PM Thailand Tawarkan Pemilu Dini

Setelah kelompok baju merah berdemonstrasi selama hampir dua bulan untuk menuntut pembubaran parlemen dan pengunduran diri Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva, hari Senin malam (03/05) pemimpin pemerintahan negara itu menyampaikan kompromi untuk melaksanakan pemilihan parlemen pada 14 November. Rencana rekonsiliasi tersebut diharapkan dapat mengakhiri krisis politik yang telah merenggut 27 korban jiwa dan melumpuhkan ibukota Bangkok.

Masih belum diketahui, apakah ribuan demonstran baju merah yang menduduki kawasan bisnis di Bangkok yang sebelumnya menuntut pembubaran parlemen dan pelaksanaan pemilu dalam waktu tiga bulan ke depan, menerima tawaran perdana menteri Thailand itu. Weng Tojirakan, seorang pemimpin aksi protes mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa tawaran itu cukup konstruktif dan mereka ingin terlibat dalam dialog yang juga konstruktif. Ia menambahkan, mereka ingin melakukan pembicaraan serius mengenai tawaran perdana menteri yang diharapkan dapat dilaksanakan Selasa ini (05/05).

Tawaran yang memberi semangat

Jatuporn Prompan, seorang pemimpin baju merah lainnya menyatakan bahwa tawaran itu memberikan semangat, tetapi amat berlawanan dengan peringatan militer baru-baru ini agar baju merah mengakhiri aksi protesnya. Setelah rapat kabinet Minggu malam (02/05) lalu, Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva menyatakan akan menutup kawasan bisnis Rajprasong dan mencegah semua dukungan bagi kelompok baju merah. Dengan kata-kata yang lebih tegas dari sebelumnya Abhisit juga mengatakan bahwa militer diharapkan akan menyelesaikan konflik dengan kelompok baju merah. Namun ia menolak pemberlakuan keadaan darurat perang. Selanjutnya ia mengutarakan: "Mulai sekarang pemerintah siap untuk menghadapi risiko bentrokan dan korban, karena kami tahu apa yang harus dilakukan. Dan ini akan dilaksanakan."

Perdana Menteri Thailand memang berada di bawah tekanan berat untuk mengakhiri konflik yang sepertinya berada di jalan buntu. Konflik yang membuat jumlah wisatawan menurun drastis dan memicu pernyataan organisasi International Crisis Group yang memperingatkan Thailand dapat tergelincir ke dalam "perang saudara terselubung".

Lima persyaratan rekonsiliasi

Abhisit mengajukan lima persyaratan bagi rekonsiliasi nasional yang harus dilaksanakan agar pemilu dapat digelar. Menurutnya, pertama kerajaan tidak boleh dilibatkan dalam konflik politik dan tidak "dicemarkan". Kedua adalah seruan melaksanakan reformasi untuk mengakhiri ketidakadilan sosial. Ketiga, pembentukan badan independen untuk memantau media yang menjamin pemberitaan yang tidak bias. Keempat, pembentukan komite pencarian kebenaran untuk memeriksa kerusuhan politik baru-baru ini. Dan kelima adalah kemungkinan amandemen konstitusi yang tidak spesifik. Masih belum diketahui bagaimana setiap persyaratan itu akan dilaksanakan. Kelima butir persyaratan itu ditulis dengan ungkapan yang meluas agar dapat meliputi semua spektrum politik.

Dalam pidato televisinya itu, Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva mengatakan, jika proses rekonsiliasi nasional berhasil dan situasi negerinya menjadi damai, pemilihan parlemen akan dapat digelar tanggal 14 November mendatang.

CS/AS/rtre/dpa