Presiden Mahmud Abbas Rencanakan Referendum Nasional

Dengan pernyataan itu ia menyerukan kepada partai Fatah dan pemerintah Hamas, untuk mengakhiri pertikaian dan menemukan kebijakan politik bersama. Bila aksi kekerasan antar kedua kelompok tersebut tidak dapat diakhiri dalam waktu 10 hari, maka Mahmud Abbas menyampaikan ultimatum akan melakukan referendum, untuk secara final menentukan batas wilayah Palestina dengan Israel. Demikian dikatakan Mahmud Abbas dalam tele-konferensi „Dialog Nasional“ Kamis kemarin, yang juga dihadiri wakil pemerintah Hamas dari jalur Gaza.

Secara implisit pernyataan Abbas merupakan pengakuan terhadap eksistensi Israel, yang selama ini tidak diakui oleh pemerintahan Palestina dibawah pimpinan kelompok Hamas. Namun, Perdana Menteri Palestina Ismail Haniya juga menyerukan, agar seluruh aksi kekerasan segera dihentikan. Ia mengatakan, kesatuan nasional seharusnya merupakan prioritas haluan politik Palestina.

Sebagai basis untuk dicapainya sebuah kesepakatan bersama, sekelompok pimpinan Palestina yang sementara ini masih ditahan di penjara Israel dua minggu lalu mengusulkan sebuah dokumen. Dengan dokumen itu, antara lain mereka mengakui batas wilayah Palestina-Israel yang berpijak pada ketentuan tahun 1967. Berdasarkan peta batas wilayah itu, pihak Palestina akan memperoleh 57% dari wilayah yang diduduki Israel, diantaranya di Tepi Barat dan seluruh Gaza. Dan sebaliknya, 53% wilayah sisa di Tepi Barat akan diperoleh Palestina secara berbagi rata dengan wilayah Israel.

Mahmud Abbas mengatakan, bahwa mayoritas warga Palestina mengakui ketentuan batas wilayah dari tahun 1967. Berdasarkan jajak pendapat terakhir, 80% warga Palestina setuju dengan ketentuan batas tersebut. Presiden Abbas akan melakukan referendum nasional, bila tidak dicapai sebuah kesepakatan politik antara Partai Fatah yang dipimpinnya dan pemerintah Hamas. Referendum akan dilaksanakan selama 40 hari.

Sementara itu kelompok Hamas mengritik ultimatum untuk segera mengakhiri pertikaian yang dilontarkan Mahmud Abbas. Ancaman referendumnya untuk secara final menentukan batas wilayah Palestina dengan Israel merupakan usaha untuk menekan pemerintah Hamas, demikian dikatakan juru bicara Hamas Sami Abu Suhri Kamis kemarin kepada kantor berita AFP. Abu Suhri melanjutkan, pengumuman Abbas terlalu dini dan presiden hendak memaksakan sebuah visi pada fraksi-fraksi lainnya.

Sementara kelompok Jihad Islam juga menolak ultimatum Mahmud Abbas. Seorang pemimpinnya Chaled el Batsch mengatakan, referendum itu akan merugikan Palestina.

Sementara itu ketegangan antar kedua kelompok yang bersaing sejak beberapa hari ini semakin memburuk. Selama ini secara keseluruhan tercatat 11 warga yang tewas dalam bentrokan antara kelompok Fatah dan Hamas.