Presiden Baru Myanmar Win Myint Berikan Amnesti Kepada Lebih 8500 Tahanan

8490 tahanan Myanmar, termasuk puluhan tahanan politik, dan 51 warga asing mendapat amnesti. Mereka dibebaskan secara serentak dari berbagai penjara di seluruh negeri.

Bertepatan dengan Tahun Baru tradisional Myanmar hari Selasa (17/4), Presiden baru Win Myint memberi amnesti kepada lebih 8500 tahanan, termasuk 36 tahanan politik. Hal itu disampaikan oleh jurubicara kepresidenan Zaw Thay sehari sebelumnya.

Pembebasan langsung dilakukan oleh penjara bersagkutan yang tersebar di seluruh negeri. Keluarga dan kerabat para tahanan sejak pagi kelihatan sudah menunggu di depan gerbang penjara.

Di penjara Insein di utara kota Yangun, para penjemput sejak pagi menunggu pembebasan lebih 300 tahanan, termasuk delapan tahanan politik. Pengampunan massal ini berlaku bagi tahanan yang sudah mendapat vonis. Dua reporter kantor berita Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe, yang sedang diadili atas dakwaan menyimpan dokumen-dokumen rahasia negara, tidak termasuk yang diampuni.

Tonton video 01:42
Live
01:42 menit
DW News | 10.01.2018

Myanmar police charge Reuters journalists

Masih banyak tahanan politik

Organisasi pendampingan tahanan politik Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) menyambut pembebasan para tahanan politik yang mendapatkan amnesti presiden. Namun organisasi itu menerangkan, "seharusnya tidak boleh ada satupun tahanan politik di sebuah negara demokrasi. Wakil AAPP di Myanmar Aung Myo Kyaw mengatakan: "Lebih baik lagi kalau semua tahanan politik, juga mereka yang masih diproses, diampuni”

Sampai akhir bulan lalu, tercatat ada 248 tahanan politik di Myanmar, 74 orang masih menunggu prosesnya di dalam tahanan, sedangkan 120 tetap bebas dengan jaminan sementara menunggu prosesnya.

Win Myint terpilih menjadi presiden Myanmar bulan lalu, setelah pendahulunya Htin Kyaw meletakkan jabatannya atas alasan kesehatan. Namun penguasa sebenarnya di Myanmar adalah Aung San Suu Kyi, yang menurut konstitusi tidak boleh menjabat sebagai presiden. Suu Kyi secara resmi memiliki jabatan sebagai State Counselor, yang khusus dibuat setelah partainya memenangkan pemilu tahun 2016.

Politik

Lahir di Jaman Kolonial

Aung San Suu Kyi dilahirkan tanggal 19 Juni 1945 di Yangon, yang dulu merupakan ibukota Myanmar di jaman koloni Inggris. Ia anak perempuan pahlawan nasional Jenderal Aung San yang tidak menyaksikan kemerdekaan negaranya di tahun 1948. Jenderal Aung San menjadi korban serangan tahun 1947.

Politik

Tahanan Rumah

1989, sesaat sebelum pemilu, Aung San Suu Kyi untuk pertama kalinya menjadi tahanan rumah. Hampir selama 15 tahun ini hanya mendekam di rumahnya. Walau pihak militer bisa membatasi ruang geraknya, aktivis ini tetap mampu menghimpun kekuatan dan memobilisasi massa.

Politik

Nobel Perdamaian

1991 Aung San Suu Kyi diberi penghargaan Nobel Perdamaian bagi "usahanya memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia". Karena ia khawatir, junta militer tidak akan mengijinkannya kembali ke Myanmar, putranya Kim yang menerima penghargaannya di Oslo. 20 tahun kemudian, Aung San Suu Kyi baru bisa menyampaikan pidato penerimaannya.

Politik

Bebas dari Tahanan Rumah

Masa tahanan rumahnya benar-benar berakhir tanggal 13 November 2010. Ini momen yang menandakan proses pendekatan antara Aung San Suu Kyi dan junta militer. Militer tidak ingin terus diisolasi oleh dunia internasional dan Aung San Suu Kyi sadar, bahwa ia hanya akan sukses juga melakukan dialog dengan pihak militer.

Politik

Kunjungan Pertama Seorang Presiden AS

Akhir 2012, Presiden AS Barack Obama berkunjung ke Myanmar. Ia bertemu dengan Aung San Suu Kyi di rumah tempat ia menjadi tahanan selama bertahun-tahun. Lewat kunjungannya, Obama seakan menghormati perjuangan sang tuan rumah dan membantu Myanmar keluar dari isolasi.

Politik

Penghargaan dari Berlin

2014 Aung San Suu Kyi berkunjung selama dua hari ke Berlin. Ia bertemu dengan Presiden Jerman Gauck dan meraih penghargaan Willy-Brandt atau upayanya memperjuangkan HAM dan demokrasi. Saat itu ia menegaskan, masa depan demokrasi negaranya masih belum jelas.

Politik

Masa Depan

Aung San Suu Kyi tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu berikutnya. Alasannya: Menurut konstitusi negara, warga yang pasangan atau anaknya memiliki warga negara asing tidak boleh mencalonkan diri. Tapi diperkirakan, jika partainya menang, Aung San Suu Kyi tetap memegang posisi politis yang memiliki pengaruh besar.

Politik

Dikritik Soal Rohingya

Krisis pengungsi Rohingya sedikti mencoreng namanya. Lembaga pembela hak asasi manusia melontarkan kritik terhadap pemenang hadiah Nobel perdamaian itu. Ia dtuding tidak berupaya untuk mengatasi krisis ini. Suu Kyi dianggap takut ditinggalkan pendukungnya yang mayoritas Buddha dalam Pemilu Parlemen, November mendatang.

hp/vlz (ap, dpa)