Presiden Brasil Janjikan Reformasi Politik

Setelah aksi protes massal selama berhari-hari di Brasil, Presiden Dilma Roussef berjanji akan melakukan reformasi politik dan bekerja lebih keras menghadapi korupsi. Hal itu disampaikan Rousseff usai pertemuan dengan wakil-wakil para demonstran.

Rousseff mengusulkan lima paket reformasi. Perbaikan antara lain akan dilakukan dalam bidang transportasi umum, pelayanan kesehatan dan dalam bidang pendidikan. Ia juga menegaskan bahwa tindakan korupsi akan dikategorikan sebagai kejahatan berat, dan akan dikenai sanksi lebih keras. Undang-undang yang ada harus diperketat, kata Rousseff.

Presiden Brasil itu melakukan pembicaraan hari Senin (24/06) dengan para gubernur, walikota dan wakil-wakil para demonstran. Tapi para wakil demonstran dari kota Sao Paolo menerangkan mereka tidak puas dengan pertemuan itu.

Tidak Puas

Dialog ini adalah langkah yang benar, tapi Presiden Rousseff "tidak membuat banyak usulan yang konkrit", kata Mayara Vivian dari kelompok "Movimento Pase Libre" kepada harian "Folha de Sao Paolo".

Kelompok "Movimento Pase Libre" di Sao Paolo yang memulai aksi protes menentang kenaikan harga transportasi umum. Akhirnya aksi demonstrasi itu meluas ke seluruh Brasil menjadi gerakan protes yang besar. Sempat terjadi bentrokan keras dengan aparat keamanan di beberapa kota.

Gerakan protes menuntut agar kenaikan tarif transportasi umum dibatalkan. Mereka juga menuntut perbaikan sosial. Kalau ada banyak uang untuk membangun stadion-stadion sepakbola modern, harus ada uang untuk meningkatkan pelayanan sosial, demikian tuntutan para demonstran. Mereka juga mengritik korupsi yang berkaitan dengan pembangunan stadion menjelang penyelenggaraan Piala Dunia 2014 dan Olimpiade 2016.

Paket Reformasi dan Referendum

Presiden Dilma Rousseff mengumumkan paket investasi 50 miliar Real (sekitar 16 miliar Euro). Dana itu akan digunakan untuk investasi dalam sektor angkutan umum. Masih belum jelas, apakah dana ini juga mencakup investasi baru untuk sektor kesehatan dan pendidikan yang dijanjikan.

Pemerintah Brasil juga akan melaksanakan referendum tentang politik reformasi. "Sudah saatnya bagi Brasil untuk melangkah ke depan. Brasil sudah menegaskan, negara ini tidak ingin berdiam diri", kata Rousseff.

Ia menambahkan: "Rakyat yang turun ke jalan ingin ada perubahan. Mereka di jalan mengatakan, ingin pelayanan publik yang lebih baik. Mereka ingin rakyat menjadi prioritas utama, bukan kekuasaan ekonomi".

Referendum bisa dilangsungkan tanggal 7 September atau 15 November, kata Menteri Pendidikan Aloizio Mercadente. Karena kedua hari itu adalah hari libur nasional. Tapi referendum hanya bisa dilaksanakan dengan persetujuan parlemen.

hp/dk (rtr, dpa)