Dalam setiap tahun politik, kelompok kelas menengah perkotaan senantiasa gelisah. Kegalauan ini terkait dengan sumber daya ekonominya, jelasnya kesejahteraan, seandainya pasangan yang menang dalam pilpres (pemilihan presiden) bukan tokoh yang didukungnya. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia saat ini, ketika pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming dinyatakan menang berdasarkan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei
Bagi mereka yang hidupnya nyaman dengan penguasa lama (petahana), pergantian kekuasaan dikhawatirkan berdampak pada akses politik dan kesejahteraan. Ketika terjadi pergantian kekuasaan, itu semacam sinyal mereka harus segera berkemas.
Sementara bagi masyarakat kelas bawah, sama sekali tidak ada pengaruh, rakyat sudah biasa beradaptasi dengan berbagai model penguasa, mulai yang sangat otoriter (Soeharto), sampai yang paling moderat, seperti BJ Habibie dan Gus Dur.
Terlebih pada Gus Dur, rakyat bahkan memperoleh bonus, mengingat Gus Dur berpembawaan jenaka. Rupanya karakter "sense of humor” bisa menjadi variabel penting dalam menentukan pilihan seorang pemimpin, agar masyarakat tidak terlampau tegang dalam keseharian. Dalam bahasa rakyat kelas bawah, biarlah hidup apa adanya, asal bisa tertawa ketika melihat pemimpin jenaka.
Rakyat tidak terlalu risau dengan siapa pun yang akan menjadi presiden, selepas Pilpres 2024 nanti. Berbeda dengan kalangan elite, rakyat tidak pernah mencari penghidupan dengan cara bersandar pada kekuasaan.
Rakyat sepanjang hayat berikhtiar menyambung hidup dengan jalan memeras keringat dan pikiran mereka sendiri. Kita bisa melihat sendiri di sekitaran Jakarta atau kota besar lainnya, ketika para "pejuang subuh” sudah mulai beraktivitas sejak dini hari, seperti para penjual sayur, pedagang kue basah, pemulung dan seterusnya.
Jangan lewatkan konten-konten eksklusif yang akan kami pilih setiap Rabu untuk kamu. Kirimkan e-mail kamu untuk berlangganan Newsletter mingguan Wednesday Bite.
Tahun politik sebagai tontonan
Bagi rakyat jelata, segala keriuhan politisi saat kampanye pemilu dan pilpres tempo hari, termasuk ketika debat capres-cawapres, itu tak ubahnya seperti pasar malam, hanya sekadar tontonan.
Seperti halnya pasar malam, banyak wahana atau lapak yang menawarkan aneka atraksi, yang bisa dipilih sendiri oleh penonton (rakyat jelata), bila tidak berkenan atas atraksi yang ada, atau pasar malam sudah berakhir, penonton akan pergi.
Sebagaimana metafora pasar malam di atas, bagi wahana yang memberi tontonan bagus tentu akan banyak pengunjungnya, dan diharapkan berlanjut sampai Pemilu 2024 tiba. Dengan kata lain, segala manuver politisi itu tetap ada manfaatnya bagi rakyat, sekecil apa pun, setidaknya ada informasi terkait calon pemimpin negeri. Pada akhirnya publik sendiri yang akan memutuskan, siapa figur yang akan didukungnya.
Tentu saja kita tidak menutup mata soal adanya politik transaksional, yang sejatinya mencederai demokrasi, namun arus bawah sendiri juga menyediakan diri bagi berlangsungnya politik transaksional, artinya rakyat juga semakin cerdas.
Sebagaimana ungkapan ringan berikut, mengusung pasir saja ada upahnya, apalagi ini mengusung orang. Hanya pada saat kampanye pemilu, seorang pemulung atau tukang ojek, bisa memperoleh banyak kaos, dari berbagai capres dan parpol. Kemudian bahan (bekas) poster ukuran besar, bisa dimanfaatkan petani kelak untuk menjemur padi.
