana lalu lintas barang antara Inggris dan Uni Eropa? Apakah barang-barang itu otomatis naik harganya? Selama ini, semua itu diatur oleh UU Uni Eropa, yang bagi Inggris tidak akan berlaku lagi mulai 29 Maret tahun depan. Itu sebabnya, sejak dua tahun pemerintah Inggris berunding dengan Uni Eropa untuk membuat kesepakatan tentang prosedur Brexit, agar semuanya berjalan teratur.

Tapi penolakan di parlemen Inggris terhadap Theresa May dan kesepakatan dengan Uni Eropa itu sekarang makin lantang. Bahkan anggota partainya sendiri ada yang menuntut dia agar mundur saja.

"Jika kita tidak bisa meloloskan kesepakatannya ... maka saya khawatir satu-satunya cara untuk mengubah kebijakan adalah mengganti perdana menteri, dan saya benar-benar berpikir 'saatnya bagi dia untuk pergi," kata Steve Baker, anggota dewan dari Partai Konservatif yang mendukung Brexit.

Sementara partai-partai oposisi kecil mendesak Partai Buruh, fraksi oposisi terbesar, agar mengupayakan mosi tidak percaya di parlemen untuk menjatuhkan Theresa May. Setelah berita pembatalan pemungutan suara di parlemen tersebar hari Senin (10/12) kemarin, nilai tukar mata uang Poundsterling sempat anjlok ke titik terendah sejak April 2017.

Isu Kunci Dalam Perundingan Brexit

Akses pasar Uni Eropa (UE)

Apakah Inggris akan menuntut akses ke pasar tunggal Eropa? Bagi Uni Eropa, hal itu akan berarti terus membuka pintu bagi pergerakan tenaga kerja dari dan ke Inggris. Sebelum pemilu parlemen, PM Theresa May pernah menyatakan Inggris akan meninggalkan pasar tunggal Eropa.

Isu Kunci Dalam Perundingan Brexit

Hak-hak warga

Uni Eropa mengatakan, soal hak-hak warga Uni Eropa di Inggris tidak menjadi "prioritas utama" perundingan Brexit. Perunding UE Michel Barnier menyatakan, tidak akan ada diskusi sebelum semua negara anggota yakin, bahwa warga mereka di Inggris akan diperlakukan "baik dan manusiawi". Ada sekitar 3 juta warga UE di Inggris, sementara sekitar 1,1 juta keluarga Inggris tinggal di kawasan Uni Eropa.

Isu Kunci Dalam Perundingan Brexit

Imigrasi

Theresa May berjanji mengendalikan imigrasi dari Eropa setelah Brexit. Namun, anggota parlemen Inggris khawatir, penurunan tajam dalam imigrasi akan menyebabkan kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor utama, termasuk perawatan kesehatan, sosial dan konstruksi. Brussels menegaskan bahwa Inggris harus terus menerima gerakan bebas warga jika ingin mempertahankan akses ke pasar tunggal.

Isu Kunci Dalam Perundingan Brexit

Keamanan

Tentu saja kerjasama keamanan yang sedang berlangsung antara Inggris dan UE ingin dipertahankan. Hal ini makin pentingnya dengan makin seringnya serangan teror. Namun, akses ke program seperti Europol akan bergantung pada kesediaan Inggris mematuhi aturan hukum Uni Eropa.

Isu Kunci Dalam Perundingan Brexit

Hukum Eropa

Theresa May pernah menyatakan akan mengakhiri yurisdiksi Mahkamah Eropa (ECJ) di Inggris. Namun, pemerintah Inggris belakangan memperlunak sikapnya. Artinya, perusahaan Inggris tetap bisa menyelaraskan peraturan yang mengatur mitra Eropanya. Sementara Brussel ingin agar ECJ menjamin perlakuan baik warganya yang ada di Inggris pasca Brexit.

Isu Kunci Dalam Perundingan Brexit

Perbatasan Irlandia

Topik Irlandia bisa jadi salah satu tema pembicaraan yang paling sensitif. Kedua pihak telah menyatakan keinginan untuk menghindari adanya 'perbatasan keras' antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia seperti dulu. Namun karena hasil buruk pemilu, Theresa May terpaksa berkoalisi dengan partai nasionalis Irlandia DUP, yang sering bermasalah dengan Republik Irlandia. (Teks: David Martin /hp,ml)

hp/vlz (rtr, dpa, ap)


Ikuti kami