Presiden Jokowi: Tidak Ada Ruang bagi Perusuh dan Perusak NKRI

Jokowi menyatakan dengan tegas bahwa ia tidak akan memberikan toleransi pada siapa pun yang mengganggu keamanan dan persatuan negara. Presiden juga mengajak masyarakat untuk tidak khawatir dan merajut kembali persatuan.

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan resmi menyusul aksi demonstrasi massa yang berujung ricuh pada Selasa malam tadi. Terkait hal itu, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi bagi para pembuat keonaran yang dapat merusak kesatuan negara Indonesia.

"Saya membuka diri kepada siapa pun untuk bersama-sama bekerja sama membangun dan memajukan negara ini. Tetapi saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapa pun juga yang akan mengganggu keamanan, yang akan mengganggu proses demokrasi, dan yang akan mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini," ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu 22 Mei 2019.

Kepala Negara melanjutkan, tidak akan ada sedikit pun ruang bagi para perusak kesatuan negara kita. TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

"Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh-perusuh yang akan merusak negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada pilihan, TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," ucapnya.

Jokowi menegaskan, menjaga stabilitas politik dan keamanan merupakan kewajibannya sebagai Kepala Negara. Termasuk di dalamnya menjaga agar pemilu dapat berjalan dengan adil, damai dan konstitusional. Maka, dirinya menekankan bahwa segera perselisihan yang timbul akibat keberatan terhadap hasil pemilu sudah seharusnya diputuskan berdasarkan konstitusi yang telah disepakati bersama.

"Saya menghargai Pak Prabowo-Sandi yang telah membawa sengketa Pilpres kemarin ke MK. Saya juga meyakini bahwa hakim-hakim di MK akan memutuskan sesuai dengan fakta-fakta yang ada, berdasarkan fakta-fakta yang ada," kata Presiden.

Dalam keterangannya itu, Presiden Joko Widodo menjamin bahwa situasi dapat dikendalikan. Menurutnya, masyarakat tidak perlu merasa khawatir sekaligus mengajak semua pihak untuk kembali menjaga kerukunan bersama.

"Situasi masih terkendali, masyarakat tidak perlu khawatir, dan saya mengajak mari kita merajut kembali persatuan kita, merajut kembali persaudaraan kita, merajut kembali kerukunan kita karena Indonesia adalah rumah kita bersama," tuturnya.

Tampak hadir mendampingi Presiden saat memberikan keterangan tersebut ialah Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Kisruh Berdarah Protes Hasil Pilpres

Eskalasi Berawal Dari Lemparan Batu

Sedikitnya enam orang meninggal dunia dan ratusan luka-luka saat massa pendukung Prabowo Subianto bentrok dengan aparat keamanan saat memrotes hasil penghitungan suara di depan gedung Bawaslu, Jakarta. Kisruh diklaim berawal ketika pendemo melempar batu ke arah barisan kepolisian.

Kisruh Berdarah Protes Hasil Pilpres

Api di Jalan Raya

Para pendemo mengamuk saat hendak dibubarkan polisi. Sebagian lalu merusak asrama Brigade Mobil Kepolisian dan membakar sejumlah kendaraan. Polisi menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai provokator kerusuhan. Kabarnya sebuah mobil ambulans milik partai Gerindra juga ikut diamankan setelah kedapatan membawa batu untuk demonstran.

Kisruh Berdarah Protes Hasil Pilpres

Arus Balik di Media Sosial

Sebelum aksi protes, Prabowo Subianto sempat meminta massa pendukungnya agar tetap berlaku damai dan tenang. Namun himbauan itu tidak digubris sebagian pendemo. Akibatnya tagar #TangkapPrabowo menggema di Twitter dengan lebih dari 220 ribu cuitan. Netizen juga menyoroti pidato Amien Rais yang menyamakan aksi polisi layaknya PKI dengan menyerukan penangkapan tokoh Partai Amanat Nasiona (PAN) itu.

Kisruh Berdarah Protes Hasil Pilpres

Mempermasalahkan Angka, Menggoyang Negara

Massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) menuntut agar penghitungan suara diulang lantaran mencurigai kecurangan sistematis. Prabowo Subianto sendiri berniat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Namun gugatan sebelumnya ke Bawaslu ditolak lantaran BPN hanya mengirimkan tautan berita online sebagai barang bukti.

Kisruh Berdarah Protes Hasil Pilpres

Manuver SBY dari Singapura

Koalisi Prabowo-Sandiaga Uno mulai mengalami keretakan. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono yang sebelumnya mendukung capres 02 berbalik badan mengakui hasil penghitungan suara dan memberikan ucapan selamat atas kemenangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Ucapan serupa sebelumnya sudah dilayangkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kepada Joko Widodo.

Kisruh Berdarah Protes Hasil Pilpres

Tudingan Miring Kepolisian

Polisi mengklaim demonstrasi di Jakarta bukan aksi spontan, melainkan telah direncanakan. Sejumlah demonstran diklaim mengaku mendapat bayaran untuk ikut bergabung dalam aksi protes. Pemerintah sebelumnya berusaha meredam demonstrasi dengan menebar isu makar kepada kubu oposisi.

Kisruh Berdarah Protes Hasil Pilpres

Pukulan Balik Pemerintah

Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengaku pemerintah memblokir akses media sosial demi menghadang penyebaran kabar palsu. Hal ini dipicu oleh maraknya fitnah kepada kepolisian yang diposisikan berhadapan dengan "umat Islam." Wiranto juga mengklaim telah mengantongi daftar berisikan nama-nama terduga provokator kerusuhan.

Kisruh Berdarah Protes Hasil Pilpres

Manuver Hukum Jelang Pelantikan

BPN Prabowo-Sandiaga memiliki waktu hingga 11 Juni untuk mengajukan gugatan terkait hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi. Seusai jadwal yang telah ditetapkan KPU, proses hukum tersebut akan berakhir pada 24 Juni saat pembacaan keputusan. Sementara presiden dan wakil presiden terpilih akan dilantik pada bulan Oktober 2019. (rzn/rap/hp: dari berbagai sumber)

Ikuti kami