Tontonan atau pesta rakyat terkait Pilpres 2024, setidaknya sudah dimulai ketika Peringatan Hari Proklamasi bulan Agustus lalu di Istana. Publik bisa menyaksikan ketika Presiden Jokowi mengenakan (semacam) mahkota, yang mengingatkan kita pada mahkota Sultan Agung, sebagaimana terlihat dalam lukisan S Soedjojono.
Tentu saja ini sebuah simbolisasi, dalam konteks rivalitas antara Jokowi dan Megawati (Ketua Umum PDIP). Jokowi ingin menyampaikan pesan, bahwa dirinyalah "king maker” sejati, bukan Megawati, atau yang lain.
Tampaknya ada yang kurang pas dalam menafsirkan (dress code) pakaian daerah dalam acara seformal itu. Semewah apapun pakaian daerah, piranti seorang raja jarang sekali digunakan orang biasa, bagi seorang presiden sekalipun. Piranti raja, utamanya mahkota, biasanya hanya dipakai orang biasa dalam dunia rekaan, sebut saja dalam teater rakyat, seperti ketoprak.
Benar, ibarat panggung ketoprak, itulah yang sekarang terjadi. Cerita yang paling disenangi rakyat dalam panggung ketoprak, adalah episode konflik berlarut antara Arya Penangsang dan Jaka Tingkir, dalam memperebutkan tahta salah satu kerajaan Islam di Jawa pada abad pertengahan. Konflik Arya Penangsang melawan Jaka Tingkir hanyalah sebuah metafora, yang nama pelakunya bisa diganti nama elite politik kiwari.
Bagaimana konflik elite itu tak lebih sekadar tontonan, adalah yang dahulu seolah bermusuhan, sekarang dikesankan sebagai solid. Seperti saat Pilpres 2019, seolah terjadi konflik Prabowo dan SBY.
Sementara sekarang, Partai Demokrat masuk dalam koalisi yang mendukung Prabowo, bahkan "putra mahkota” SBY, baru saja dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Pada kontestasi 2019 sempat muncul narasi, SBY dan Prabowo sudah bersaing sejak taruna Akmil di Magelang pada awal 1970-an, kini cerita yang selalu diulang-ulang itu sudah berlalu, saat diadakan pertemuan Prabowo dan SBY di Pacitan, pertengahan Februari lalu.
Anomali seperti ini kemudian menjalar pada aras second liner, salah satunya adalah yang pernah dilakukan Andi Arief (elite Partai Demokrat). Pada Pilpres 2019, dalam nada emosional Andi Arief menyebut Prabowo sebagai "jenderal kardus”. Kita lihat sekarang, Andi Arief memuji Prabowo setinggi langit, sebagai figur yang akan membawa kemajuan bangsa. Sebagai respons atas narasi yang muncul, bila Prabowo berkuasa itu sama saja memberi jalan bagi kembalinya orde baru.
Bila Prabowo benar-benar berkuasa
Dari pengamatan lapangan dan media (termasuk hasil survei), pasangan Prabowo – Gibran sejak lama diperkirakan memiliki peluang paling besar untuk menang saat pilpres nanti, dan prediksi sejumlah lembaga survei kini terbukti. Salah satu penentu kemenangan, karena pasangan ini didukung kekuasaan, secara otomatis seluruh infrastruktur kekuasan seakan didorong untuk membantu pasangan ini, yang mengingatkan kita pada fenomena Golkar di masa Orde Baru dulu.
Salah satunya hasil survei sebuah harian nasional, telah menunjukkan tren kemenangan pasangan Prabowo – Gibran, yang secara telak lebih unggul dibanding dua pasangan yang lain (Kompas, 11/12/2023). Bagi kelompok atau komunitas yang kurang mendukung pasangan Prabowo – Gibran, tentu saja ini kabar kurang baik. Namun persolannya bukan di situ, dengan segala plus-minusnya, publik awam pun bisa memperhitungkan, pasangan ini memiliki potensi paling besar dalam menimbulkan kontradiksi di masyarakat, dibandingkan dengan dua pasangan lain.
