1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Prabowo Tolak Hasil Pemilu 2019

16 Mei 2019

Prabowo Subianto nyatakan dirinya akan menolak hasil Pemilu 2019. Ia menilai perjalan Pemilihan Presiden Tahun 2019 ini sarat akan kecurangan.

https://p.dw.com/p/3IZya
Indonesischer Präsidentschaftskandidat Prabowo Subianto
Foto: picture-alliance/AA/E. S. Toyudho

Calon presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil pemilu 2019 yang akan diumumkan pada tanggal 22 Mei 2019 mendatang.

Prabowo merasa telah terjadi kecurangan massif dan terstruktur selama penyelenggaran Pemilu 2019 berlangsung.  Ia mengklaim bahwa Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi telah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan tersebut.

"Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran," kata mantan Danjen Kopassus dalam pidatonya di acara "Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta seperti dilansir dari Kompas.com.

Dalam pidatonya, Ia bahkan diketahui akan mengumpulkan ahli hukum untuk membuat surat wasiat. Surat tersebut diyakini berisikan arahan Prabowo kepada para pendukungnya.

"Saudara-saudara sekalian, setelah ini sore ini saya ke Kertanegara, akan saya kumpulkan ahli hukum. Saya akan buat surat wasiat saya,” Prabowo menambahkan.

Di sisi lain, Anggota Dewan Pengarah BPN, Fadli Zon, mengatakan kubunya tidak akan membawa sengketa hasil Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Menurutnya proses tersebut hanya membuang waktu dan sia-sia.

"Saya katakan, kemungkinan besar BPN tidak akan menempuh jalan MK, karena di 2014 kita sudah mengikuti jalur itu. Dan kami melihat bahwa MK itu useless dalam persoalan pilpres, tidak ada gunanya itu MK," tegas Fadli dikutip dari Tempo.

Ia menilai pada tahun 2014 lalu, hasil suara Jokowi-JK dinilai diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukumatau disertai dengan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh KPU. Menurutnya bukti-bukti yang sudah dibawa tim Prabowo – Hatta pada saat itu tidak diperiksa oleh MK.

"Pada waktu itu maraton sidang-sidang tapi buktinya pun tidak ada yang dibuka. Bahkan sudah dilegalisir, sudah pakai materai," Fadli menambahkan.

Bahkan Wakil Ketua Umum Gerindra, Arif Poyuono secara blak-blakan mengajak para pendukung Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo – Sandi untuk tidak mengakui hasil Pilpres 2019 yang akan disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 22 Mei mendatang. Bahkan ia juga mengajak masyarakat untuk tidak membayar pajak sebagai bentuk tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019.

Bersikeras klaim menang

Di tempat yang sama, BPN Prabowo – Sandi mengklaim pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno unggul atas pasangan Joko Widodo dan Ma'aruf Amin dengan perolehan suara 54,24% berbanding 44,14 persen dengan rival mereka. Adapun hasil penghitungan BPN dalam satuan suara adalah : pasangan capres-cawapres nomor urut 01 – Jokowi-Ma'ruf meraih 39.599.832 suara, dan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 – Prabowo-Sandi meraih 48.657.483 suara.

Anggota Dewan Pakar BPN, Laode Masihu Kamaluddin tegaskan hasil perolehan suara ini telah diverifikasi dan divalidasi. Ia pun mengaku hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

"Pertanyaannya, mana datamu? Ini dataku. Kita memasuki era baru, yaitu big data dan inilah kita sampai keyakinan bahwa Prabowo-Sandi Presiden RI 2019-2024," ujar Laode di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta seperti dilansir dari detiknews.

Sebelumnya Prabowo sempat menyatakan kemenangannya pada hari pencoblosan tanggal 17 April silam di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Ia mengklaim saat itu iang meraih hasil 62 persen suara dan Jokowi hanya meraih 38 persen suara. Menanggapi hal ini netizen pun ikut berkomentar di dunia maya.

 



 

(rap/ap/kompas,detik)