Kontradiksi dimaksud terkait latar belakang masing-masing figur. sehubungan rekam jejak Prabowo, terkait isu HAM. Kemudian Gibran yang proses pencalonannya dianggap dimudahkan oleh "keputusan cepat” dari Mahkamah Konstitusi. Kita tidak perlu berpanjang lebar membicarakan kontroversi masing-masing tokoh, yang sudah banyak diketahui publik.
Yang lebih mendesak untuk dibicarakan adalah, bagaimana kesiapan publik seandainya Prabowo benar-benar menjadi berkuasa. Kelompok mana yang kira-kira harus segera bersiap? Salah satu yang bisa disebutkan adalah kelas menengah perkotaan yang melek secara politik, dan berusaha tetap kritis kepada kekuasaan, seperti kelompok intelektual dan aktivis gerakan masyarakat sipil. Komunitas atau lapisan inilah yang saya kira, paling sulit beradaptasi, bila Prabowo benar-benar berkuasa. Dalam kenyataan di lapangan, sudah diperlihatkan oleh lingkaran budayawan Goenawan Mohamad, untuk menyebut salah satu contoh.
Apa boleh buat, bila kita terpaksa harus membandingkan dengan era Orde Baru, yang kebetulan penulis sendiri ikut merasakan bagaimana beratnya situasi saat itu. Mungkin karena merasa ada pengalaman, penulis merasa siap saja ketika harus berhadapan dengan model kekuasaan yang sama, atau setidaknya mirip. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini, ketika sejumlah pendemo "abal-abal” melakukan unjuk rasa di depan sekretariat orgnisasi HAM, yang senantiasa kritis terhadap kekuasaaan, seperti ICW, YLBHI dan KontraS.
Menghadapi formasi kekuasaan dalam skema Prabowo-Gibran, anggap saja seperti saat menghadapi ujian semesteran, siap atau tidak siap, ujian semesteran tetap kita harus jalani. Bagi penulis lepas seperti saya, situasi yang penuh kontradiksi, merupakan lahan subur inspirasi bagi sebuah penuliasan esai. Situasi yang bisa menaikkan andrenalin untuk terus berkarya. Namun di sisi lain saya juga merasa prihatin, seolah saya hanya memburu kepentingan subyektif, yakni insentif tulisan yang kira-kira nilainya setara satu kuintal beras kelas medium, sementara rakyat jelata yang selalu saya bela, hari ini menjerit karena harga beras yang terus terbang tinggi.
Bagi yang sempat berinteraksi dengan kalangan bawah, masih terdengar cetusan, mengapa kesejahteraan kita dari dulu "cuma begini-begini aja”. Sebuah tantangan bagi penguasa menjelang Indonesia Emas 2045, sebagaimana asumsi selama ini, bahwa salah satu manfaat kekuasaan adalah untuk men-delivery kesejahteraan dan keadilan sosial. Hingga sampai pada sebuah fase, ketika tidak ada lagi rakyat kecil yang mengeluh, kesejahteraan yang cuma begini-begini saja.
Apakah Prabowo bisa menjadi katalis kesejahteraan rakyat, termasuk rasa tenteram, masih sebuah pertanyaan besar. Secara generik, saya hanya bisa mengatakan, bahwa kita harus tetap optimis atas masa depan Indonesia. Rasanya kita lebih percaya, masa depan Indonesia terletak pada anak-anak muda yang mungkin hari ini sedang mencuci piring di rumah makan padang, yang sedang menanam kopi di pedalaman Flores atau Gayo, atau mereka yang sedang memulung sekadar meringankan beban keluarga. Bukan anak muda yang prestasi politiknya terlalu banyak ditolong para kerabatnya. (ap/hp)
Aris Santoso, sejak lama dikenal sebagai pengamat militer, khususnya TNI AD. Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu.
*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWNesia menjadi tanggung jawab penulis.
*Luangkan menulis pendapat Anda atas opini di atas di kolom komentar di media sosial Terima kasih.